UU Ciptaker Berpotensi Menyebabkan Bencana Alam, Begini Penjelasan Pakar Lingkungan



TintaSiyasi.com -- Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) berpotensi menyebabkan bencana alam, Pakar Lingkungan Agung Wibowo menjelaskan karena UU Ciptaker Nomor 11 Tahun 2020 menghapus ketentuan luas minimal 30 persen dari kawasan hutan dari Daerah Alisan Sungai (DAS) atau pulau.

“Sekarang kita lihat kebijakan pemerintah yang tidak pro lingkungan berpotensi menyebabkan bencana alam. Undang-undang nomor 11 tahun 2020, UU Cipta Kerja itu, menghapus ketentuan luas kawasan hutan minimal 30 persendari luas DAS atau pulau,” katanya dalam [LIVE] FGD ke-26 FDMB-Refleksi dan Prediksi Keumatan: Peluang dan Tantangan Peradaban Islam di YouTube Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa, Kamis (30/12/2021). 

Ia menjelaskan, bahwa luas kawasan hutan minimal 30 persen luas DAS atau pulau itu dihapus dalam undang-undang Cipta Kerja. “Nah, menariknya menteri lingkungan hidup menyatakan dengan dihapusnya angka minimal 30 itu kan bisa 40, 50, 60. Itu kan secara lisan. Pada faktanya seringkali apa yang disampaikan secara lisan berbeda dengan kenyataan yang terjadi di lapangan kemudian,” ungkapnya. 

“Kemudian ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Pembangunan Food Estate. Kawasan hutan, definisinya adalah kawasan yang memang dipertahankan sebagai food estate. Tetapi ketika ada kepentingan pemerintah segera dibuatkan payung hukumnya. Untuk legalisasinya kemudian dibuatlah Permen 22 tahun 2021 ini,” ujarnya. 

Ia menunjukkan, pada Perturan Pemerintah Nomor. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan turunan UU Cipta Kerja. PP tersebut mencabut limbah abu batu.bara sebagai bahan berbahaya dan beracun.  

“Padahal dampak limbah ini sangat besar dirasakan terutama bagi masyarakat di Jawa yang dekat dengan pembangkit listrik yang menggunakan batubara. Nah, dirjen pengelolaan sampah limbah dan bahan beracun dan berbahaya menyatakan kalau memang terjadi pelanggaran pasti bisa kita lakukan penegakan hukum atau kalau masyarakat mau yaitu bisa nanti ganti rugi,” bebernya.  

Ia menjelaskan, jadi narasi narasi yang dikembangkan pemerintah seperti ini: "Kalau Anda tidak setuju, maka Anda silakan gugat. Kalau nanti mereka melakukan pelanggaran itu bisa diadukan. Selalu begitu." 

"Mereka tidak mendengar usulan-usulan, kerisauan-kerisauan mungkin warning dari aktivis lingkungan, dari masyarakat ketika suatu kebijakan dikeluarkan itu akan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan, bahaya bagi masyarakat dan seterusnya ini diabaikan. Jadi mereka lebih menyatakan kalau anda tidak sepakat silakan gugat,” tambahnya. 

Digugat tapi Dibebaskan

Agung menunjukkan beberapa contoh, ketika pemerintah c.q Kementrian Lingkungan Hidup menggugat perusahaan lalu dibebaskan. Alasannya, perusahaan itu sudah memasang papan larangan membakar lahan. Sehingga terbakar lahan itu bukan lagi menjadi tanggung jawab perusahaan. Jadi, tuntutan yang dibuat oleh pemerintah itu dibatalkan oleh pengadilan. 

“Mahkamah Agung membebaskan sebuah perusahaan dari tuntutan sebesar 900 miliar dalam kasus pembakaran hutan dan lahan, seluas 2600 hektar di Kalimantan Tengah. Jadi gugatan hampir 1 triliun itu dibatalkan oleh MA,” tuturnya. 

Selanjutnya, pernah terjadi di kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat 31 korporasi secara perdata yang terkait dengan kebakaran hutan sepanjang 2015-2021. Sebagian itu sudah masuk Inkah/keputusan. Total ganti rugi yang harus dibayar oleh 14 perusahaan itu 20, 7 triliun rupiah.

“Tetapi hingga hari ini yang masuk itu baru sekitar 131 miliar. Bayangkan dari vonis 20 triliun yang baru masuk kas negara, baru dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan itu sebesar 130 triliun. Sangat jauh, kalau dapat pun 1 triliun itu masih jauh ya masih seper 20, masih 5 persen dari 31miliar,” kata Agung. 

Ia menyayangkan, ketika Kementrian berharap kebanyak pihak yang terlibat untuk mengatasi kemandekan eksekusi gugatan tersebut. Akhirnya malah larinya ke masyarakat, pakar hukum maupun praktisi agar eksekusi bisa dijalankan dengan cepat dan lancar.

“Lagi-lagi meminta bantuan para ahli yang sudah menyatakan bahwa kebijakan yang mereka lakukan itu berpotensi akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Jadi pola yang dibuat pemerintah tampaknya seperti itu. Membuat peraturan yang berpotensi membuat kerusakan lingkungan dan ketika itu terjadi masalah mereka meminta bantuan dari pihak lain,” pungkasnya.[]

Posting Komentar

0 Komentar