Kerangkeng Manusia Bentuk Perbudakan Zaman Now

TintaSiyasi.com -- Zaman sudah modern dan merdeka. Tidak ada lagi sistem perbudakan. Tetapi faktanya, ada manusia yang hidup dalam kerangkeng. Baru-baru ini ditemukan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, Sumatera Utara,Terbit Rencana Perangin Angin. Pihak kepolisian menyatakan bahwa kerangkeng tersebut adalah tempat rehabilitasi narkoba. Pihak kepolisian sendiri telah mengetahui hal tersebut saat operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus korupsi (liputan6.com, 30/01/2022).

Sebaliknya temuan dari Migran Care mengatakan bahwa kerangkeng manusia yang dimiliki Bupati tersebut adalah bentuk perbudakan modern. Sebab, para penghuni kerangkeng dipekerjakan di lahan kelapa sawit dengan tidak digaji dan tidak mendapatkan kebebasan hidup. Migran Care bakal melaporkan kerangkeng manusia itu ke Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) guna bisa mengusut dugaan praktik perbudakan modern (mediaindonesia.com, 24/01/2022).

Meski dari kedua narasi di atas saling kontradiksi, akan tetapi keduanya bisa disimpulkan bahwa keberadaan kerangkeng manusia tersebut tidak bisa dibenarkan. Sekalipun beralasan sebagai tempat rehabilitasi. Karena tidak ditemukan kelayakan untuk tempat rehabilitasi baik dari segi fasilitas maupun dari perizinan pihak yang berwenang. 


Bukti Kelemahan Negara

Sungguh ironis. Di zaman modern seperti sekarang, masih terdapat kasus perbudakan manusia yang bertahun-tahun lamanya dan pelakunya penguasa yaitu seorang kepala daerah/Bupati. Keberadaan kerangkeng ini sudah lama yaitu sekitar sepuluh tahun dan diketahui oleh aparat. Tidak hanya itu, terdapat laporan juga telah terjadi tindak kekerasan hingga beberapa nyawa penghuni kerangkeng tersebut hilang. Namun di sisi lain, sebagian warga merasa terbantu dengan adanya tempat kerangkeng tersebut, yang dijadikan tempat rehabilitasi dan pembinaan.

Tidak dimungkiri, kasus pengguna narkoba kian hari kian bertambah. Pelakunya tidak hanya orang kaya dan orang kota. Saat ini warga miskin pedesaan atau daerah pun sudah banyak yang terpapar narkoba bahkan sudah kecanduan. Dari beberapa situs online banyak menyiarkan kasus narkoba terjadi di kabupaten Langkat. Sebagaimana yang terjadi belum lama ini.

Satresnarkoba Polres Langkat, menangkap pelaku tindak pidana yang diduga memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu.  Ditangkap di Dusun VIII Kata Jadi Lalangan Desa Stungkit Kecamatan Wampu, dengan berat 4,69 gram (antaranews.com, 12/01/2022).

Seorang kurir narkoba berinisial I (32) ketahuan menyembunyikan sabu di dalam bungkusan nasi, dan akan diedarkan di kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kepala Sub Bagian Humas Polres Langkat AKP Joko mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan adanya pria yang membawa narkoba menuju kabupaten Langkat (merdeka.com, 28/01/2022).

Dua kasus di atas adalah yang terungkap. Selebihnya banyak kasus yang tidak terungkap. Banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba tersebut tentunya menimbulkan masalah. Baik di keluarga, masyarakat, maupun negara. Negara dalam hal ini seharusnya menyediakan tempat rehabilitasi yang baik dan layak dan tidak dipungut biaya apa pun. Selain itu, tugas negara juga adalah mencegah beredarnya narkoba di kalangan masyarakat. Akan tetapi, dalam sistem kapitalisme, hal ini sungguh mustahil. Sebab, prinsip kapitalis yaitu akan menjual apa pun selama ada untungnya meski itu membahayakan masyarakat. Halal dan haram tidak lagi dijadikan patokan.

