Opsi Kurikulum Prototipe: Harapan Tinggi di Tengah Buruknya Mutu Sekolah

TintaSiyasi.com -- Pandemi Covid-19 telah berlangsung hampir dua tahun lamanya. Belum ada titik terang mengenai kapan pandemi ini akan benar-benar berakhir. Indonesia dan negara-negara lain di dunia nyatanya dibuat tak berdaya dan babak belur oleh sekedar virus mikroskopis. Inilah bukti kegagalan rezim global dengan sistem sekuler kapitalis yang mereka terapkan. 

Panjangnya masa pandemi tentu berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Salah satu yang paling merasakan dampaknya secara langsung adalah sektor pendidikan. Selama pandemi, pembelajaran tatap muka ditiadakan dan diganti dengan pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring). Tentu saja sistem pembelajaran daring ini tidak seefektif pembelajaran tatap muka. Pandemi yang datang secara tiba-tiba tidak menunggu kesiapan sekolah dan siswa untuk menjalani pembelajaran daring. 

Banyak kendala yang harus dihadapi oleh siswa dan guru selama pembelajaran daring. Seperti terbatasnya akses ke perangkat komputer dan smartphone, jaringan internet yang lambat atau bahkan tidak ada sama sekali, harga kuota internet yang mahal, suasana yang tidak kondusif di rumah, orang tua yang tidak mampu mendampingi sepenuhnya dan masih banyak kendala-kendala lainnya. Semua kendala tersebut mengakibatkan ketertinggalan belajar bagi hampir semua siswa di Indonesia. Bagi daerah pinggiran atau terpencil ketertinggalan pembelajaran jauh lebih parah lagi. Sebab sarana prasarana sekolah dan kualitas guru di daerah pinggiran kebanyakan masih belum memenuhi standar. Kesenjangan pendidikan antar wilayah dan antar kelompok sosial-ekonomi di Indonesia memang besar dan kondisi ini diperparah oleh pandemi. Kurangnya perhatian pemerintah dalam pemerataan mutu pendidikan membuat persoalan kesenjangan ini tidak pernah terselesaikan.

Pandemi yang mulai mereda meski belum usai sepenuhnya, serta gencarnya vaksinasi membuat pemerintah memutuskan membuka kembali sekolah dengan kewajiban menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Segera dibukanya pembelajaran tatap muka ini demi mencegah ketertinggalan belajar yang jauh lebih besar. Sementara untuk mengejar ketertinggalan belajar selama dua tahun belakangan, pemerintah mengotak-atik kurikulum pendidikan. Salah satu solusi yang muncul dari pemerintah adalah ditawarkannya opsi kurikulum prototipe.

Secara sederhana, prototipe berarti model awal atau contoh yang dibuat untuk melakukan uji coba terhadap konsep yang sudah diperkenalkan. Jadi kurikulum prototipe ini adalah kurikulum yang berbasis keterampilan langsung atau penerapan teori secara praktik. Sehingga menurut pemerintah kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik utama di antaranya, pembelajaran berbasis projek untuk pengembangan soft skills. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid (teach at the right level) dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal.

Kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Namun, banyak pihak mempertanyakan dampak kebijakan kurikulum tersebut pada kesenjangan pendidikan. Pasalnya, disebabkan berbasis projek, penerapan kurikulum prototipe ini membutuhkan dana yang besar dan sarana prasarana yang memadai. Selain itu, dibutuhkan juga guru yang mumpuni dan kompeten. Melihat dua faktor ini saja, jelas mayoritas sekolah di Indonesia tidak akan mampu melaksanakan kurikulum prototipe. Alih-alih mengejar ketertinggalan belajar, bisa jadi sebagian besar sekolah justru semakin tertinggal sehingga kesenjangan pendidikan antar wilayah semakin besar.

