Kritisi Hasil Survei Puas Kinerja Presiden, Erwin Permana Jelaskan Ini


TintaSiyasi.com -- Mengkritisi hasil survei Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC), sebanyak 71,7 persen responden puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara umum timpang dengan fakta di lapangan, Pemerhati Kebijakan Publik Dr. Erwin Permana menjelaskan akar masalahnya.

"Akar persoalannya adalah implementasi sistem sekuler, kerangka politiknya demokrasi, sehingga manusia didekte oligarki dalam kebijakan. Solusi utamanya kembali pada penerapan totalitas Islam," tutur Pemerhati Kebijakan Publik Dr. Erwin Permana dalam Insight ke-120 Pusat Kajian Dan Analisis Data bertema 71,7 persen Publik Puas Kinerja Jokowi: Serius Atau Harapan Pupus? Rabu (29/12/2021) di YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data.

Ia mengatakan, agar masyarakat memahami maksud dari kebijakan publik. "Hasil survei dengan realitas di lapangan ada perbedaan," responsnya ketika angka 71,7 persen publik puas terhadap kinerja presiden saat ini (Joko Widodo). 

Ia menyampaikan, makna kebijakan publik, sehingga dapat dijadikan pertimbangan terhadap hasil survei yang berbeda dengan fakta di lapangan tersebut.

"Kebijakan publik secara sederhana itu kebijakan pemerintah untuk menyejahterakan tiap-tiap individu warga negara. Dikatakan gagal jika ada satu individu warga negara mati, karena kelaparan. Melalui kebijakan publik itu pemerintah memastikan hadir pada tiap-tiap individu warga negaranya," urainya.

Negeri ini dirundung persoalan yang tak kunjung usai, katanya, seperti, kemiskinan, kriminalitas, hingga beragam kesulitan ekonomi dan bidang kehidupan lainnya. 

"Masyarakat mengalami tingkat kemiskinan tinggi, bencana banjir, dan lain lain. Sedangkan penguasa kekayaannya berlipat. Sulit kita menjelaskan secara riil kondisi ini. Karenanya negeri ini tidak baik-baik saja. Selain itu, ada hal mendasar yang harus diperhatikan, yaitu siapa yang menjalankan negara. Seharusnya ada kesadaran padanya, yakni takut kepada Allah SWT," tutur Bang Jundi, sapaan akrabnya.

Pengamat kebijakan publik ini juga menambahkan adanya kesalahan orientasi pembangunan di negeri ini. "Kesalahan orientasi, karena memandang pembangunan hanya fisik. Padahal yang juga penting, yaitu pembangunan manusia. Pembangunan manusia butuh teladan dari pemimpin. Pembangunan manusia tidak akan mengabaikan pembangunan fisik," ungkapnya.

Bang Jundi memberikan tawaran solusi atas akar persoalan negeri ini juga. "Masyarakat harus mempunyai prinsip sebagai warga negara mereka adalah orang yang mulia, tinggi, dan layak untuk melakukan hal-hal yang besar. Karenanya masyarakat tidak akan mudah menggonta-ganti pilihan ketika disurvei," harapnya.

"Keinginan ideal kita adalah menyejahterakan kehidupan bagi tiap-tiap individu warga negara," katanya. Ia pun menawarkan solusi untuk publik agar merasakan sebenarnya kondisi yang tidak cukup diukur dengan survei, namun beda secara fakta di lapangan. 

"Cita-cita kita adalah menjadi negeri yang sejahtera gemah ripah loh jinawi. Karenanya kita harus sadar kondisi yang ada dan solusi sesuai perubahan menuju kondisi ideal," pungkasnya.[] Hanif/Ika Mawarningtyas

Posting Komentar

0 Komentar