Korupsi Tumbuh Subur dalam Sistem Demokrasi


TintaSiyasi.com -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus bekerja memberantas tindak pidana korupsi. Pada tahun 2021 ini, KPK mengaku sudah menangani 101 perkara korupsi dengan menjerat 116 tersangka hingga November 2021. "Tahun ini, sampai dengan November 2021, KPK mencatat telah menangani 101 perkara dengan 116 pelaku," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (20/12/2021) (liputan6.com).

Korupsi bagaikan malapetaka yang tak kunjung usai di negeri penganut sistem demokrasi yang sarat akan manfaat materialistik, korupsi telah banyak memberikan dampak buruk bagi perekonomian negara dan berimbas pada penderitaan rakyat, sementara mereka menikmati hasil korupsi tanpa merasa bersalah. 

Sanksi yang diberikan terhadap tindak pidana korupsi tidak tegas. Korupsi memang sudah menjadi budaya bukan hanya di kalangan pejabat namun juga menyebar ke kalangan yang berada di bawahnya. 

Rasa malu sebagai manusia tidak lagi ada. Semua dimabukkan dengan uang, kapitalismelah yang melahirkan orang-orang yang tidak bermoral ini. Sebab, orientasi hidupnya bukan mencari ridho Sang Pencipta melainkan asas manfaat. Berbagai fasilitas mewah mewarnai hidup mereka seperti mobil, rumah mewah, dan lain sebagainya dengan mudah di dapatkan walaupun dengan cara yang diharamkan Sang Pencipta. 

Uang memang menjadi sebuah magnet yang kuat dalam memperebutkan kursi kekuasaan. Karena iming-iming materi begitu melekat bagi para penguasa sehingga terlebih sistem saat ini tidak memberi efek jera bagi para pelakunya sehingga kemungkinan besar akan terulang kembali. 

Berapa banyak para politikus berdasi melakukan tindak pidana korupsi begitu memukul hati rakyat sebagai korban yang paling dirugikan dalam kasus ini, rakyat semakin miskin hingga menimbulkan berbagai konflik di tengah-tengah masyarakat. Seperti membunuh, perampokan, penculikan, narkoba maupun tindak kejahatan lainnya. Maka tidak heran pelaku korupsi mestinya diberi hukuman yang seberat-beratnya. 

Masalah sistemik yang mengakar kuat di negeri ini seperti korupsi memang tidak akan pernah bisa terselesaikan jika sistem ini masih menjadi kebanggaan para pemangku jabatan terlebih sistem yang lahir dari rahim para koruptor. Tidak heran masalah serius seperti korupsi tak henti-hentinya mengalami masalah. 

Maka untuk bisa terbebas dari problem yang tengah menimpa negeri ini yakni adanya kerja sama antara masyarakat dengan negara agar bisa terlepas dari tindak kriminal korupsi. 

Demokrasi yang merupakan turunan dari sistem kapitalisme tidak lain hanyalah pemanis saja dengan slogan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat padahal realitanya tak lebih dari sekedar tong kosong nyaring bunyinya. Para pemilik kekuasaan justru makin masif melakukan tindak pidana korupsi yang sesungguhnya mengundang murka Sang Pencipta. Maka pentaskah sistem bathil ini terus menerus menampakkan  kebobrokan dalam pengaturanya? Demokrasi yang makin menumbuh suburkan para anteg-anteg korupsi mestinya ini menjadi pelajaran bagi negara bahwa siapa pun yang duduk di kursi kekuasaan harus memiliki keimanan yang membuat seorang pemimpin itu menjadikan tugasnya benar-benar amanah dalam menjalankannya. Sebab politik dalam Islam adalah pengaturan umat dalam rangka beribadah kepada Sang Pencipta. 

Tidak seperti demokrasi yang notabene banyak membuat kerusakan. Tidak hanya masalah korupsi yang makin subur di negeri khatulistiwa, tetapi juga masalah kekayaan alam yang terus saja dikeruk oleh para pemilik modal yang sama sekali tidak mempedulikan dampak buruk dari merampas sumber daya alam, undang-undang pun sesuai pesanan para pemilik modal. Maka makin nampaklah semua masalah yang tak kunjung usai dan tidak akan pernah mampu menyelesaikan segala problematikan hidup jika masih menuhankan demokrasi. 

Dalam sistem Islam sangat jauh berbeda dengan sistem demokrasi yang telah banyak merusak tatanan kehidupan. Islam yang menjadi pedoman hidup umat termasuk segala aktivitasnya yang diamanahkan menjadi penguasa akan senantiasa menjadi bahan intropeksi diri dalam memenuhi segala kebutuhan rakyatnya  dengan tujuan agar kegiatan mengurus rakyat menjadi prioritas utama dalam mengemban amanah dari Sang Pencipta. Sistem pemerintahan Islam yakni khilafah akan sangat menjaga para pejabatnya agar amanah dalam menjalankan tugasnya, sebab para pejabat tahu betul akibat dari menyia-nyiakan amanah  yang diembannya sebagaimana 

Firman Allah SWT: 

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً 

"Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa: 58). 

Dan adapun sanksi/hukuman bagi para koruptor dalam sistem pemerintahan Islam, seperti penjara hingga hukuman mati sesuai dengan keputusan pihak qadhi sebagai ta'zir dalam sistem pidana Islam. Pemberantasan kasus pidana korupsi dalam Islam benar-benar memberi efek jera yang membuat pelakunya berpikir kembali untuk mengulangi suap dan sanksi yang diberikan bersumber dari Sang Pencipta dan bukan dari manusia yang hukumnya bisa berubah-ubah sesuai keinginan hawa nafsu sebagaimana yang terjadi dalam sistem tumpul yakni demokrasi. Maka untuk terbebas dari praktek korupsi tinggalkan demokrasi terapkan Islam secara kaffah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Walhasil hanya dengan penerapan hukum dan sistem Islamlah satu-satunya pijakan umat dan harapan kita dalam memberantas segala kezaliman yang saat ini. Hanya Islam yang mampu amanah serta jauh dari politik demokrasi yang korup. Islamlah satu-satunya sistem yang diturunkan Sang Pencipta kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa berkah bagi seluruh alam semesta. 

Sebagaimana Firman Allah SWT: 

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ 

"Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?" (QS. Al-Maidah ayat 50).

Wallahu a'lam. []


Oleh: Milda, S.Pd
(Aktivis Muslimah)

Posting Komentar

0 Komentar