PTM 100 Persen: Minim Kepedulian, Nyawa Generasi pun Dipertaruhkan

TintaSiyasi.com -- Sejak Januari tahun 2022 ini PTM terbatas sudah mulai dilakukan menurut level PPKM masing-masing wilayah. Melalui SKB 4  Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di masa pandemik Covid-19 ketentuannya juga sudah dikeluarkan, yang isinya bahwa semua peserta didik wajib mengikuti  PTM terbatas.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kemendikbud Ristek, Jumari, S.T.P., M.Si menjelaskan bahwa pengaturan pembelajaran tatap muka terbatas sesuai SKB 4 menteri yang baru sudah dilounhcing,  bahwa mulai tahun 2022 semua peserta didik di satuan pendidikan pada level 1,2, dan 3  wajib melakukan PTM terbatas, sehingga Pemda tidak boleh melarang PTM yang memenuhi kreteria dan tidak boleh menambah kreteria menjadi lebih berat lagi.

Jadi, setelah bulan Januari tahun 2022 ini orang tua juga tidak mendapat dispensasi untuk memilih anaknya apakah mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).  Bapak jumari juga mengatakan bahwa orangtua  tidak bisa memilih PTM terbatas atau PJJ  setelah Januari ini.

Sebelumnya dulu setelah semester satu atau gasal tahun 2021 berakhir ketentuannya sudah diubah,  bahwa mulai tahun 2022 semua siswa wajib PTM terbatas. Jadi tidak ada dispensasi seperti semester yang lalu dimana boleh memilih di rumah atau di sekolah.

Nah, kenyataannya baru saja pembelajaran tatap muka ini dimulai,  kasus anak yang terinfeksi Covid-19 sudah mulai bermunculan. Di Jakarta Timur misalnya, 7 sekolah akhirnya menghentikan PTM akibat temuan Covid-19.

Namun demikian, wakil gubernur Jakarta mengatakan  bahwa Penpos DKI akan tetap memberlakukan PTM 100%, alasannya SKB 4 menteri yang mengatur PTM menjelaskan bahwa sekolah hanya perlu menutup sekolah yang siswanya terpapar covid -19,  bukan  menghentikan proses PTM 100%.

Sementara itu,  Ikatan Dokter Anak Indonesia  telah menghimbau berbagai pihak,  untuk menahan diri melanjutkan PTM 100% di tengah kasus Omicron yang kian meningkat. Sebab, jumlah anak yang terkena Omicron terus bertambah. 

IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) menjelaskan bahwa vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6-11 tahun baru saja bergulir di pekan kedua Desember, sehingga semua anak baru saja mendapatkan satu dosis vaksin bahkan  ada anak yang belum mendapatkan dosis pertama.

Dan selain permasalahan vaksinasi, ukuran ruang kelas yang kecil dengan jumlah siswa yang banyak, ini membuat jaga jarak semakin sulit terlaksana. Kebiasaan cuci tangan, memakai masker yang benar pun,  belum menjadi kebiasaan anak-anak. Walhasil, walaupun peraturan sekolah sudah ketat dengan pengecekan suhu saat masuk,  tetap saja ini  beresiko tinggi untuk terciptanya kluster sekolah.

Kebijakan memaksakan PTM 100% di tengah wabah,  memang sangatlah beresiko bagi keselamatan anak. Padahal, anak-anak adalah aset bangsa yang harus dijaga kesehatannya. 

Pemerintah bersikeras menerapkan kebijakan PTM 100% ini dalam rangka mengatasi learning loss selama PJJ.  Namun,  problem learning loss ini tentunya tidak bisa diselesaikan dengan mempertaruhkan kesehatan anak didik. Karena,  penyebab adanya learning loss ini bukan semata adanya pandemi,  tetapi juga akibat buruknya sistem pendidikan.

Jadi, jika latarbelakang berlakunya PTM terbatas ini karena tidak efektifnya PJJ dan juga ada dampak sosial yang ditimbulkan, maka seharusnya negara fokus membenahi masalah tersebut. Negara seharusnya memastikan PJJ itu berjalan dengan baik tidak ada dampak negatifnya.

Adanya Kebijakan PTM tanpa membenahi PJJ dan semua dampak sosialnya,  ini seakan mengkonfirmasi kelemahan negara dalam memberikan pelayanan pendidikan di saat pandemi. Sebenarnya, yang menyebabkan tidak efektifnya PJJ dan munculnya dampak sosial adalah pemberlakuan sistem kapitalisme di negeri ini. Kurikulum pendidikannya yang tidak siap menghadapi pandemi. 

Kapitalisme juga menghasilkan kesempitan ekonomi, yang akhirnya terjadi disfungsi peran ibu. Sehingga,  para ibu  tidak siap membersamai belajar di rumah untuk anak-anaknya, karena mereka juga harus bekerja. Di sisi lain, negara juga lemah dalam mengatasi penyebaran pandemi, negara belum berhasil melakukan karantina wilayah dan menegakkan aturan. Negara juga tidak mampu memenuhi kebutuhan sarana prasarana PJJ di semua wilayah.

