Kebijakan Penurunan Emisi Karbon, Benarkah Semata untuk Kelestarian Alam?

TintaSiyasi.com -- Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Pengesahan peraturan ini juga disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pertemuan Conference of the Parties (COP) 26 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Glasgow, UK. Sebelumnya pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement yang di dalamnya terdapat komitmen Nationally Determined Contribution (NDC). 

Berdasarkan komitmen tersebut maka Indonesia menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Sektor strategis yang menjadi prioritas utama adalah sektor kehutanan, serta sektor energi dan transportasi yang telah mencakup 97% dari total target penurunan emisi NDC Indonesia (www.kemenkeu.go.id).

Menindak lanjuti hal tersebut pemerintah berencana untuk menghapus BBM premium dan pertalite. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menjelaskan, rencana pemerintah yang akan menghapus bahan bakar minyak (BBM) premium dan pertalite dilaksanakan mulai tahun 2022. Nicke menyebutkan bahwa salah satu alasan penghapusan premium dan pertalite yakni demi transisi energi bersih. Ini mengacu ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P20/Menlhk/Setjen/Kum1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang. Dalam peraturan tersebut memuat ketentuan untuk mengurangi karbon emisi. Dengan tujuan tersebut maka direkomendasikan agar BBM yang dijual itu minimun RON 91. Sedangkan premium diketahui adalah jenis BBM dengan Oktan 89 dan pertalite beroktan 90. Meski demikian, dalam implementasi penghapusan BBM Premium ini akan mempertimbangkan aspek keterjangkauan dan kesiapan Pertamina (www.republika.co.id).

Menanggapi rencana pemerintah tersebut Direktur dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai bahwa rencana penghapusan tersebut disebabkan oleh membengkaknya APBN di masa pandemi. Hal tersebut kemudian menyebabkan utang Indonesia mencapai Rp6.711 triliun. Sementara di sisi lain, pemerintah dituntut untuk menurunkan tingkat defisit anggaran di bawah 3% hingga tahun 2023 (www.bbc.com).

Namun Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani menjelaskan untuk mengurangi emisi karbon dan melakukan transisi energi membutuhkan biaya minimal US$5,7 miliar per tahun. Sri Mulyani menyatakan bahwa APBN tidak akan cukup untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu investasi dari sektor swasta, baik dari dalam maupun luar negeri akan sangat penting. Hal tersebut membuat pemerintah mengembangkan blended finance agar sektor swasta, filantropi, institusi dapat berpartisipasi dalam pembiayaan energi berkelanjutan di Indonesia. Sri Mulyani bahkan membawa pembahasan itu dalam forum G20. Harapannya hal itu bisa menarik investor dari berbagai negara (www.bisnis.com).

Dari sini kita bisa melihat bahwa kebijakan pemerintah untuk menurunkan emisi karbon tidak semata untuk melindungi lingkungan. Tapi ada kepentingan yang lain. Yaitu dalam rangka menarik investor ke negeri ini. Inilah realitas negeri yang menerapkan sistem Kapitalisme. Dalam setiap kebijakan yang dibuat, materi menjadi landasannya. Tujuan lain hanyalah efek kecil dari kebijakan tersebut. Sementara itu dalam kebijakan penurunan emisi karbon ini memberikan efek besar bagi perekonomian rakyat. Karena menyebabkan ditariknya premium dan pertalite dari pasar. Padahal dua bahan bakar inilah yang banyak dibeli masyarakat karena harganya yang lebih murah dibandingkan yang lain. Di sini kita melihat bahwa sistem Kapitalisme tidak berpihak pada rakyat kebanyakan.

Kapitalisme telah merusak rasa kemanusiaan sehingga membentuk individu memiliki sifat tamak. Segala sesuatu yang dia lakukan selalu distandarkan dengan materi dan keuntungan semata. Kapitalisme ini pada akhirnya membuat manusia gelap mata menghalalkan segala cara demi keuntungan pribadi dan golongan saja. Sementara itu dia tidak lagi memikirkan apa hal tersebut akan berdampak buruk bagi orang lain dan masyarakat kebanyakan atau tidak. Hal ini tentu sangat berbahaya jika dimiliki oleh penguasa dan bahkan diterapkan sistemnya dalam sebuah negara. Karena akan berimbas pada kebijakan dan dampaknya akan dirasakan oleh seluruh rakyat.

Ini berbeda dengan Islam. Islam menjadikan aturan Allah SWT sebagai standar dalam beraktivitas dan dalam membuat kebijakan. Semua dikembalikan kepada bagaimana aturan Allah SWT dalam memandang suatu perkara. Begitupun dalam kebijakan penurunan emisi karbon. Maka kita melihat bahwa perkara kebijakan ini terhambat dikarenakan penolakan rakyat. Hal ini akibat dihilangkannya premium dan pertalite yang notabene keduanya adalah bahan bakar yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat. 

Bahan bakar minyak adalah termasuk barang tambang. Allah SWT telah menetapkan bahwa barang tambang termasuk dalam harta yang dimiliki oleh rakyat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Berdasarkan hadis tersebut maka disampaikan bahwa kaum Muslim berserikat dalam padang rumput termasuk tanah dan bahan tambang yang terkandung di dalamnya, air, dan api. Maka ketiganya merupakan harta milik kaum Muslim yang haram untuk dimiliki oleh individu maupun negara. Jika kita kembali pada aturan ini maka sejatinya bahan bakar minyak termasuk dalam barang tambang yang merupakan harta milik umat. Di dalam barang tambang ini seharusnya tidak ada harga yang ditetapkan atasnya untuk umat. Adapun terkait pengelolaannya maka negara berkewajiban untuk mengelolanya dan mengembalikannya pada umat demi kesejahteraan mereka tanpa harga. Kalaupun ada harganya itu hanya sebatas pada biaya pengelolaannya saja. Tanpa harus membeli bahan baku minyaknya. 

Dalam pengelolaannya ini tentu negara juga harus memperhatikan bagaimana dampak penggunaan bagi alam. Sehingga negara akan mengelola tambang minyak ini menjadi bahan bakar yang ramah tehadap lingkungan. Dengan paradigma ini maka rakyat juga tidak akan melakukan penolakan akan kebijakan negara yang ditujukan demi kelestarian alam. Karena mereka terpenuhi kebutuhan akan bahan bakarnya oleh negara tanpa harus membayar mahal. Wallahu a'lam bishshawab. []


Oleh: Desi Maulia
Sahabat TintaSiyasi

Posting Komentar

0 Komentar