Respons Viralnya AntiIslam di India, Pengamat: Karena Tidak Ada yang Menyatukan untuk Peduli dan Membela Mereka


 
TintaSiyasi.com -- Merespons viralnya video tentang kekerasan dan antiIslam di India, Pengamat Hubungan Internasional Budi Mulyana, S.IP., M.Si. menyatakan bahwa masing-masing negeri Muslim hanya mengurusi kepentingan nasionalnya, sehingga tidak ada kekuatan yang bisa menyatukan mereka untuk peduli serta ikut dalam pembelaan terhadap umat Islam di negeri-negeri lain.

“Karena tadi, masing-masing negeri Muslim mereka hanya mengurusi nation-nya. Hanya mengurusi kepentingan nasionalnya. Tidak ada kekuatan yang bisa menyatukan mereka untuk peduli, untuk ikut serta dalam pembelaan terhadap umat Islam di negeri-negeri lain. Inilah memang realitas yang terjadi,” lugasnya dalam acara Kabar Petang: Mengapa Presiden dan Pemimpin Hindu di India Lancang kepada Kaum Muslim? di kanal YouTube Khilafah News, Senin (27/12/2021).

Budi mengatakan, rezim internasional dengan nation-state-nya menjadikan umat Islam terpecah-belah, tidak lagi diikat dengan satu ikatan akidah yang sama, tetapi mereka dipecah oleh kepentingan nasionalnya masing-masing.

“Umat Islam itu harus bersatu harus kembali diikat dengan ikatan akidah Islamiah yang akan menyatukan komunitas Islam di mana pun dia berada. Maka, dengan begitu akan ada solusi praktis bagi umat Islam yang mendapatkan diskriminasi, penganiayaan semacam itu, dari sebuah kekuatan yang menyatu dari umat Islam itu,” usulnya.

Kemudian, Budi menambahkan, butuh sebuah perisai yang melindungi umat Islam di mana pun dia berada. Tentu karena itu adalah sebuah penganiayaan ataupun kezaliman yang dilakukan oleh negara dengan sebuah kekuasaan yang mereka miliki, maka kekuatan Islam pun juga harus dalam kekuatan di level negara yang berbasiskan akidah Islam.

“Sebagai gambaran, secara historis kita bisa merujuk apa yang dilakukan pada masa Kekhilafan Turki Utsmani dan juga Kekhilafahan-Kekhilafahan Islam sebelumnya itu. Ketika umat Islam di Aceh yang mereka dia halangi untuk melakukan ibadah haji ke tanah suci oleh penjajah Belanda, mereka kan meminta tolong kepada Khalifah Abdul Hamid II, Sultan Turki Utsmani, maka ada kemarahan dan upaya politik dengan memanggil duta besarnya. Bahkan, mengancam kalau masih melakukan penghalangan itu, ia akan melawan membela dengan perlawanan kekuatan militer,” jelasnya.

Budi menegaskan, itulah yang harusnya juga muncul di dunia Islam. Sebuah kekuatan yang bisa melindungi umat umat Islam, di manapun dia berada. Sayangnya, pascaruntuhnya Kekhilafan Islam tahun 1924, kekuatan yang melindungi umat Islam ini tidak ada. Tentu hal tersebut terus menjadikan umat Islam lemah dan berada di bawah cengkeraman kekuatan asing Barat, ataupun India yang memang negara cukup besar, yang mereka itu bisa melecehkan ketika umat Islam itu minoritas di sana. 

“Di sinilah penting bahwa umat Islam ini untuk bersatu dan membangun sebuah kekuatan apa negara yang memang didasarkan atas prinsip akidah Islam. Negara ini akan melindungi umat Islam di mata dunia dan juga menjadi rahmat bagi sekalian alam tentunya,” ujarnya. 

Diskrimasi

Budi Mulyana menyatakan bahwa pascanaiknya partai Hindu, Partai Bharatiya Janata, seolah-olah ekstremis Hindu itu mendapatkan kesempatan untuk melakukan kriminalisasi terhadap umat Islam. Muncullah seolah-olah menjadi sebuah pembenaran ketika mereka berkuasa itu melakukan penindasan terhadap Muslim yang minoriras. Bahkan, memberikan semacam pembenaran bahwa itu mencontoh apa yang dilakukan oleh Buddha terhadap Muslim Rohingya di Myanmar. Alasan keagamaan itu memicu konflik-konflik yang memang secara menahun terjadi di sana.

