Refleksi 2021, Din Syamsuddin: Politik Indonesia Dikuasai dan Didikte Oligarki



TintaSiyasi.com -- Merefleksi perpolitikan selama tahun 2021, Tokoh Muhammadiyah Prof.K.H. Din Syamsuddin, M.A., Ph.D. menilai politik di Indonesia telah dikuasai dan didikte oleh oligarki. 

"Politik Indonesia dikuasai dipengaruhi dan didiktekan oleh oligarki," tuturnya dalam Refleksi dan Prediksi Keumatan; Peluang dan Tantangan Peradaban Islam, di kanal YouTube Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa, Kamis, 30 Desember 2021. 

Ia mengatakan segelintir oligarki  bersekongkol dengan para elite politik dalam sebuah  persekongkolan jahat telah membawa bangsa Indonesia kepada kejatuhan atau paling tidak di ambang kejatuhan. Din menambahkan bahwa saat ini telah terjadi deviasi, distorsi dan disorientasi kehidupan nasional, perilaku elite penguasa telah mirip dengan diktator hingga tidak lagi menjadi pengayom rakyat. 

"Perilaku politik elite yang berkuasa ini mirip dengan apa yang disebut dalam literatur ilmu politik, khususnya Marxisme sebagai konstitusional dictatorship (kediktatoran konstitusional) atau centralistic democracy yang akhirnya pemangku amanat tidak menjelma sebagai pengayom dan sebagai wujud dari kesejahteraan rakyat," ujar Din.

"Kehidupan nasional kita terjebak pada kerusakan struktural yang semakin akut. Dan penyelesaiannya, tidak bisa tidak, kecuali juga lewat pendekatan struktural," tambahnya. 

Din menjelaskan, kerusakan struktural tersebut telah mengejawantah pada perilaku elite politik yang semakin merusak. Menurutnya, bukan lagi demokrasi yang terwujud melainkan kleptokrasi (pemerintahan para pencuri), Indonesia pun dikuasai dan didikte oligarki. 

Bahkan, pada tataran sosial kemasyarakatan atau kebangsaan, menurut Din telah terjadi devide ET empera, terjadi pembelahan masyarakat dan politik yang membumihanguskan, terutama pada lawan-lawan politik. "Ini sungguh merupakan nestapa nasional kita. Ini berlangsung sebenarnya sebelum 2021, tapi semakin mengedepan pada 2021," sesalnya. 

Karena itu, menurutnya, mesti ada perubahan mendasar, bukan sekadar revitalisasi maupun restorasi. "Maka, apa yang perlu dilakukan lebih dari sekedar revitalisasi rekonstruksi restorasi. Tapi, sebuah perubahan yang mendasar," pungkasnya.[] Saptaningtyas

Posting Komentar

0 Komentar