Solusi Hakiki Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

TintaSiyasi.com -- Berita suram mewarnai wajah dunia Pendidikan Indonesia. Dalam beberapa kurun waktu terakhir, marak terjadi tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi. Bahkan hal tersebut terjadi di tahun-tahun silam, seperti dilansir Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2020. Pada kanal lembaga negara tahun 2015-2020, sebanyak 27 persen kekerasan seksual terjadi di semua jenjang pendidikan tinggi. Sementara itu, berdasarkan 174 testimoni dari 79 kampus di 29 kota, sebanyak 89 persen perempuan dan 4 persen laki-laki menjadi korban kekerasan seksual. Sebanyak 77 persen dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan 63 persen dari korban tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus (kominfo.go.id).

Berbagai upaya Pemerintah pun dilakukan guna mencari solusi terhadap problema ini. Terkini, terbit Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKS). Permendikbud Ristek PPKS ini diharapkan hadir sebagai solusi atas berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkup perguruan tinggi. Terbitnya peraturan menteri ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran warga kampus melalui edukasi tentang kekerasan seksual sebagai upaya pencegahan, mewujudkan dan menguatkan sistem penanganan kekerasan seksual yang berpihak pada korban, dan membentuk lingkungan perguruan tinggi yang aman bagi seluruh sivitas akademik dan tenaga kependidikan untuk belajar dan mengaktualisasikan diri.


Kontroversi Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021

Fakta menunjukkan, lahirnya Permendikbud Ristek ini ternyata menuai banyak kontroversi. Ada pihak yang menolak dan menyatakan bahwa peraturan ini melegalkan perzinaan. Memang, adanya pasal-pasal multitafsir menjadi pemicu penolakannya. Salah satu pasal kontroversi yang ada dalam Permendikbud Ristek ini adalah Pasal 5 di mana terdapat 21 jenis kekerasan seksual, beberapa di antaranya:Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban; Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban; Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban; Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban; Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban (jdih.kemdikbud.go.id).

Pada Pasal 5 ini, kalimat "tanpa persetujuan korban" diulang beberapa kali. Pernyataan inilah yang menuai kontroversi di kalangan masyarakat karena menimbulkan multitafsir. Kata “tanpa persetujuan korban” bermakna jika tidak ada persetujuan korban, termasuk dalam definisi kekerasan seksual dan ini akan dikenakan sanksi. Lantas, bagaimana jika “dengan persetujuan korban”? Tentu tidak termasuk definisi kekerasan seksual. Lalu, apakah perilaku seksual dengan persetujuan korban ini berarti diperbolehkan terjadi di kampus? Wajar jika masyarakat melakukan interpretasi bahwa Permendikbud Ristek ini melegalkan zina. 

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim pun membantah tudingan masyarakat. Ia menyatakan Permendikbud Ristek ini tidak melegalisasi zina. Ini adalah peraturan yang membahas tentang kekerasan seksual dengan definisi ‘secara paksa’. Arti secara paksa adalah tanpa persetujuan dari korban. Itulah alasannya kenapa secara yuridis Permendikbud Ristek ini hanya fokus untuk kekerasan seksual, sedangkan zina atau hubungan suka sama suka tidak termasuk dalam fokus ini.

Kesimpulannya, Permendikbud Ristek ini memang “hanya” mengatur terkait kekerasan seksual, tetapi tidak mengatur terkait aktivitas seksual dengan persetujuan korban, atau dengan bahasa lain adalah suka sama suka. Pun, apakah dengan adanya peraturan ini, kekerasan seksual akan dapat tertangani dengan tuntas? Sementara sistem yang ada masih memberi peluang adanya gaul bebas yang menjadi pemicu problem kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Sehingga, dengan adanya Permendikbud Ristek ini masih menyisakan PR bagi penanganan masalah masyarakat yang timbul akibat perilaku seks bebas ataupun seks menyimpang yang merusak generasi. Sungguh, ini sebuah aturan yang sangat parsial, kontroversial, dan sarat pemikiran liberal. Lantas, apa solusi efektif dan solutif bagi problem kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi?


