Islam Solusi Hakiki dalam Mengatasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak


TintaSiyasi.com -- Kekerasan terhadap perempuan terus terjadi dan mengalami peningkatan selama 2021. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Pribudiarta N. Sitepu menyampaikan ada 8.800 kasus pada 2019, kemudian 8.600 kasus pada 2020 dan 8.800 hingga November 2021. Fenomena kekerasan ini ibarat gunung es, yakni yang tidak terlaporkan lebih banyak lagi (CNN Indonesia, 9/12/2021).

Di antara beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan yang membuat gempar Indonesia adalah seorang guru di Bandung yang mencabuli 21 muridnya hingga lahir 9 bayi; seorang guru ngaji yang mencabuli murid berusia 12 tahun; pelecehan pegawai KPI; pelecehan di KRL; juga tiga anak diperkosa oleh ayah kandung di Luwu Timur (Suaracom, 24/12/21). Belum lama ini, kasus kekerasan terhadap perempuan kembali terjadi. Saat dua perempuan menumpang Grab dan ingin membayar ongkos sewanya, tidak menyangka sang sopir malah berusaha melecehkan bahkan hingga menganiaya (idntimes.com, 24/12/2021).

Di Sumedang sendiri, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sumedang telah menangani 17 kasus yang menimpa anak dan perempuan sepanjang 2021 (Kabar Priangan, 22/12/2021). Pada Desember 2021 terdapat dua kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Pertama, terungkap anak 8 tahun diperkosa oleh tetangganya sendiri (jabarekspres.com, 10/12/2021); kedua, kekerasan terhadap  perempuan berinisial IAZ (22) yang mengalami luka cukup serius pada bagian mulut setelah disiksa pacarnya (jabarekspres.com, 16/12/2021).

Menurut data yang dirilis oleh Komnas Perempuan, Kasus kekerasan terhadap perempuan naik signifikan pada 2021. Terdapat 1.687 kasus pada Januari–Juni 2021 atau naik 57% dibanding periode tahun lalu. Sementara itu, berdasarkan kasus yang didata Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melalui Simponi PPA, terdapat 9.057 korban dari 8.714 kasus. Hal inilah yang mendorong Komnas Perempuan terus mendesak agar RUU TP-KS segera disahkan karena masih banyaknya kasus kekerasan seksual dengan korban perempuan (termasuk kaum ibu) dan anak.

Selain kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, 2021 juga masih diwarnai dengan fenomena kehancuran keluarga. Kasus perceraian naik dimana-mana, kondisi pandemi menjadi salah satu pemicu retaknya harmonisasi hubungan antara suami istri. Belum lagi dengan kondisi anak-anak yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh, ditambah kurikulum sekolah yang tidak mampu beradaptasi dengan situasi, yang akhirnya membuat anak-anak mengalami learning loss. Lalu, lagi-lagi, solusi yang ditawarkan berganti kurikulum yang justru malah lebih ke arah liberal.

Seluruh peristiwa ini membuktikan bahwa perempuan tidak aman berada dalam lingkungan sekarang meskipun telah ada Permendikbud Ristek ataupun Undang-Undang semisal (RUU TP-KS). Melihat hal ini, apa yang seharusnya kita lakukan?

Secara fitrah, manusia memiliki gharizah nau’ (naluri kasih sayang). Naluri ini menuntut pemenuhan. Saat ini, cara pandang pemenuhannya mengacu pada Barat, yakni segala sesuatu boleh asalkan mendapatkan kepuasan. Selain itu, perempuan hanya dipandang sebagai objek pemuas saja. Jika laki-laki menginginkan, mereka sah melakukan tindakan apa pun.

Bagaimana dengan agama? Menurut sekularisme, agama hanya dianggap dogma. Peranannya sebatas pada ibadah. Sedangkan untuk menjalankan hidup, manusia leluasa memutuskannya. Alhasil, mereka akan menuruti nafsunya daripada mengikuti tuntunan agama. Inilah yang akhirnya membuat orang bebas melakukan apa saja.

Selama memakai cara pandang dan aturan Barat, kasus kekerasan terhadap perempuan akan terus meningkat. Undang-Undang yang ada tidak dapat menjamin masalah ini terselesaikan dengan apik. Ini karena persoalannya bukan pada Undang-Undang saja, tetapi pada cara pandang yang sudah terlanjur mendarah daging.

Selama ini undang-undang tentang perempuan dibuat berlandaskan liberalisme. Aturan itu hanya menyentuh tindakan kekerasan, tidak akan menghukum jika dilakukan suka sama suka. Selain itu, Undang-Undang yang ada juga dipengaruhi oleh feminisme. Mereka meminta perempuan setara dengan laki-laki.

Islam sebagai mabda tentu memiliki aturan khas, berbeda dengan cara pandang mabda lainnya. Selama 13  abad negara Islam berkuasa, kasus kekerasan seperti ini dapat dihitung jari. Salah satunya adalah pelecehan muslimah di Amuria yang menyebabkan Khalifah Al-Mu’tasim mengirimkan pasukan dan menaklukkan wilayah itu. Peristiwa ini dikenang kaum Muslim hingga sekarang karena memperlihatkan kegagahan Islam dalam membela perempuan.

