Gencar Kontestasi untuk Pilpres di Saat Rakyat Sekarat

TintaSiyasi.com -- Pesta rakyat yang rutin setiap lima tahun sekali dilakukan di negeri tercinta ini adalah momen yang selalu ditunggu. Bagi kalangan politikus, acara ini adalah sebuah cara untuk merefleksikan diri, menjadi sosok yang bisa  berkontribusi untuk memperbaiki negeri, menjadi pembuktian diri bahwa mampu memberikan banyak kebaikan dengan menjadi seorang yang mampu membuat keputusan.

Kegiatan rutin ini selalu menarik perhatian dan selalu meramaikan jagat dunia nyata ataupun dunia maya. Pada acara tahunan ini, akan terlihat banyak hal-hal baik. Mulai dari kebiasaan blusukan, bagi-bagi sembako, pendekatan-pendekatan yang langsung dilakukan oleh para politisi tersebut. Para buzzer juga tak kalah aktif, menebar pesona para kandidat, pencitraan akan dihiperbolakan sehingga menutup kekurangan-kekurangan para kandidat. Dan ini skema yang sudah bisa dibaca setiap tahunnya.

Banyak janji yang diberikan oleh para kandidat. Ini hal yang wajar, karena setiap kandidat diminta memberikan visi misi untuk menjadi kepala negara maupun anggota legislatif. Yang lebih tak masuk akal lagi adalah program kerja 100 hari. Merealisasikan hal yang direncanakan hanya dalam 100 hari adalah sesuatu yang sangat berlebihan. Namun itulah yang dituntut dan biasa dijalani oleh seorang kandidat kepala negara.

Even lima tahunan ini dengan segudang agenda sudah pastilah memerlukan banyak biaya. Dikutip dari cnnindonesia.com (26/8/21), ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan persiapan Pemilu, Pilpres dan Pilkada Serentak 2024 sangat mahal. Ia mengatakan penyelenggara pemilu telah mengajukan permohonan anggaran sekitar Rp140 triliun. Ini adalah estimasi biaya yang harus dikeluarkan  untuk acara pesta demokrasi tahunan di negeri kita.

Sedangkan pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 yang merupakan Pemilu pertama yang dilakukan serentak antara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) telah menghabiskan Rp25,59 triliun. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran Askolani (kemenkeu.go.id, 26/3/2019).

Sungguh bukan jumlah yang sedikit. Harapannya, dengan estimasi dana sebesar ini, wakil rakyat baik itu presiden ataupun anggota leglislatif terpilih bisa membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Rakyat mengira suaranya didengar dan direalisasikan oleh elit politik yang mereka pilih. Maka mereka pun sangat antusias dalam mengikuti pesta demokrasi ini. Sebab demokrasi memiliki slogan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Namun sayang prakteknya jauh dari harapan.

Setiap kali pemilu dilaksanakan muncul banyak harapan baru yang digantungkan rakyat pada para elit politik yang mereka pilih. Terlebih di kondisi sekarang ini, rakyat sangat memerlukan kebijakan nyata yang sangat berpihak kepada rakyat. Pandemi yang tak kunjung usai, harga-harga kebutuhan hidup yang naik merupakan salah satu alasan mengapa rakyat sangat antusias mengikuti kembali pesta demokrasi lima tahunan ini. 

Euforia pemilu di masyarakat hendaknya jangan dijadikan hanya sebatas pencitraan. Pantaskah bila di tengah kondisi yang sulit seperti sekarang ini para elit politik hanya mementingkan rakyat di saat mereka memerlukan suara rakyat? Pencitraan yang dilakukan hanya untuk menaikkan rating elektabilitas di masyarakat? Sungguh menyedihkan sekali bila hal itu terjadi dan berulang-ulang terjadi. Miris sekali saat rakyat sepenuh hati menaruhkan harapan di tangan para pemangku kebijakan, namun akhirnya hanya berujung kecewa.

Namun inilah realita dalam kehidupan sistem kapitalisme. Hanya mementingkan sisi keuntungan bagi satu pihak saja. Satu pihak hanya mementingkan bagaimana cara menggalang simpati publik saat mereka memerlukan, setelah itu terserah nanti. Berjalannya mengalir mengikuti arus keinginan  tanpa peduli kebijakan yang diambil menyejahterakan rakyat atau tidak. 

Ini disebabkan tidak adanya standar kebijakan yang pasti dalam membuat para kebijakan. Maka keputusan pun  diambil berdasarkan kepentingan kapitalisme atau pemilik modal. Inilah yang terjadi saat manusia membuat peraturan untuk manusia. Manusia adalah makhluk yang moody, yang kebijakannya tak bisa konsisten. Maka jika manusia yang membuat kebijakan, maka yang terjadi kebijakan tersebut tergantung mood sang pembuat kebijakan. Tergantung kepentingan.

Beda apabila kebijakan yang dibuat oleh Dzat yang tak memiliki kepentingan akan dampak dari kebijakan tersebut. Hal ini telah dicontohkan dalam sistem Islam. Dalam sistem ini, manusia hanya ditunjuk sebagai pelaksana, bukan pembuat kebijakan. Artinya, manusia tidak diberi celah untuk mencari keuntungan dari suatu kebijakan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian maka hasilnya akan adil dan objektif. Manusia bukan pengatur atau pembuat aturan. Melainkan hanya pelaksana dan pengawas apakah aturan yang sudah ditetapkan ini dilaksanakan dengan benar sesuai dengan aturan yang ditetapkan. 

Lalu siapakah pembuat peraturan yang tak memiliki kepentingan itu? Manusia adalah makhluk, maka yang berhak membuat kebijakan dan peraturan untuk seorang makhluk adalah Sang Penciptanya makhluk tersebut, yaitu Allah SWT. Niscaya Allah tidak ada kepentingan apapun dalam mengatur hidup manusia, kecuali kemaslahatan bagi manusia seluruhnya. Wallahu a'lam. []


Oleh: Rita Yuningsih
Sahabat TintaSiyasi

Posting Komentar

0 Komentar