Pendirian RS Asing: Mengejar Solusi atau Investasi?

TintaSiyasi.com -- Presiden Joko Widodo atau Jokowi didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Rumah Sakit (RS) Internasional Bali yang terletak di Kawasan Wisata Sanur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan RS Internasional Bali yang digagas oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ini didirikan dengan alasan bahwa  setiap tahunnya ada sekitar 2 juta masyarakat Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mulai dari, Singapura, Malaysia, Jepang, hingga Amerika Serikat sehingga negara kehilangan devisa 97 Triliun rupiah, maka dengan didirikannya rumah sakit ini diharapkan masyarakat tidak perlu lagi berobat ke luar negeri tapi cukup ke Bali saja. Terlebih lagi rumah sakit tersebut nantinya akan bekerja sama dengan Mayo Clinic dari Amerika Serikat. Sehingga, Jokowi berharap RS Internasional Bali dapat menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan. Tidak hanya itu Jokowi juga berharap warga negara asing (WNA) juga datang ke Indonesia untuk berobat di RS Bali Internasional.

Ide pembangunan RS asing yang seolah-olah memberikan solusi praktis dalam dunia kesehatan tersebut ternyata mendapatkan kritik dari beberapa pihak. Salah satunya adalah Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono. Beliau mengatakan bahwa upaya tersebut keliru di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas miskin. Menurut beliau, pendirian rumah sakit asing ini akan memberikan fasilitas untuk masyarakat yang mampu, namun akan menjadi masalah bagi masyarakat Indonesia yang tidak mampu dan tidak punya asuransi yang bisa nanggung, maka bisa timbul gap (perbedaan) antara si miskin dan si kaya. Menurutnya, hal yang mendesak dilakukan pemerintah adalah mereformasi sistem kesehatan di Indonesia agar masyarakat semakin sehat untuk semua kalangan. Tidak pandang kaya dan miskin. Pandu menilai, rencana pembangunan RS Internasional yang akan bekerja sama dengan Mayo Clinic AS itu, hanya jalan pintas profit namun mengabaikan pelayanan kesehatan yang berkeadilan.

Selain itu, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) juga mengkhawatirkan kepemilikan mayoritas saham rumah sakit oleh investor asing yang dapat memengaruhi pelayanan jasa hingga serapan tenaga kesehatan dalam negeri. Selain itu, ARSSI juga menyoroti potensi dividen dari korporasi kesehatan itu tidak terserap optimal untuk perkembangan sistem kesehatan nasional.  Sekretaris Jenderal (Sekjen) ARSSI Ichsan Hanafi mengatakan asosiasinya masih mendorong pemerintah untuk menurunkan batas atas kepemilikan saham oleh investor asing itu yang saat ini dipatok di kisaran 67 hingga 70 persen. Ichsan meminta mayoritas kepemilikan saham itu tetap berada di tangan pelaku usaha dalam negeri.

Bila kita lihat dengan jeli, sebenarnya problem utama mengapa masyarakat Indonesia banyak yang berobat ke luar negeri adalah karena kurangnya fasilitas maupun pelayanan rumah sakit dalam negeri. Selain itu, biaya pengobatan di luar negeri juga cenderung lebih murah dibandingkan di dalam negeri. Hal tersebut terjadi karena saat ini dunia menggunakan sistem kesehatan kapitalistik yang mendasarkan seluruh aktivitasnya untuk mendatangkan keuntungan bagi kaum kapitalis.

Hal tersebut tentu berbeda dengan sistem kesehatan Islam. Islam menetapkan paradigma pemenuhan kesehatan ini sebagai sebuah jaminan.  Khilafah akan mengadakan layanan kesehatan, sarana dan prasarana pendukung dengan visi melayani kebutuhan rakyat secara menyeluruh tanpa diskriminasi. Kaya-miskin. Penduduk kota dan desa. Semuanya mendapat layanan dengan kualitas yang sama. Negara berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Institusi khilafah yang dipimpin khalifah adalah penanggung jawab layanan publik. Khilafah wajib menyediakan sarana kesehatan, rumah sakit, obat-obatan, tenaga medis, dan sebagainya secara mandiri. Itu adalah tanggung jawabnya.

