Ketum KPAU: Ngawur! Jika Kriminalisasi Ulama Dikaitkan dengan Khilafahisasi


TintaSiyasi.com -- Advokat sekaligus Ketua Umum Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat (KPAU) Ahmad Khozinudin, S.H. mengatakan, ngawur jika kriminalisasi ulama dikaitkan dengan khilafahisasi.

"Ngawur! (Jika) kriminalisasi ulama dikaitkan dengan khilafahisasi," ungkapnya dalam diskusi Kriminalisasi Ulama, Penistaan Agama, dan Pembantaian 6 Syuhada di YouTube Pusat Kajian Analisis dan Data, Sabtu (15/01/2022).

Bang Ahmad sapaan akrabnya menganggap ngawur, misalkan segala hal yang berkaitan dengan khilafah dan daulah, seperti istilah baiat, itu dianggap satu kejahatan, dan juga dianggap teroris.

"Bang Munarman, Ustaz Ahmad Farid Okbah, Bang Anung Al Hamat, dan Bang Zain An Najah, kenapa harus dilakukan penangkapan?" tanyanya.

Ia berulang kali menegaskan, kalau mereka diduga melakukan tindak pidana, tidak ada satupun pasal yang mewajibkan dalam proses criminal justice sistemnya diawali dengan proses penangkapan.

"Bisa dilakukan dengan pemanggilan. Mereka bukan orang-orang dalam kapasitas lari.  Mereka itu orang-orang yang dekat dengan umat, selalu membersamai umat. Lain kalau orang itu namanya Harun Masiku, harusnya ditangkap dulu. Faktanya yang harus ditangkap justru enggak ditangkap-tangkap," jelasnya.

Ia menyatakan, kalau Bang Munarman ada panggilan, pasti datang, dan kemarin kepada penyidik juga disampaikan. "Jika Ustaz Farid Okbah dipanggil, pasti dihadirkan, lalu ngapain sih ditangkap-tangkap? Kecuali beliau tidak punya rumah dan sebelumnya dikenal orang jahat, lah beliau ini dikenal sebagai pendakwah," tegasnya.

Menurutnya, didalam BAP kronologis dan latar belakang ditulis rata-rata aktivis dakwah, kecuali di dalam kronologisnya ada bisnis narkoba untuk biaya terorisme, beli sejumlah bahan peledak, lalu pernah meledakkan Gedung. Faktanya tidak pernah ada kejahatan tersebut.

"Kasusnya dengan narasi, diteror dengan narasi. Pintunya Jamaah Islamiah, seolah-olah segala hal yang berkaitan dengan JI sudah layak dikatakan dengan teroris, dianggap jahat," paparnya.

"Padahal kita tahu, JI itu dosanya apa? Putusan pengadilan tentangnya tidak ada. Beda dengan FPI dan HTI. FPI dibubarkan karena SK di Kementerian Dalam Negeri tidak diperpanjang, dan HTI dibubarkan karena jelas, BAP-nya dicabut melalui Undang-Undang Ormas. Pemerintah dengan alasan asas kontra secara sepihak berwenang mencabut BAP, tanpa diketahui apa kesalahan HTI," urainya.

Ia membandingkan, kalau JI kesalahannya apa, tidak jelas. Dampak merugikan bagi masyarakat apa? Kalau PDIP, banyak kadernya yang korupsi merugikan rakyat dan negara. "Maka kalau ada yang ditangkap terkait PDIP, orang menilainya wajar dan bisa percaya karena banyak korupsinya," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa JI tidak diketahui salahnya apa. Dikaitkan dengan daulah khilafah, keduanya merupakan ajaran Islam. Padahal jelas sekali, di rapat Komisi Fatwa Majlis Ulama di tahun 2021 lalu, tegas dikatakan bahwa jihad dan khilafah ajaran Islam.

"Bahkan ada seruan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada pemerintah dan masyarakat, bahwa jangan mendiskreditkan Islam," tutupnya.[] Nurmilati

Posting Komentar

0 Komentar