Polemik Perpres Penyaluran Premium: Bukti Lemahnya Negara dalam Pengelolaan SDA di Indonesia

TintaSiyasi.com -- Presiden Joko Widodo baru-baru ini menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) RI No. 117 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 31 Desember 2021. Sebelumnya sempat terhembus kabar bahwa BBM jenis Premium dan Pertalite akan dihapus sebagai upaya pengurangan terhadap emisi gas karbon. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2017 yang menetapkan penggunaan BBM tipe Euro 4 (BBM dengan RON lebih dari 91) mulai tahun 2019 secara bertahap hingga 2021. Adapun BBM dengan RON di bawah 91 (Euro 2) –seperti: Premium (RON 88) dan Pertalite (RON 90)- akan dihapus karena tidak ramah lingkungan. Akan tetapi, dalam Perpres RI No. 117 Tahun 2021 terungkap bahwa Premium merupakan jenis BBM Khusus Penugasan untuk didistribusikan ke seluruh Indonesia. Aturan terbaru ini menunjukkan bahwa BBM jenis Premium batal dihapuskan (Kompas, 13/01/2022).

Menanggapi hal tersebut, berbagai polemik bermunculan dari masyarakat yang menganggap bahwa Perpres tersebut sebenarnya tidak mengubah apapun mengingat keberadaan BBM jenis Premium masih sangat jarang dijumpai sejak beberapa tahun terakhir. Sementara itu, Irto Ginting selaku Corporate Secretary Subholding Commercial And Trading Pertamina menegaskan bahwa Perpres tersebut juga tidak menyatakan secara langsung bahwa Premium masih akan digunakan tapi hanya menyatakan minimal RON 88. Selain itu, Irto juga menambahkan bahwa Pertamina masih akan terus memproduksi Pertalite di tahun 2022 (Kompas, 03/01/2022).

Kendati demikian, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menyampaikan –ada tidaknya Perpres tersebut- tetap tidak dapat dipngkiri bahwa tren penggunaan Premium terus menurun karena saat ini masyarakat lebih suka menggunakan Pertalite yang memiliki RON 90 (Kompas, 13/01/2022). Kondisi ini sesuai dengan strategi jangka panjang tiga tahap yang sedang diterapkan PT Pertamina (Persero) untuk mengurangi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak ramah lingkungan (Premium dan Pertalite). Pada tahap pertama telah dilakukan pengurangan penggunaan BBM jenis Premium yang disertai dengan edukasi dan campaign kepada konsumen agar menggunakan BBM RON ( 90. Tahap selanjutnya dilakukan pengurangan BBM jenis Premium dan Pertalite yang juga disertai dengan edukasi dan campaign kepada konsumen agar menggunakan BBM RON ( 90.  Hingga pada tahap akhir, konsumen diarahkan hanya menggunakan BBM RON 91/92 (Pertamax) dan BBM RON 95 (Petamax Turbo) (Kontan.co.id., 24/12/2021). 

Berdasarkan serangkaian pernyataan di atas, tentu dengan jelas dapat ditarik kesimpulan bahwa Perpres No. 117 Tahun 2021 tampak seperti bualan semata mengingat Premium pun sudah tidak diproduksi lagi. Memang tujuan dari strategi-strategi tersebut adalah untuk mewujudkan energi hijau yang ramah lingkungan. Akan tetapi, bukankah semua ini memang sudah sepatutnya menjadi concern dari pemerintah? Pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemenuhan hajat hidup rakyat sudah seharusnya menjadi fokus utama dan tanggung jawab pemerintah, bukan hanya sekadar mencari untung. Apalagi jika ditelisik lebih lanjut, tidak menutup kemungkinan Perpres ini lagi-lagi akan menyulitkan rakyat. Harga komoditi yang melambung tinggi akibat kenaikan harga BBM sudah pasti tidak dapat dihindari. Belum lagi potensi naiknya biaya listrik dan pajak yang kian mencekik rakyat. Di sinilah pentingnya fungsi negara yang bertanggungjawab terhadap urusan rakyat.

Islam menegaskan bahwa negara memiliki peran sentral untuk mengontrol, mengelola, dan mengembalikan kebermanfaatan sumber daya alam di wilayahnya hanya untuk kepentingan rakyat. Sebagaimana dalam hadis berikut:

Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput (hutan), air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Islam juga menyebutkan bahwa kedudukan negara yang sesungguhnya adalah sebagai pelayan (riayah) terhadap seluruh kebutuhan pokok rakyat tanpa kecuali dan pemimpinnya akan memastikan serta menjamin pemenuhan kebutuhan pokok tiap warga negara.

Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Bukhari).

Sayangnya, aturan luar biasa semacam ini hanya dapat diterapkan dalam negara yang menerapkan aturan Islam secara menyeluruh (kaffah), bukan di era kapitalisme seperti saat ini yang berasas sekuler dan berorientasi pada profit yang menindas rakyat.

Wallahu a'lam bishshawab. []


Oleh: Honey Dzikri M.
Konten Kreator

Posting Komentar

0 Komentar