Perpres Diubah: Distribusi BBM Premium Dihentikan?


TintaSiyasi.com -- Presiden NKRI, Joko Widodo menerbitkan Perpres Nomor 117 Tahun 2021 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM pada 31 Desember 2021 silam. Perpres tersebut merupakan peraturan perubahan dari Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur ketentuan serupa. Meskipun, Perpres tersebut tidak menghapus premium secara langsung, namun pemerintah memiliki rencana untuk menghentikan produksi-distribusi premium. Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden NKRI menyampaikan bahwa tujuan distribusi premium dihentikan yakni sesuai dengan rencana Indonesia menuju energi hijau. Wacana penghapusan BBM premium ini telah berlangsung sejak lama, namun pada realitanya BBM jenis premium sulit bahkan hampir dipastikan tidak lagi dapat ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. 

Sementara, BBM premium merupakan jenis bahan bakar kendaraan yang tergolong murah dan terjangkau bagi seluruh warga negara, terutama bagi rakyat bawah. Sangat disayangkan, pemerintah menghapus dan menggantinya dengan pertalite sebagai bahan bakar yang banyak digunakan oleh masyarakat yang mana selisih harga premium dan pertalite sekitar Rp. 1.190 per liternya. Bagi sebagian masyarakat, selisih harga tersebut bukanlah masalah, namun bukan berarti sebagian lainnya merasakan hal yang demikian.  

Keputusan terkait berhentinya proses produksi dan distribusi BBM premium jelas berdampak pada laju ekonomi masyarakat. Bagaimana tidak, rakyat dipersulit dengan fakta bahwa mereka harus mengisi kendaraan dengan harga bahan bakar yang terbilang cukup tinggi. Sedangkan, kendaraan menjadi sarana untuk membantu pekerjaan manusia dan tidak seluruh rakyat berkecukupan dalam hal memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan wacana yang digaungkan oleh pemerintah serta realita yang demikian, baiknya pemerintah memberikan solusi agar rakyat bawah dapat memenuhi hak nya untuk mendapatkan fasilitas dari negara tanpa dipersulit. Sehingga, tujuan pemerintah untuk menghentikan produksi dan distribusi BBM premium pun akan terwujud yakni menjaga kelestarian lingkungan. Tentu saja dengan tidak menghilangkan esensi dari adanya pemerintah dan negara itu sendiri, yakni untuk mengayomi masyarakat dan mewujudkan kemaslahatan di dalamnya.

Berbeda halnya pengelolaan fasilitas negara oleh kapitalisme dengan negara yang ber-ideologikan Islam. Tentu, sistem pemerintahan Islam akan mengedepankan kemaslahatan umat karena kepemimpinan Islam tidak terjerat komitmen yang menguntungkan pihak tertentu. Daulah Islam akan menjamin kehidupan rakyat, undang-undang yang dibuat tidak berpihak pada golongan dengan kepentingan tertentu sehingga alam semesta yang merupakan titipan Allah akan tetap terjaga keseimbangannya. 

Sumber daya alam yang melimpah akan dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan syara’. Hak-hak rakyat akan terpenuhi, seperti halnya mendapatkan fasilitas dari negara berupa pemberian harga bahan bakar yang murah dan terjangkau bagi kalangan atas maupun bawah.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 30:

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤىِٕكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاۤءَۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Firman Allah tersebut menjadi reminder bagi umat manusia, bahwa Allah memberikan amanah yang besar kepada kita untuk tetap menjaga keseimbangan alam serta memenuhi hak-hak manusia lainnya. 

Wallahu a'lam bishshawab. []


Oleh: Adinda Putri Firdaus
Sahabat TintaSiyasi

Posting Komentar

0 Komentar