Menurut laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkapkan bahwa saat ini masih kekurangan tempat rehabilitasi. Jumlah pengguna narkoba sekitar 4 juta orang, sampai saat ini baru 18.000 pengguna narkoba yang bisa direhabilitasi. Dengan rincian 2.000 oleh BNN dan sisanya sekitar 16.000 direhabilitasi dengan bantuan masyarakat. Seperti pondok pesantren, rumah rehabilitasi atau asrama-asrama rehabilitasi (kompas.com, 25/03/2013).

Pertanyaan dari fakta ini ke mana sisa sekian juta jiwa yang terkena narkoba tersebut?


Mahalnya Biaya Pengobatan Rehabilitasi

Rehabilitasi di tempat milik negara bersifat gratis, namun sayang hanya sedikit jumlah dan daya tampungnya. Sedangkan biaya rehabilitasi di rumah sakit swasta sangat mahal. Banyak yang tidak mampu. Kalaupun mampu harta benda mereka terkuras habis. Di RS swasta biayanya berkisar 80-150 juta per bulan, sehingga pada akhirnya masyarakat yang tidak mampu memilih tempat penampungan yang gratis. Dengan kondisi yang memprihatinkan. Seperti milik Bupati Langkat. 

Persoalan narkoba ini ibarat benang kusut yang sulit diuraikan. Sebab, bersifat sistemik. Apalagi sistem ini menghalalkan narkoba. Selama barang tersebut menghasilkan uang maka barang tersebut akan terus diproduksi. Akibatnya, pengedar dan pengguna akan  terus ada, bahkan tak jarang para polisi dan pejabat terlibat dalam bisnis haram ini. Negara pun seolah tak berdaya, hanya menangkap tikus-tikus kecil sedangkan bandar-bandarnya lolos. Ujungnya adalah masyarakat menjadi korban. Kian hari korbannya kian bertambah. 

Setelah menjadi korban, masyarakat diminta direhabilitasi. Lagi dan lagi peran negara begitu minim. Tempat rehabilitasi sangat jauh dari kebutuhan. Bicara tentang tempat rehabilitasi, tak lepas dari masalah biaya. Dalam kondisi sebelum pandemi saja negara sulit membuat tempat rehabilitasi, apalagi saat pandemi ini. Padahal masalah rehabilitasi sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. 

Semuanya berakar pada diterapkannya sistem kapitalisme sekuler, yang memisahkan agama dari kehidupan, baik individu maupun negara. Individu saat ini gampang sekali stres dan panik. Minimnya ketakwaan dan beratnya beban kehidupan kapitalis yang serba uang, menjadi faktor internal penggunaan narkoba. Ditambah faktor eksternal yaitu banyaknya pengedar dan gaya hidup bebas serta masyarakat yang cuek. Diperparah peran negara yang lemah dalam pencegahan terhadap penggunaan dan pengedaran narkoba.


Islam Solusi Permasalahan Narkoba

Dalam sistem Islam, tugas negara adalah melindungi masyarakat dari kerusakan akal. Artinya akal wajib dijaga dengan menjauhkan hal-hal yang merusak. Seperti narkoba dan khamar dan lain sebagainya. Negara melarang memroduksi dan pendistribusiannya. Bagi mereka yang melanggar akan diberikan sanksi yang berat.  

Dengan ketatnya hukuman ini, bisa dipastikan tidak ada masyarakat yang berani mengedar atau menggunakan narkoba atau khamar. Jika pun ada, negara akan menyiapkan tempat untuk proses penyembuhan, semisal tempat rehabilitasi. Sebab mereka dalam kondisi yang sakit atau rusak. 

Selain peran negara yang sangat kuat, dalam sistem Islam peran masyarakat juga memiliki andil yang sangat besar. Yaitu saling mengingatkan dalam kebaikan, amar makruf nahi mungkar. Sehingga terbentuk suasana kondusif untuk berbuat baik dan jauh dari kemaksiatan. Ditambah individu-individu di dalamnya memiliki keimanan yang sangat kuat. Maka, mari terus berupaya agar sistem Islam segera tegak kembali. Aamiin.

Wallahu a'lam bishshawab. []


Oleh: Verawati, S.Pd.
(Member AMK dan Penggiat Literasi)

Posting Komentar

0 Komentar