Nah, semua fakta tersebut seharusnya menjadi perhatian negara,  karena hal ini sangat menhambat pendidikan terutama di saat pandemi.  Bahkan disaat PJJ maupun PTM tetap ini akan menjadi ancaman berbahaya bagi pendidikan.

Apabila PTM harus menjadi pilihan,  negara seharusnya benar-benar hadir memastikan terlaksananya protokol kesehatan,  agar PTM berjalan sesuai harapan. Karena, ketika regulasi dibuat,  konsekuensinya negara tidak boleh lepas tangan dari tanggung jawab besarnya, juga tidak sekedar memasrahkan urusan prokes ini kepada kepala daerah setempat atau satuan pendidikan.

Inilah kondisi kita saat ini dengan pengaturan sistem kapitalisme, negara tidak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap urusan rakyatnya. Kebijakan PTM terbatas yang dipaksakan, dalam rangka mengindari dampak PJJ yang penuh masalah,  justru akan menimbulkan masalah baru dan terus bertambah. Jika memang PTM ini dianggap pilihan yang terbaik demi menghindari learning loss,  maka negara harus mempunyai langkah yang terukur,  bukan sekedar memberi panduan lalu berlepas tangan  atau pasrah sepasrah-pasrahnya pada sekolah dan kepada kepala daerah setempat dalam pelaksanaan PTM.

Lalu,  apa saja yang harus dilakukan dalam hal ini setidaknya:

Pertama,  harus melakukan sosialisasi dan edukasi dengan seluruh pihak yang terlibat di sekolah. Ini dilakukan agar semua pihak memahami dengan benar bagaimana model pembelajaran tatap muka yang sesuai dengan kondisi saat ini. Seperti protokol kesehatan yang harus diterapkan dan tidak boleh dilanggar.

Kedua, negara harus memfasilitasi seluruh perangkat fasilitas dan tambahan SDM yang dibutuhkan dalam penerapan protokol kesehatan.  Dan negara harus menjamin setiap sekolah memiliki sarana prasarana yang memadai supaya protokol kesehatan itu tidak hanya bagus diteori tetapi minim realisasinya di lapangan. Sebab,  tidak jarang sekolah juga masih ada yang merasa berat ketika harus menyediakan alat protokol Kesehatan dengan jumlah yang ideal.  Tentu ini membutuhkan dana dan biaya besar, nah disinilah yang menjadi tanggung jawab negara.

Ketiga, negara harus menetapkan skala prioritas anggaran negara. Jika pemerintah benar-benar serius ingin anak anak tidak mengalami penurunan capaian belajar yang drastis, maka negara harus mengalokasikan anggaran untuk  pelaksanaan PTM ini secara maksimal dan sepenuh hati. Negara seharusnya mengalihkan anggaran yang kurang urgen untuk pemenuhan fasilitas pendidikan agar PTM ini berjalan optimal sesuai protokol kesehatan.

Keempat, harus ada pengawasan dan pengontrolan secara tepat,  jika ada pengaduan atau kendala,  maka negara harus bertindak responsif,  komunikasi antar sekolah dinas setempat, kepala daerah,  dan pemerintah pusat harus rutin dilakukan. Kemudian, verifikasi dan evaluasi harus berkala terhadap kesiapan sekolah dalam pelaksanaan  PTM terbatas ini. 

Jadi,  tanggung jawab penuh itu harus diambil oleh negara dan yang seperti ini memang sulit untuk terwujud selama masih dalam bingkai kapitalis. Hanya negara dengan bingkai Islamlah yang mampu mewujudkan tanggung jawab penuh seperti ini. Karena, di dalam Islam Rasulullah SAW telah menetapkan:

"Seorang imam atau kepala negara adalah pemelihara dan  pengatur  urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR. Bukhari Muslim).

Dengan paradigma inilah negara dalam sistem Islam akan bersungguh-sungguh dalam memenuhi kebutuhan saarana dan prasarana pendidikan,  termasuk sarana untuk protokol kesehatan yang menjadi pendukung aktivitas pembelajaran seperti di masa pandemi  ini.  

Namun, selama negara masih menerapkan sistem kapitalisme akan terus terjadi kelalaian demi kelalaian. Maka, akan ke mana lagi kita harus berharap,  kecuali kepada Zat yang Mahaagung,  yang telah menurunkan aturannya secara sempurna dan  memberikan solusi bagi permasalahan manusia secara tuntas termasuk dalam masalah pendidikan ini. Dengan aturan Islam insyaallah permasalahan akan diselesaikan dengan tuntas dan mendatangkan keberkahan. Wallahu a’lam bishshawab. []


Oleh: Widhy Lutfiah Marha
(Pendidik Generasi)

Posting Komentar

0 Komentar