Sebelum adanya pandemi, kesenjangan pendidikan sudah cukup besar. Data PISA (Programme for International Student Assessment) menunjukkan bahwa sekolah yang melayani siswa dari keluarga miskin secara rata-rata tertinggal 3 sampai 4 tahun pelajaran dibanding yang melayani siswa dari kelas sosial-ekonomi atas (detiknews.com, 27/12/2021). Pandemi juga memberikan gambaran jelas tentang masih rendahnya mutu sekolah di banyak daerah di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengungkap ada 12 ribu sekolah yang tak memiliki akses internet di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T). Juga ada 48 ribu sekolah dengan jaringan internet yang buruk di penjuru daerah. Data-data tersebut seharusnya memberi gambaran seriusnya kesenjangan pendidikan di Indonesia. Jika tidak ditangani secara sistemik, kesenjangan ini akan terus terakumulasi dan berubah menjadi problem sosial politik yang serius.

Potret buram pendidikan Indonesia bukan sesuatu yang mengejutkan. Tidak ada upaya nyata dari pemerintah untuk memenuhi hak tiap warga negara mendapat pendidikan bermutu tinggi dan setara. Sangat banyak ditemukan fasilitas sekolah yang tidak layak atau akses menuju sekolah yang amat sulit untuk ditempuh. Namun, kebijakan pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan, hanya berputar sekitar kurikulum saja. Mengambil istilah-istilah sulit atau "keren", diluncurkanlah kurikulum baru hampir setiap pergantian menteri. Nampaknya kurikulum telah beralih fungsi dari acuan belajar menjadi produk lima tahunan demi mendongkrak popularitas menteri. Sekedar memenuhi ambisi dan tradisi melakukan gebrakan. Akhirnya hanya menjadi sesuatu yang teoritis dan tidak berdampak signifikan terhadap perbaikan pendidikan di Indonesia.

Tampak jelas, pemerintah lebih senang bermain-main dengan kurikulum, daripada melakukan pemerataan pendidikan dari kota sampai pelosok seperti fasilitas sekolah, perbaikan infrastruktur yang sudah tidak layak, serta mengevaluasi Sumber daya manusia seperti guru, dan tenaga pendidikan. Pemerintah lebih memilih untuk mengubah kurikulum yang sebenarnya bisa di masukan ke dalam list cadangan. Kurikulum di Indonesia sendiri sudah mengalami pergantian sebanyak 10 kali yang terjadi setiap periode pemerintahan berganti. Ironinya, solusi basi mengganti dan menciptakan kurikulum baru ini semakin mengancam mutu pendidikan, seperti menurunnya prestasi siswa dikarenakan tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran pada kurikulum yang baru. Kemudian sosialisasi kurikulum baru kepada tenaga pendidik memakan waktu yang cukup lama dan panjang.

Carut marut pendidikan ini seharusnya menyadarkan kita bahwa akar permasalahannya adalah buruknya sistem pemerintahan yang menyangga negeri Indonesia ini, yaitu sistem demokrasi kapitalis. Demokrasi kapitalis menakar segala sesuatunya secara materialistis. Perekonomian ibarat menjadi pilar yang menyanggah dan memperkuat demokrasi. Sangat  dimungkinkan, pemegang kekuasaan adalah para pemilik modal (kaum kapitalis) sehingga kebijakan yang dibuat tidak murni mengacu pada kesejahteraan seluruh rakyat. Hanya mengacu pada perolehan keuntungan materi bagi kaum kapitalis itu sendiri. 

Sektor pendidikan pun tak akan luput dari kapitalisasi. Sebuah solusi tidak akan dilirik jika dirasa solusi tersebut tidak memberikan timbal balik yang menguntungkan. Penerapan sistem demokrasi kapitalisme ini tidak akan membawa perbaikan mutu pendidikan. Lebih jauh, tidak akan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem bobrok ini harus segera disudahi dan diganti demi kehidupan yang lebih baik. Wallahu a'lam bishshawab. []


Oleh: Dinda Kusuma W T
Sahabat TintaSiyasi

Posting Komentar

0 Komentar