Rasulullah SAW bersabda:

الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Imam adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR al-Bukhari).

Rasulullah SAW dan para khalifah telah melaksanakan sendiri layanan kesehatan. Nabi SAW (sebagai kepala negara Madinah) pernah mendatangkan dokter untuk mengobati Ubay. Ketika Nabi SAW mendapatkan hadiah dokter dari Raja Muqauqis, dokter tersebut beliau jadikan sebagai dokter umum bagi masyarakat (HR Muslim).

Anas ra menuturkan bahwa serombongan orang dari Kabilah ‘Urainah masuk Islam. Mereka lalu jatuh sakit di Madinah. Rasulullah SAW selaku kepala negara lalu meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola Baitul Mal di dekat Quba’. Mereka diperbolehkan minum air susunya secara gratis sampai sembuh (HR al-Bukhari dan Muslim).

Khalifah Umar bin al-Khaththab ra pernah memanggil dokter untuk mengobati Aslam secara gratis (HR al-Hakim).

Semua itu merupakan dalil bahwa pelayanan kesehatan wajib dilakukan negara dan bukan yang lain. Negara harus mandiri dan tidak bersandar maupun bekerjasama dengan pihak lain (swasta).

Sebagai pelayanan kesehatan, rumah sakit pada masa Islam, terkenal dengan manajemen, pelayanan dan fasilitas pengobatan yang sangat luar biasa dan semua itu bisa diakses rakyat dengan gratis. Sehingga kebutuhan kesehatan rakyat terpenuhi. Sebagai tempat pendidikan, ilmu kedokteran di dunia Islam telah menjadi rujukan di seluruh dunia bahkan hingga sekarang. Ini bisa dilihat dari buku buku, tulisan, penemuan ilmuwan kedokteran Muslim pada masa tersebut.

Penerapan syariah kaffah dalam naungan Daulah Khilafah telah mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan, tak terkecuali ilmu kedokteran. Sementara saat ini, ketiadaan khilafah telah membuat keterpurukan umat dan dikuasai oleh umat lain. Penguasaan ilmu teknologi jauh dari tangan kaum Muslim. Pelayanan kesehatan di negeri-negeri Muslim belum memadai dan tidak terjangkau oleh semua rakyat. Justru kaum Muslim tergantung dengan negara besar kapital dalam masalah kesehatan. Padahal, kesehatan dan pendidikan adalah kebutuhan dasar bagi manusia.

Inilah yang disayangkan oleh Imam Asy-Syafi’i ra, beliau berkata:

ضَيَّعُوا ثُلُثَ العِلْمِ وَوَكَلُوهُ إِلَى اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى.

Umat Islam telah menyia-nyiakan sepertiga ilmu (ilmu kedokteran) dan menyerahkannya kepada umat Yahudi dan Nasrani.”

Beliau juga berkata mengenai pentingnya ilmu kedokteran, Imam Asy-Syafi’i ra berkata:

لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب إلا أن أهل الكتاب قد غلبونا عليه.

Saya tidak mengetahui sebuah ilmu -setelah ilmu halal dan haram- yang lebih berharga yaitu ilmu kedokteran, akan tetapi ahli kitab telah mengalahkan kita.”‎

Karenanya, untuk mewujudkan sistem kesehatan yang mandiri tanpa ketergantungan dengan luar negeri maka seluruh umat Islam wajib mengembalikan kejayaan Islam, mewujudkan peradaban emas Islam dengan tegaknya Daulah Khilafah atas dasar kenabian. Wallahu a’lam bishshawab. []


Oleh: Kamilah Azizah
Sahabat TintaSiyasi

Posting Komentar

0 Komentar