“Tidak hanya sekadar berupa kebijakan dari pemerintah, tetapi juga dalam beberapa hal itu (konflik) mengakar di masyarakat. Misalkan, dalam konteks penanga.inan hukum, sering kali muncul diskriminasi terhadap muslim di India," katanya. 

Paling mencuat, menurutnya adalah ketika pemerintahan Narendra Modi secara terang-terangan mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan. "Di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan itu walaupun diberikan ruang penerimaan terhadap pengungsi, tetapi dikecualikan terhadap para pengungsi yang beragama Islam,” ungkapnya. 

Lebih lanjut, ia mencontohkan, kebijakan lain yang diskriminatif yang di India terhadap umat Islam adalah mereka melakukan deportasi terhadap para pengungsi Muslim dari Rohingya. 

“Kemudian, India ini kan ada dua negara bagian yang masih mayoritas Muslim, yaitu di Jammu dan Kashmir yang berbatasan dengan Pakistan begitu," katanya.

Ia menjelaskan, dua tahun lalu itu, ada kebijakan yang dikritik karena sangat diskriminatif. "Dua negara bagian ini yang awalnya diberikan otonomi khusus secara konstitusional oleh konstitusi India, tetapi pada masa pemerintahan Narendra Modi kemudian dicabutnya. Bahkan, layanan-layanan yang sifatnya lintas public di dua negara bagian yang mayoritas Muslim ini juga dihentikan,” bongkarnya.

“Jadi, saya melihat memang India di bawah pemerintahan Narendra Modi dari Partai Bharatia Janata ini memang sangat sangat diskriminatif terhadap umat Islam di India sana,” lugasnya.

Konflik

“Tentu ini bukan sekadar peristiwa yang terjadi secara instan. Jadi kalau kita lihat memang konflik antara Hindu dan Islam di anak benua Asia ini di India, memang sudah lama. Setidaknya sejak penjajahan Inggris terjadi kawasan tersebut itu. Inggris ketika berusaha mengambil alih wilayah India dari kesultanan Islam Mughal, pada saat itu Inggris menggunakan strategi penguatan komunitas Hindu, yang sebenarnya mereka dalam keadaan damai aman di bawah kekuasaan Islam,” beber Budi.

Lebih lanjut, dikatakannya bahwa Inggris menggunakan sentimen keagamaan untuk kemudian dimanfaatkan menggerogoti kekuasaan Islam di India. Akhirnya, Inggris berhasil menjajah Hindia sampai kurang lebih 200 tahun. Selama masa penjajahan itu, perlawanan dari umat Islam di India sangat kuat. 

“Ini yang kemudian menjadi cikal bakal konflik yang terus-menerus terjadi di anak benua Asia itu. Sampai ketika akhirnya Inggris hengkang dari dari India tahun 1947. Inggris pun membagi wilayah India ini menjadi dua wilayah berdasarkan etnis keagamaan begitu. Mayoritas Hindu diminta di India, kemudian yang Muslim itu muncul negara Pakistan. Dahulu masih bergabung Pakistan Barat, kemudian Pakistan Timur menjadi Bangladesh seperti itu,” urainya.

“Dari sini kita melihat bahwa memang akar konflik antara kaum Hindu di India terhadap Islam itu tidak mendapatkan solusi penyelesaian. Didiamkan, tidak diselesaikan, tetapi justru dilakukan pembiaran, sehingga pascakemerdekaan konflik antara Islam dan Hindu di India ini terus terjadi," bebernya.

Ia menjelaskan, memang ada prinsip-prinsip yang berbeda antara antara Islam dengan Hindu. "Misalkan, konsumsi daging. Orang Hindu menghormati sapi, tetapi bagi orang Islam sapi itu kan halal dimakan. Makanya ketika terjadi misalkan ritual Iduladha kurban kan akhirnya menjadi rutinitas konflik tahunan yang terjadi di sana,” pungkasnya.[] Reni TriYuli Setiawati

Posting Komentar

0 Komentar