Solusi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan ala Islam

Islam adalah sistem yang mampu mewujudkan kehidupan yang menjamin pemenuhan kebutuhan hidup, menenteramkan jiwa dan memuaskan akal. Mengapa? Karena Islam berasal dari Sang Pencipta manusia, yang tentu paling tahu kebutuhan ciptaan-Nya. Islam memiliki tatanan kehidupan yang khas yang juga mampu menghentikan perilaku seks bebas secara tuntas dan mencegah munculnya peluang penyimpangan perilaku termasuk seks bebas.

Islam memiliki solusi yang dilandaskan pada nash-nash syariah yang berasal dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Sistem Islam telah diterapkan dalam sistem pemerintahan Islam sejak masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, dan masa kekhilafahan sesudahnya sampai tahun 1924. Islam memiliki kemampuan menyelesaikan penyimpangan perilaku (seks bebas) dan menghentikannya secara tuntas saat diterapkan secara kaffah. Terbukti, berabad-abad masyarakat hidup dalam kesejahteraan dan kedamaian, minim perbuatan maksiat dan perilaku menyimpang, tatkala Islam diterapkan secara menyeluruh dalam segenap aspek kehidupan.

Solusi Islam untuk mengatasi permasalahan seks bebas, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Islam telah memerintahkan kepada kepala keluarga untuk mendidik anggota keluarga dengan Islam agar jauh dari api neraka dengan tidak melakukan kemaksiatan sebagaimana tercantum dalam Qur'an Surat At Tahrim ayat 6 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Kedua, sebagai tindakan preventif, Islam memiliki seperangkat solusi yaitu mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat, yang bila dilanggar tentu ada sanksinya. Islam juga mengharuskan laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan (QS An-Nur [24]: 30-31); menerapkan pemisahan antara tempat aktivitas laki-laki dan perempuan dalam kehidupan umum di tempat-tempat tertentu; melarang mendekati aktivitas-aktivitas yang merangsang munculnya perzinaan (QS. Al Isra’ [17]: 32); melarang seorang pria dan wanita melakukan kegiatan dan pekerjaan yang menonjolkan sensualitasnya; menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya solusi untuk memenuhi naluri seksual yang sesuai dengan fitrah dan tujuan penciptaan naluri melestarikan keturunan; serta mendorong setiap Muslim yang telah mampu menanggung beban untuk menikah sebagai cara pemenuhan naluri seksual (QS. An-Nur [24]:32).

Ketiga, Islam memelihara urusan masyarakat agar berjalan sesuai dengan aturan Allah SWT. Oleh karena itu, Islam telah menyiapkan seperangkat sanksi yang diterapkan negara bagi pelanggar aturan Allah SWT yaitu dengan menetapkan hukuman rajam bagi pezina muhshan (yang sudah menikah) dan cambuk 100 kali bagi pezina bukan muhshan. Hal ini dalam rangka mencegah terjadinya seks bebas di kalangan masyarakat.

Keempat, Islam melarang aktivitas membuat dan mencetak gambar porno serta membuat cerita-cerita bertema cinta dan yang merangsang nafsu syahwat. Para pelakunya akan diberikan tindakan yang tegas tanpa adanya diskriminasi.

Kelima, Islam memerintahkan amar makruf nahi munkar dan tidak membiarkan ada suatu kemaksiatan (QS. Al-Anfal [8]: 25).

Demikianlah, syariat Islam telah menggariskan bahwa perempuan harus mendapat perlindungan dan kedudukan yang mulia di tengah masyarakat. Islamlah solusi hakiki yang akan memuliakan perempuan dengan syariat-Nya, dengan negara yang mengambil peran sebagai pengurus rakyatnya. Penerapan sistem Islam kaffah akan memberi rasa aman pada perempuan baik di dalam rumah, di kantor, di sekolah, Perguruan Tinggi, maupun di luar rumah lainnya. Wallahu a’lam bishshawab. []


Oleh: Noor Hidayah
Sahabat TintaSiyasi

Posting Komentar

0 Komentar