Kurikulum Prototipe, Mampukah Mencetak Generasi Berkarakter?

TintaSiyasi.com -- Pada tahun ajaran 2022 mendatang Pemerintah bakal menerapkan kurikulum prototipe bersama dengan kurikulum darurat. Kedua kurikulum tersebut menjadi opsi yang bisa dipilih oleh sekolah untuk diterapkan sesuai dengan kapasitas sekolah tersebut. Kurikulum prototipe ditawarkan Kemendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim sebagai pilihan bagi sekolah dalam mengatasi kehilangan pembelajaran atau learning loss dan mengakselerasi transformasi pendidikan nasional. 

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Assesmen Pendidikan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Anindito Aditomo menjelaskan, pada tingkat SMA, penerapan kurikulum protipe tidak akan mengitakkan siswa berdasarkan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Pasalnya melalui kurikulum ini, siswa kelas XI dan XII bisa memilih kombinasi mata pelajaran sesuai dengan minatnya. "Misalnya, siswa yang ingin menjadi insinyur akan boleh mengambil matematika lanjutan dan fisika lanjutan, tanpa mengambil biologi. Ia boleh mengombinasikan itu dengan mata pelajaran IPS, bahasa, dan kecakapan hidup yang selaras dengan rencana karirnya," jelas Nino kepada Kompas.com, Kamis (23/12/2021).

Keunggulan kurikulum prototipe memuat lebih sedikit materi dilengkapi dengan perangkat yang memudahkan guru melakukan diferensiasi pembelajaran. Misalnya, Kemendikbud Ristek akan menyediakan alat asesmen diagnostik untuk literasi membaca dan matematika. Kemendikbud Ristek juga akan membekali guru dengan beragam contoh modul yang bisa diadopsi atau diadaptasi sesuai konteks.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kurikulum prototipe ini bersifat opsional. Artinya, hanya akan diterapkan di sekolah-sekolah yang berminat untuk menggunakan kurikulum tersebut sebagai alat untuk melakukan transformasi pembelajaran. Saat ini, kurikulum prototipe pun telah diujicobakan di 2.500 sekolah yang tergabung dalam Program Sekolah Penggerak.

Namun, sebagian pihak mempertanyakan dampak kebijakan tersebut pada kesenjangan pendidikan. Jangan-jangan kurikulum itu hanya bisa diterapkan oleh sekolah-sekolah yang memang sudah bagus? Pertanyaan serupa juga mengemuka dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbud Ristek beberapa minggu yang lalu. Meski mendukung konsep kurikulum prototipe, beberapa anggota Komisi X berpesan agar penerapannya tidak justru melanggengkan kesenjangan mutu antar sekolah dan daerah.

Pasalnya kesenjangan pendidikan antar wilayah dan antar kelompok sosial-ekonomi di Indonesia sudah sangat besar. Hal ini ditandai dengan banyaknya penutupan sekolah, banyaknya siswa yang tidak memiliki perangkat digital dan akses internet di rumah dan diperparah dengan datangnya pandemi. Akibatnya kurikulum mempengaruhi kesenjangan di berbagai sekolah, karena dapat mencegah atau mendorong guru melakukan diferensiasi pembelajaran. Semakin banyak materi yang ada dalam kurikulum, semakin sedikit waktu untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kesiapan belajar siswa. Dengan kata lain, kurikulum prototipe mendorong guru untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan (detiknews.com, 27/12/2021).

Sekilas konsep ini tampak baik karena kurikulum yang terkesan instan dapat memudahkan peserta didik dalam menempuh jenjang pendidikan serta memerdekakan guru dan sekolah dalam memilih kurikulum ini. Faktanya dengan berganti-gantinya kurikulum setiap menteri pendidikannya sudah pasti berganti konsepnya. Padahal dalam setiap pergantian kurikulum, bertambah pula beban kerja guru dan peserta didik. Ini kerap menunjukkan pemerintah semakin kabur dalam menentukan kurikulum pendidikan yang harus diterapkan di negeri ini. 

Pada hakikatnya konsep ini adalah konsep yang lahir dari cara pandang sekuler (memisahkan agama dari kehidupan) sistem yang mengedepankan kebebasan. Alih-alih menganalisis akar permasalahan dan memberikan solusi yang hakiki, pemerintah sistem sekuler justru menunjukkan tidak memiliki konsep kurikulum yang baku. Realitanya perubahan yang ada semakin membuat pendidikan tidak jelas.

Mari bercermin pada sistem pendidikan Islam. Pendidikan yang ditawarkan oleh Islam sangat berbeda dengan sistem pendidikan sekuler. Sistem pendidikan Islam  mempunyai kekhasan dan keunggulan. Semuanya telah diatur dengan jelas, sistematis, dan sempurna. Pengaturannya pun terjadi secara menyeluruh mulai dari sistem ekonomi, sistem kehidupan sosial dan sistem politik Islam. Kurikulum pendidikan dalam Islam memiliki beberapa tahapan.

Pertama, asasnya shahih, yakni pendidikan harus berdasar pada akidah Islam, arah pendidikannya membentuk kepribadian dan membekali peserta didik dengan IPTEK (tsaqafah Islam maupun ilmu kehidupan). 

Kedua, membentuk kepribadian Islam, yakni Negara akan menerapkan kurikulum yang mengarahkan pada pembentukan kepribadian Islam yang produktif yang akan menghasilkan SDM yang handal dalam berbagai tantangan kehidupan. 

Ketiga, adanya keseragaman kurikulum, yakni kurikulum dalam sistem Islam berlaku seragam dalam semua jenjang dan semua satuan pelajaran, tidak boleh ada sekolah yang menggunakan kurikulum selain yang ditetapkan oleh negara khilafah. Semisal apabila terjadi pandemi saat ini, asas, tujuan, dan metode pendidikan tidak akan berubah.

Oleh karena itu mengganti kurikulum bukanlah solusi dalam mengatasi kehilangan pembelajaran atau learning loss dan mengakselerasi transformasi pendidikan. Seharusnya pemerintah menerapkan standart kurikulum yang baku yang dapat mengatasi permasalahan pendidikan seperti pada kurikulum baku Islam, kurikulumnya tidak pernah berubah dari masa ke masa. Dan Islam sebagai satu-satunya solusi melalui sistem pendidikannya yang dapat menerapkan kurikulum shahih terbukti mampu memberikan kemaslahatan umat dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan perubahan tatanan kehidupan secara mendasar dengan kembali kepada sistem kehidupan Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Dan menerapkannya adalah kewajiban seluruh kaum Muslim. []


Oleh: Rey Fitriyani
Sahabat TintaSiyasi

Posting Komentar

0 Komentar