SPBRS: Kalau Premium dan Pertalite Dihapus, Pertamax Harus Turun Harga


TintaSiyasi.com -- Menanggapi wacana penghapusan pertalite dan premium, salah satu perwakilan dari Serikat Pekerja Buruh Rindu Surga Nanang Setiawan mengatakan, seharusnya pertamax turun harga.

"Kalau premium dan pertalite mau dihapus, fine-fine aja. Cuma harga pertamax-nya itu harus turun. Kalau bisa ya gratis," ujar Nanang dalam Insight ke-119 Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD): Pamit! Premium dan Pertalite Mau Pensiun, Senin (21/12/2021) di YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data. 

Nanang menyampaikan dua kondisi yang menyelimuti para buruh tentang tema kali ini. Ia menawarkan solusi berupa perubahan sistem kehidupan khususnya untuk negeri ini.

"Sebenarnya dengan penghapusan premium dan pertalite ini kita berbahagia. Kenapa? Karena nanti mesinnya itu akan awet," ungkap Nanang.

Namun demikian, ia juga menjelaskan bahwasanya kondisi ini juga mengakibatkan rasa duka terutama bagi buruh. "Berbahagia dan berduka juga. Kenapa berduka? Karena harga akan mahal," jawabnya.

Lanjut, ia menjelaskan bagaimana seharusnya kebijakan yang bisa dilakukan berkaitan dengan harga pertamax sekaligus mengurai pandangan SPBRS seputar hal ini.

Karena SPBRS senantiasa berpandangan pada hadis Rasulullah SAW:

اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّارِ

"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api." (HR Abu Dawud dan Ahmad). 

"Api itu sumber energi termasuk BBM, listrik. Nah, kata berserikat ini berarti kita sebagai bangsa Indonesia ikut memiliki kekayaan alam kita termasuk BBM serta bentukannya yaitu pertamax. Harusnya gratis," urainya.

Lagi-lagi ia pun mengulang ungkapan rasa dukanya dan menegaskan pengaruh kebijakan seputar BBM ini. 

"Itu yang kita sedihkan. Mengingat berpengaruh terhadap buruh karena kebanyakan buruh naik motor berangkat kerja. Tentunya nanti berpengaruh pada perekonomian rumah tangga buruh yang seharusnya uang untuk beli BBM, tapi untuk beli makan sehari-hari. Itu terkurangi dengan kebijakan ini," tuturnya.

Nanang mengokohkan tawaran solusi agar kezaiman kebijakan ini tidak terulang.

"Itu yang menjadi salah satu sorotan SPBRS. Beban buruh salah satunya di BBM. Untuk keuangan tidak baik. Seharusnya gratis, disubsidi negara. Demokrasi ini bukan sistem yang baik untuk buruh. Ini demokratis kapitalis. Tabiat kapitalisme adalah kebahagiaannya diukur dengan seberapa banyak harta (uang) dikumpulkan bagaimana pun caranya," tegasnya.

Adapun solusi yang ditawarkan yakni kembali pada solusi Islam yang rahmatan lil 'alamin. "Solusi yang sering kami sampaikan yakni kembali pada solusi Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam dengan sistem kehidupan sesuai aturan Allah SWT, termasuk tata cara pengelolaan kekayaan alamnya," pungkasnya.[] Hanif/Ika Mawarningtyas

Posting Komentar

0 Komentar