Pengamat Nyatakan Kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Jauh dari Harapan, karena..


TintaSiyasi.com -- Menurut Pengamat Politik dan Sosial Forum Ummat Peduli Syariah (FUPS) M. Muhib HR kinerja kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin jauh dari harapan, karena menggunakan asas kapitalisme dan sekularisme. 

"(Kinerja kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf) jauh dari harapan rakyat Indonesia. Hal ini disebabkan negeri ini dipimpin dengan menggunakan asas Kapitalisme dan Sekularisme,” kata Muhid dalam Insight ke-120 Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) bertajuk 71,7% Publik Puas Kinerja Jokowi: Serius atau Harapan Pupus? Rabu (29/12/2021) di YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data.

Ia pun menanyakan, “Dapatkah memenuhi harapan ummat Islam (mayoritas) atau tidak? Maka yang paling pas dan wajar, jika kita melihat dari sampel yang banyak bukan dari sampel yang kecil, yaitu kaum Muslim."

“Kebijakan pemerintah seharusnya diutamakan kepada umat Islam (mayoritas), kenyataannya terbalik 360 derajat," katanya.

Selanjutnya, ia menyoroti beberapa isu sebagai berikut. Pertama, isu radikalisme. Menurutnya, hal it digunakan sebagai isu utama dalam kehidupan bernegara, bahkan disampaikan pada pelantikan presiden dan wakil presiden dan dalam pembentukan kabinet. Sehingga, menurutnya, berimplikasi pada lemahnya upaya perlawan hukum dan isu ini membungkam pihak-pihak yang kritis terhadap kebijakan pemerintahan serta menimbulkan kecurigaan (perpecahan) di tengah-tengah masyarakat.

Kedua adanya agenda moderisasi beragama. Hal ini bisa ia lihat karena hal itu menimbulkan krisis identitas akan jati diri (Muslim) dan menciptakan islamofobia. Sehingga, mengambil islam moderat dan islam liberal kemudian muncul paham semua agama benar. Bahkan, moderisasi beragama menggiring umat ini menjadi sekuler.

Ketiga, kehidupan sosial ekonomi makin mengarah pada neo-kapitalisme atau neo-liberalisme, jadi sumber daya alam dan sumber-sumber strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak makin dikuasai oleh swasta asing maupun lokal atau oligarki. Sehingga, kebijakan-kebijakan yang diambil lebih berpihak kepada oligarki

Menurutnya, kesalahan pengambilan kebijakan terletak pada kesalahan mengidentifikasi solusi dan masalahnya. Islam adalah solusi problem bangsa ini sebenarnya. "Mestinya kebijakan yang diambil adalah untuk menyejahterakan masyarakat banyak bukan untuk menyejahterahkan sekelompok golongan (oligarki) apalagi swasta asing dan lokal," tandasnya.[] Hanif/Ika Mawarningtyas

Posting Komentar

0 Komentar