Kado Pahit Tahun Baru 2022

TintaSiyasi.com -- Lonjakan harga beberapa komoditas pangan, seakan menjadi lagu wajib disetiap pergantian tahun. Lonjakan komoditas pangan ini menjadi kado pahit tahun ini. Komoditas pangan tersebut di antaranya minyak goreng, cabai rawit merah, dan telur. Jelas ketiga komoditas pangan ini cukup membuat kaget para emak.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Reynaldi Sarijowan sangat menyayangkan atas lonjakan komoditas pangan yang tidak wajar. Ketiga komoditas tersebut diantaranya minyak goreng, cabai rawit merah, dan telur. Minyak goreng kemasan saat ini tembus Rp 18 ribu/liter. Cabai rawit merah seperti tahun lalu tembus Rp 100 ribu/kg. Sementara telur, hari ini tembus Rp 30 ribu/kg (mediaindonesia.com, 27/12/2021).

Selain sandang dan papan, pangan juga merupakan kebutuhan pokok masyarakat dimana pun berada. Pemerintah sebagai pengurus rakyat sudah seharusnya memperhatikan serta memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Namun, kenyataannya persoalan terkait dengan lonjakan harga komoditas pangan senantiasa berulang. Berulangnya lonjakan harga pangan telah menunjukkan tidak adanya kebijakan antisipasi. Tidak terselesaikannya persoalan ini disebabkan amburadulnya kebijakan pengaturan sektor pangan. Lonjakan harga ini semakin menambah berat beban kehidupan rakyat.

Harga kebutuhan pokok di pasar sangat dipengaruhi oleh permintaan, produksi, dan distribusi. Dimana ketiga faktor tersebut tidak terlepas dari konsep tata kelola. Akan tetapi sangat disayangkan negara justru abai dalam masalah pengelolaan. Negara justru berkutat dengan masalah teknis. Disamping itu negara masih dalam kungkungan sistem kapitalisme. Sistem inilah yang telah menyebabkan lonjakan harga di pasar hingga rakyat sulit menjangkaunya, 

Kapitalisme telah menjadikan negara sebagai regulator dan fasilitator. Bukan sebagai pelayan, pengurus, ataupun penanggung jawab rakyatnya. Negara telah abai atas tanggung jawabnya. Negara justru memberikan hak seluas-luasnya kepada korporasi atau pedagang besar untuk mengatur bahan pangan di pasar secara bebas. Sehingga stabilitas harga tidak dapat terwujud. Ketahanan dan kedaulatan pangan pun jauh dari kenyataan. Penguasaan korporasi di sektor produksi berakibat stok pangan berada di tangan swasta, bukan dalam kendali negara. Sehingga bagaimana mungkin negara mampu mengendalikan harga sementara stok pangan tidak berada ditangannya? Abainya negara dalam tata niaga pangan menyebabkan tumbuh suburnya para spekulan yang tidak lain adalah korporasi pangan itu sendiri. Tentu sulit bagi negara untuk menghilangkan praktik spekulan ini, sebab korporasi yang lebih berkuasa dibandingkan negara. Sekalipun ada bulog yang merupakan lembaga pemerintah, tidak juga bisa berbuat banyak.  Sebab lembaga pemerintah tersebut kalah dengan korporasi. Adanya spekulasi harga dari para korporasi menyebabkan harga komoditas pangan tidak terkendali. Ditambah gaya hidup masyarakat yang konsumtif menjelang tahun baru membuat sejumlah permintaan barang semakin tinggi. Kesempatan besar bagi para korporasi untuk melakukan spekulasi harga. Ini sudah menjadi konsep dalam kebijakan ekonomi kapitalis yaitu fokus pada harga (keuntungan). Jika permintaan barang naik secara otomatis penawaran akan naik dan harga turut mengalami kenaikan.

Ketika sistem kapitalisme masih dijadikan pijakan dalam menyelesaikan karut marut persoalan harga pokok pangan ini, maka tidak akan pernah terselesaikan. Saatnya kita ganti sistem bobrok ini dengan sistem yang sahih yang berasal dari Allah Pencipta kehidupan ini. Hanya sistem Islam yang mampu menyelesaikan persoalan umat terkait pangan yang merupakan aspek vital negara. Dalam naungan sistem Islam, negara mewajibkan dirinya sebagai pelaksana penegak hukum-hukum Allah SWT, termasuk kebijakan politik ekonomi bidang pertanian. Sebab dalam Islam, penguasa merupakan pelayan bagi rakyat, yang menjaga dan memelihara urusan rakyatnya.

Dalam rangka menjaga harga pangan, sistem Islam yang berbeda dengan prinsip kapitalisme yang berpegang pada prinsip kebebasan. Sementara Islam menggariskan prinsip-prinsip dasar ekonomi berkaitan masalah kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi yang bertumpu pada prinsip keadilan hakiki. Di samping itu, dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan swasembada pangan, negara akan melakukan sanksi yang tegas kepada seluruh warganya yang melakukan tindakan segala aktivitas yang berakibat terjadinya lonjakan harga.

Dalam rangka mengatasi persoalan lonjakan harga komoditas pangan ini, sistem Islam akan melakukan beberapa kebijakan. Kebijakan itu di antaranya adalah:

Pertama, menjaga stok pangan agar permintaan dan ketersediaan menjadi stabil. Negara akan mengambil kebijakan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas berkelanjutan untuk menjaga ketahanan, kemandirian, bahkan kedaulatan pangan melalui riset dan inovasi teknologi.

Kedua, dalam masalah distribusi, negara akan menjamin setiap warga tercukupi kebutuhan konsumsi pangan secara mudah dan merata.

Ketiga, negara menjaga rantai tata niaga dengan adanya larangan penimbunan, praktik riba, praktik tengkulak, dan lain sebagainya. Selain adanya pelarangan, negara juga menegakkan hukum yang tegas yang mampu memberikan efek jera sesuai dengan aturan Islam. 

Inilah mekanisme sistem Islam dalam menjaga stabilitas harga pangan. Semua itu dapat terwujud, jika sistem Islam diterapkan secara kafah dalam institusi khilafah. Saatnya bagi kita untuk mencampakkan sistem kapitalisme dan menggantinya dengan sistem Islam yang paripurna. Niscaya negeri ini menjadi berkah.

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS: Al-A’raf [7]: 96).

Wallahu a'lam bishshawab. []


Oleh: Ninik Suhardani
(Aktivis)

Posting Komentar

0 Komentar