Ketum KPAU: Penegakan Hukum di Indonesia Sadis dan Brutal


TintaSiyasi.com -- Advokat sekaligus Ketua Umum Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat (KPAU) Ahmad Khozinudin, S.H. menyebut bahwa penegakkan hukum di Indonesia sadis dan brutal.

"Ungkapan yang pas untuk menggambarkan wajah penegakan hukum di Indonesia adalah sadis dan brutal," lugasnya dalam diskusi Kriminalisasi Ulama, Penistaan Agama, dan Pembantaian 6 Syuhada di YouTube Pusat Kajian Analisis dan Data, Sabtu (15/01/2022).

Ia mengatakan, pakem dalam proses-proses penegakan hukum, asas hukum, bahkan mekanisme rules daripada kriminalitas di sistemnya itu tidak jalan. "Jadi, semua suka-suka penguasa, sadis, dan brutal. Sadis terhadap korban yang disasar dan brutal itu prosesnya," katanya.

"Kalau mau dikatakan ada statement menegakkan hukum, ya cover-nya penegakkan hukum, tapi substansinya sebenarnya represif penguasa yang menggunakan sarana hukum," ujarnya.

Ia mengungkapkan, jika pasal yang digunakan untuk para aktivis (ulama) Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE, kemudian masuk lagi pasal zaman Londo yang tidak pernah digunakan. Zaman Soeharto bahkan tidak pernah digunakan juga, yaitu pasal 14 dan 15 tahun 1946.

"Kemudian ada tambahan lagi Undang-Undang Terorisme. Entah mau pasal 14 atau 15, pasal 7 atau 9. Kenapa?" tanyanya heran.

Ia menjelaskan, karena pasal-pasal tersebut yang kemudian digunakan secara sepihak dengan tafsiran penguasa yang mempunyai otoritas kewenangan yang kemudian digunakan kriminalisasi. Prosesnya begitu brutal dan korbannya diperlakukan secara sadis.

"Contohnya, coba lihat penangkapan Habib Bahar bin Smith, itu kan prosesnya sangat sadis sekali, mendatangkan tentara dan mengultimatum," ucapnya.

Ia menjelaskan, di KUHP tidak ada pasal yang mengatur, jika ada saksi yang dipanggil secara patut, tetapi saksi tidak dapat memenuhi panggilan, maka polisi memerintahkan pada jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan penjemputan paksa. Kalau ada pasal begitu misalnya, maka masih relevan. 

"Jadi, sekarang kok seperti goblok dan mungkin semua merasakan begitu. Jadi, seolah-olah orang Indonesia goblok semua, yang pintar-pintar jadi penguasa," sesalnya.

Ia menegaskan bahwa yang menjadi penguasa di duga goblok semua. Ia mencontohkan pada kasus Kaesang dan kakaknya Gibran yang dilaporkan oleh Ubeidillah Badrun, anehnya yang mencak-mencak justru Moeldoko.

"Moeldoko jabatannya apa coba? Kepala Staf Kepresidenan, kecuali berubah menjadi Kepala Kantor Anak Kepresidenan, boleh ia bicara. Lah, ini kan kasus anak presiden, tidak ada kaitannya dengan struktural presiden," tegasnya.

Menurutnya, hal tersebut sudah telanjang sekali. Sehingga, tinggal memverifikasi dengan fakta-fakta logika, juga dikuatkan dengan asas dan prosedur hukum. 

"Hukum kita tidak pernah membedakan status orang di hadapan hukum, baik dia pejabat atau rakyat biasa. Di dalam konstitusi juga dikatakan, segala warga negara berkesamaan kedudukannya di hadapan hukum," tuntasnya.[] Nurmilati

Posting Komentar

0 Komentar