Kaleidoskop 2021: Indonesia Masih Darurat Korupsi

TintaSiyasi.com -- Sepanjang tahun 2021, di mana Indonesia masih didera pandemi Covid-19, kasus korupsi masih saja tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Padahal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan telah bekerja memberantas tindakan pidana korupsi. Hingga November 2021, KPK telah menangani 101 perkara dengan 116 pelaku. Merujuk pada data penanganan perkara korupsi oleh KPK, tahun mengalami peningkatan jumlah dari tahun lalu. Tahun 2020,KPK mencatat 91 perkara dengan 110 pelaku (liputan6.com, 20/12/2021). 

Pelakunya pun tak tanggung-tanggung. Para pejabat negara. Sepanjang tahun 2021, KPK telah menangani berbagai kasus korupsi yang menjerat para pejabat kepala daerah yang meliputi gubernur dan bupati/wali kota. Enam di antaranya adalah, mantan Gubenur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, mantan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, mantan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, mantan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, mantan Bupati Kuantan Singingi Andi Putra, dan mantan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (suara.com, 25/12/2021).

Pejabat negara sebagai pemimpin, seharusnya melindungi rakyat, justru merugikan negara dan rakyat. Tepatnya seperti peribahasa pagar makan tanaman. Memakan harta rakyat tanpa mempedulikan kesulitan rakyat. Sungguh terlalu. 

Apa yang salah dari negeri ini? Korupsi diakui sebagai kejahatan luar biasa, tetapi cara penyelesaiannya tak mencerminkan suasana darurat. Bahkan pemerintah telah membentuk KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi, namun faktanya masih saja kasus ini semakin menggurita. 

Sudah menjadi fenomena di negeri ini, para pejabat negara menganggap menjadi pejabat bisa mendapatkan kehidupan mewah secara instan. Selain itu, ongkos politik dalam pemilu yang mereka ikuti tidaklah sedikit. Dan ongkos tersebut disediakan secara tidak gratis oleh pihak swasta ( korporasi). Biaya pemilu yang telah dikeluarkan berbanding terbalik dengan gaji dan tunjangan yang diterima oleh para kepala daerah tiap bulannya. Sehingga korupsi menjadi peluang untuk mengembalikan biaya yang sudah mereka keluarkan dalam pemilu. 

Mudahnya peluang korupsi ini sebenarnya dikarenakan sistem politik Indonesia masih menerapkan sistem demokrasi. Dengan jargon "dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat". Faktanya, rakyat yang dimaksud adalah rakyat berduit banyak alias pengusaha. Sehingga dalam politik demokrasi tak ada istilah makan siang gratis. Segalanya bisa berjalan hanya bila ada fulus. Bila sudah menjadi pejabat terpilih harus siap mengembalikan dana talangan dari pengusaha, ketika berkompetisi dalam pemilu.

Kinerja KPK awalnya telah berupaya menangani kasus korupsi secara serius. Namun seiring berjalannya waktu, keberadaannya dianggap sebagai ancaman para pejabat dalam berkorup. Peran KPK pun dilemahkan. Dan bila pejabat terbukti bersalah, sanksi yang dikenakan pun terbilang tidak menyebabkan efek jera pelakunya. Alhasil terjadi korupsi berjamaah. Sistem demokrasi inilah yang menjadi episentrum korupsi di negeri kita. Sistem politik demokrasi menjadi iklim yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya politik yang koruptif

Dalam sistem demokrasi, setiap masalah diselesaikan dengan masalah. Ujung-ujungnya tak ada penyelesaian. Masalah pun bertambah runyam. Ini semua karena sistem demokrasi hanyalah buatan manusia. Pastilah punya banyak kelemahan. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditinggalkan. Beralih pada sistem yang jauh lebih baik, bahkan telah terbukti keberhasilannya selama 14 abad. Sistem itu adalah sistem Islam. 

Bila sistem demokrasi suburkan korupsi, maka sistem Islam bisa mencegah dan menyelesaikan kasus korupsi. Dalam sistem Islam, penanganan kasus korupsi dititik beratkan pada peran negara dengan berasaskan aturan yang berasal dari Allah. 

Pertama, negara berperan dalam hal penguatan akidah setiap individu. Meluruskan pemahaman bahwa memegang kekuasaan semata untuk ketakwaan kepada Allah. Bukan harta dan kedudukan yang dicari. Memegang kekuasaan kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. 

Kedua, negara melakukan upaya preventif berupa pemberian gaji yang layak kepada pejabat. Selain itu, hartanya akan dihitung sebelum dan sesudah memegang jabatan. Dan akan menyita hartanya bila terbukti terlibat korupsi. Rasulullah pernah menyita harta yang pernah dikorupsi oleh pegawai. 

Ketiga, pemberlakuan sanksi tegas yang berefek jera bagi pelakunya. Korupsi termasuk kategori ta'zir,dimana sanksinya akan diserahkan pada ijtihad hakim. Sanksi bisa berbentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk, hingga hukuman mati. 

Dengan diterapkan sistem Islam, kasus korupsi bisa terselesaikan. Tak ada lagi pejabat yang lalai dalam mengutamakan kesejahteraan rakyat. Pejabat akan menjalankan perannya dengan amanah. []


Oleh: Alfiana  Prima  Rahardjo, S.P
Sahabat TintaSiyasi

Posting Komentar

0 Komentar