Wahyudi Al-Maroky Membeberkan Bahaya Investasi Politik


TintaSiyasi.com -- Direktur Pamong Institute Drs. Wahyudi Al-Maroky membeberkan bahaya investasi di dunia politik 

“Dengan melihat bahwa potensi investasi di dunia politik lebih menjanjikan karena setelah mendudukan orang di jabatan itu, bisa mendapatkan privilege macam-macam untuk kepentingan bisnis dan pengembangannya” tuturnya di rublik sudut pandang, dengan tema: Bisnis Putra Mahkota Penguasa: KKN atau Wajar? di kanal YouTube Peradaban Islam ID, Ahad (16/1/2022). 

Menurut Wahyudi, dalam sistem demokrasi yang menjadi persoalan, bukan sekadar pembuatan produk kebijakan maupun undang-undang dan keputusannya, tetapi diawali dari proses pesta demokrasi yang untuk mendudukan pejabat publik pada posisinya. 

“Nah karena biaya pesta demokrasi yang begitu mahal, maka para politisi yang ingin mendapatkan jabatan itu, dia butuh biaya, disitulah ketemu berkelindanya antara politisi yang butuh biaya dan juga para pebisnis yang ingin mengembangkan bisnisnya,” ujarnya. 

Wahyudi menilai, disitulah dapat di tengarai bahwa dalam proses demokrasi yang begitu mahal, penguasa yang duduki jabatan publik,  biasanya punya utang politik kepada para pengusaha yang membiayai proses pesta demokrasi. 

Lebih lanjut ia menambahkan, di situlah letak krusialnya, menurutnya para pengusaha ingin mengembangkan bisnisnya dengan privilege, dengan kebijakan atau aturan yang menguntungkan mereka. 

“Bisa jadi anak-anak pejabat itu, dia bisnis tetapi karena ada para pebisnis lain yang tadi punya akses kekuasan dengan pejabat-pejabat politik tertentu, tentu ingin mengembangkan bisnisnya dengan privilege,” jelasnya. 

“Misalnya begini, kalau saya ingin mengurus usaha atau bisnis kemudian anak bapak ada disitu, kan tentu lebih mudah kira-kira, nanti dia akan bicara dengan bapaknya gitu “itukan punya kita” kira-kira begitu, pasti akan mendapatkan akses, akan mendapatkan kebijakan yang lebih memudahkan bisnisnya bahkan bisa melindungi pengembangan bisnisnya,” tambahnya. 

Disamping itu menurutnya, untuk perizinan-perizinan yang lain akan lebih mudah dibandingkan kalau tidak mempunyai akses kekuasaan atau akses penguasa, maka disinilah yang di khawatirkan. 

“Bisa jadi anak-anak pejabat ini mungkin mereka hanya sekedar menjadi rantai untuk menghubungkan kepentingan para pebisnis untuk melindungi dan mengembangkan bisnisnya kepada penguasa yang posisi notabene masih bapaknya misalnya untuk memberikan kebijakan-kebijakan dan kemudahan bahkan perizinan tertentu atau kekhususan tertentu dalam rangka pengembangan bisnisnya,” jelasnya. 

Wahyudi menilai, bisa jadi hanya bisnis kecil untuk anak penguasa atau putra mahkota, tetapi menurutnya, di balik itu masih ada bisnis-bisnis lain yang bisa jadi target dari pebisnis yang lain yang lebih besar untuk mendapatkan akses bahwa dia sudah ikut membantu anaknya atau ikut memberi akses anaknya atau bahkan mungkin sudah memberikan suport dan seterusnya. 

Maka menurutnya kalau sudah begitu, ini yang namanya simbiosis mutualisme berkelindanya antara pengusaha yang ingin mendapatkan privilege, keuntungan kepentingan bisnisnya dengan kebijakan tertentu dengan para pebisnis yang memberikan rantai baru yaitu anak-anak pejabat, penguasa yang bisa memberikan akses lebih muda dan cepat, 

“Disitulah menurut saya titik krusial sehingga bisa jadi bisnisnya bisnis kecil tetapi dibalik itu ada bisnis lain yang mungkin tidak nampak dan itu yang tentu kita khawatirnya kebijakan-kebijakan yang muncul itu memang berpihak kepada para pebisnis para pengusaha para kompeni yang punya kepentingan bisnis yang merugikan Negara dan merugikan rakyat,” pungkasnya. []Aslan La Asamu

Posting Komentar

0 Komentar