Yang Khalifah lakukan bukan karena arogansi, melainkan karena Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang sama dengan laki-laki. Mereka adalah rakyat yang harus terlindungi. Mereka pun berkedudukan mulia, yaitu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga suaminya. Peran ini luar biasa karena di balik kesuksesan suami dan anak, ada perempuan yang kuat sebagaimana ibu Imam Syafi’i dan Muhammad al-Fatih. Islam tidaklah memandang perempuan sebagai makhluk pemuas laki-laki semata. Gharizah nau’ tidak boleh terpenuhi sembarangan, apalagi dengan tindak kekerasan. Pemenuhan pada keduanya hanya boleh dilakukan dengan cara yang benar, yaitu melalui ikatan pernikahan. 

Islam memiliki sistem yang sempurna. Apabila seluruh aturan itu diterapkan, kekerasan terhadap perempuan dapat dicegah. Beberapa solusi yang diberikan adalah sebagai berikut:

Pertama, Islam akan melindungi anak-anak baik perempuan maupun laki-laki. Tidak ada perlakuan berbeda di antara mereka. Penerapan sistem pergaulan Islam akan menjaga interaksi antara laki-laki dan perempuan. Mereka akan menundukkan pandangan jika bertemu dan hanya berinteraksi pada kondisi yang diperbolehkan. Selain itu, mereka juga tidak akan berani berdua-duaan dengan nonmahram (khalwat) ataupun campur baur laki-laki dan perempuan tanpa alasan syar’i (ikhtilat). Mereka juga wajib menutup aurat dengan sempurna, dilarang tabaruj, dan sebagainya. Selain peraturan di ranah publik, Islam juga memberikan aturan di ranah rumah tangga. Bagaimana orang tua bersikap terhadap anaknya, begitupun sebaliknya. Ada juga fikih suami dan istri yang akan membuat rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah wa rahmah jika diterapkan.

Kedua, Islam juga memberikan sistem sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual. Hukuman yang diterapkan dalam Islam berfungsi sebagai jawabir dan zawajir. Jawabir berarti hukuman yang dikenakan pada pelaku akan menebus dosanya. Sedangkan zawajir artinya hukuman yang diterapkan akan mencegah orang lain melakukan tindakan yang sama. Contohnya, sanksi bagi pelaku tindak perkosaan berupa had zina, yaitu dirajam (dilempari batu) hingga mati, jika pelakunya muhshan (sudah menikah). Dan dijilid (dicambuk) 100 kali kemudian diasingkan selama setahun, jika pelakunya ghairu muhshan (belum menikah). Hukuman rajam bagi pelaku kemaksiatan juga tidak dilakukan sembarangan, harus secara terperinci, yaitu kasusnya harus ditangani oleh qadi (hakim) yang berwenang, harus ada saksi pula, dan sebagainya.

Rasulullah SAW bersabda, “Dengarkanlah aku, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka itu, perawan dan perjaka yang berzina maka dikenakan hukuman cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, sedangkan pria yang sudah tidak perjaka dan perempuan yang sudah tidak perawan (yang keduanya pernah bersetubuh dalam status kawin), maka akan dijatuhi hukuman cambuk dan dirajam.” (HR Muslim).

Ketiga, ciri khas masyarakat Islam adalah  memiliki kontrol sosial berupa kewajiban beramar makruf nahi mungkar. Saling menasehati dan mengingatkan satu sama lain juga menyelisihi terhadap segala bentuk kemaksiatan. Tentunya dilakukan dengan cara yang baik sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. 

Keempat, adakalanya juga bahwa kekerasan perempuan sering terjadi karena alasan ekonomi. Islam akan menutup pintu ini dengan menjamin kebutuhan setiap rakyatnya terpenuhi. Baik itu sandang, pangan, papan, kesehatan maupun pendidikan. Bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan, Islam akan membuka lapangan pekerjaan sehingga mereka akan menerima pendapatan yang cukup. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak bisa bekerja, mereka berada dalam tanggungan keluarga. Apabila keluarga tidak mampu, maka negara yang akan menanggungnya. Semua biaya yang dikeluarkan negara akan diambil dari Baitul Mal. Badan keuangan Islam ini akan memperoleh harta dari pengelolaan sumber daya alam (SDA), jizyah, kharaj, fai, ganimah, harta tidak bertuan, harta dari perilaku curang, dan sebagainya. Seluruh pendapatan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Dengan begitu, tidak ada lagi alasan melakukan kekerasan.

Penerapan seluruh aturan Islam tidak bisa dilakukan dalam sistem saat ini karena cara pandang (landasan) berdirinya aturan sudah berbeda. Aturan Islam hanya dapat diterapkan oleh sistem pemerintahan Islam. Landasan pengambilan kebijakan adalah Islam. Sebagaimana yang dilakukan Khalifah al-Mu’tasim, khalifah lainnya juga akan senantiasa melindungi rakyatnya dari kejahatan. 

Banyaknya kasus kekerasan saat ini harusnya membuka mata kita bahwa sistem sekarang tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan terkesan dibiarkan saja. Kasus kekerasan bukannya tambah sedikit, tetapi tambah banyak. Dengan demikian, jalan satu-satunya untuk memutus rantai kekerasan perempuan dan semisalnya hanya dengan menerapkan Islam secara sempurna dalam bingkai khilafah.

Allah SWT berfirman:

يٰۤاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ کَآ فَّةً ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَـکُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

"Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 208).

Wallahu a'lam bishshawab. []


Oleh: Nurana Thahirah
Sahabat TintaSiyasi

Posting Komentar

0 Komentar