Mitigasi Gempa Banten Belum Imbang dan Banyak Menelan Korban


TintaSiyasi.com -- Gempa Banten dengan kekuatan 6,7 M pada Jum'at, 14 Januari 2022 pukul 16.05 WIB. Berdasarkan informasi Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pusat gempa berada di 52 km Barat daya - SUMUR Banten di koordinat 7.01 LS - 105.26 BT dengan kedalaman 10 km. Gempa bumi ini mengakibatkan 274 rumah, 8 sekolah, 6 sarana ibadah, dan 1 kantor pemerintah mengalami kerusakan. 
BPDB menilai jumlah ini akan bertambah dikarenakan petugas masih melakukan pendataan. Sedangkan korban jiwa masih belum ditemukan, sejumlah warga yang mengalami luka-luka telah ditangani medis (koran-jakarta.com).

Getaran gempa Banten ini juga dirasakan di daerah Depok, Jakarta, dan Bogor. Sebenarnya para ahli telah memberi peringatan sejak tahun 2018 terkait gempa ini. Para ahli turut memberikan analisis berdasarkan data yang mengenai hal ini, termasuk mitigasi gempa, jika terjadi gempa yang guncangannya terasa di Jakarta seperti yang terjadi hari ini (kompas.com).

Menurut Chairmain Sentinel Aisa Tsunami Working Abdul Muhari, Potensi gempa Jakarta itu bukanlah terjadi akibat sumber gempa/sesar aktif di sekitar Jakarta. 
Akan tetapi sumber gempa Jakarta ketika megathrust (sumber gempa besar) di selatan Banten, Jawa Barat yang membutuhkan antisipasi lebih terutama di kawasan pesisir tersebut.

Memahami karakteristik gempa sangat penting. Hal ini perlu diketahui, karena belajar dari persiapan kota Tokyo di Jepang dalam menghadapi gempa, ancaman gempa yang diantisipasi sangat jelas, yakni perulangan dari gempa Great Kanto Earthquake yang sudah sangat well studied dengan estimasi kekuatan M 7,9-8,2. Sehingga upaya mitigasi harus dilakukan mulai dari penguatan standar bangunan, jalur evakuasi, jalur air untuk antisipasi kebakaran pasca gempa, hingga waktu pemulihan infrastruktur dasar.

Sebagai kaum Muslim yang beriman, bencana alam yang menimpa manusia merupakan qadha dari Allah SWT. Namun di obalik qadha ada fenomena alam yang bisa dicerna. Termasuk ikhtiar untuk menghindari sebelum terjadi. Dalam suatu kejadian bencana alam ada wilayah yang berada dalam kuasa manusia dan yang berada di luar kuasa manusia. Segala upaya yang dapat meminimalisir bahkan menghindarkan dari bahaya dan resiko bencana alam yaitu berada dalam wilayah kuasa manusia.

Di sinilah peran sentral penguasa sebagai pembuat kebijakan. Dari arahan para ahli sebenarnya penguasa mampu melakukan upaya fase prabencana (mitigasi dan kesiapsiagaan) seperti membuat dan memastikan regulasi mengenai standar bangunan, tata ruang, dan edukasi berjalan baik. Sehingga kerusakan, kerugian, dan korban bisa diminimalisir sebagaimana pemerintah Jepang. 

Namun penanganan secara teknis tidak cukup. Seharusnya juga diwujudkan kepemimpinan yang memposisikan dirinya sebagai pelayan dan pelindung nyawa rakyatnya. Sehingga ketika harus melakukan upaya prabencana. Mindset yang terbentuk bukan meminimalisir kerugian material semata seperti kepemimpinan kapitalisme saat ini. Melainkan bagian dari ikhtiar atau usaha menjaga dan menyelamatkan nyawa manusia.

Paradigma kepemimpinan tak akan terwujud kecuali dalam kemimpinan sistem Islam, khalifah. Secara teknis upaya memanajemen bencana alam dalam Islam tak banyak berbeda dengan metode yang diterapkan di seluruh dunia. Namun perbedaan dalam memandang sumber Pencipta bencana alam yaitu dengan adanya ketepatan Allah SWT mengakibatkan ada sedikit perbedaan dalam langkah awal ketika terjadi bencana alam.

Khalifah akan mengajak rakyatnya untuk merenungi  kemaksiatan apa yang telah mereka lakukan sehingga Allah SWT mendatangkan murka-Nya, seraya mengajak untuk taubat. Hal ini menjadi kesadaran dan kondisi ruhiyah masyarakat khususnya yang berada di daerah rawan bencana alam. 
Tindakan inilah yang pernah dilakukan Khalifah Umar bin Khattab ketika terjadi gempa di Madinah.

Adapun secara teknis dan manajemen bencana alam. Khilafah akan menyusun kebijakan publik dan perencanaan yang baik dibantu dengan biro at - Thawari yaitu departemen khilafah yang bertugas sebagai badan tanggap bencana. Khalifah akan melakukan upaya modifikasi faktor bencana alam. Sehingga mengurangi dampak bencana alam pada manusia, properti, dan infrastruktur. Dalam pembiayaan langkah ini, khilafah dapat mengambil dari Baitul Mal pos kepemilikan negara dan umum.

Adapun rincian sebagai berikut:

Pertama. Mitigasi. Meminimalisir dampak bencana alam. Contoh: standar bangunan dan zonasi rawan bencana alam, analisis kerentanan, edukasi publik.

Kedua. Kesiapsiagaan. Perencanaan menanggapi datangnya bencana alam. Contoh: rencana kesiapsiagaan, pelatihan kondisi darurat, prediksi dan sistem peringatan dini.

Ketiga. Tanggap darurat. Upaya untuk menimalkan  bahaya oleh bencana alam.
Contoh : pencarian, penyelamatan, dan bantuan darurat.

Keempat. Pemulihan. Normalisasi kehidupan masyarakat. Contoh: perumahan sementara, hibah, perawatan medis.

Inilah upaya khilafah dalam menangani bencana. Bukan hanya memikirkan teknis dan kerugian materi semata. Namun kekuatan ruhiyah dan menyelamatkan nyawa manusia jadi fokus utama.

Allah SWT berfirman: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Ar-Rum 30: Ayat 41).

Wallahu a’lam bishshawab. []


Oleh: Sahna Salfini Husyairoh, S.T
(Aktivis Muslimah)

Posting Komentar

0 Komentar