Ilusi Hukuman Mati dalam Demokrasi

TintaSiyasi.com -- Pemberitaan negeri setiap hari dihiasi oleh kasus korupsi dan pelecehan seksual yang tiada henti. Hal ini bisa terjadi karena hukum yang di negeri ini tak begitu menakuti para penjahat ini. Bahkan ketika hukuman mati menjadi opsi, banyak kalangan yang berusaha menghalangi. Dilansir dari Jawa Pos 16/01/2022, Direktur Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Dio Ashar Wicaksana, menilai hukuman mati terhadap terdakwa kasus ASABRI Heru Hidayat tidaklah bisa memberikan efek jera dengan alasan hal itu tidaklah solutif untuk menyelesaikan kerugian negara akibat tindak korupsi yang dilakukannya. 

Setali tiga uang dengan hal tersebut, Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi juga menyerukan ketidaksepakatannya dalam vonis hukuman mati yang dijatuhkan hakim kepada Herry Wirawan, terdakwa pemerkosa 13 santriwati. Dia menganggap bahwa hukuman seperti ini tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku dan lebih baik untuk direhabilitasi agar mampu mengubah cara pandangnya terhadap wanita (Tirto, 13/01/2022). 

Hal ini terang saja dikritisi oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Hidayat mengingatkan mereka agar konsisten dengan menghormati dan melaksanakan prinsip konstitusi. Dia mengatakan bahwa sanksi hukuman mati itu diakui dalam sistem hukum di Indonesia.

Hal di atas menjadi bukti bagaimana sistem sekuler hari ini tak pernah bisa menjadi solusi. Ketika manusia dijadikan sebagai pembuat hukum, maka keputusan yang diambil akan selalu berat sebelah bergantung pada kepentingan si pembuat kebijakan. Manusia sebagai makhluk sejatinya tidaklah mampu untuk mengambil kebijakan hanya berdasarkan pemikiran yang dimilikinya. 

Sistem demokrasi sekuler yang dianut negeri ini pada akhirnya tidak pernah mampu mencabut akar permasalahan korupsi dan seluruh pelecehan seksual yang terjadi. Para pemimpin negeri yang ingin bertahta tanpa memahami amanah yang dibawanya akan cenderung meraup untung untuk menambal bensin politik yang digunakan saat kampanye. Pelecehan seksual juga semakin menjadi di sistem ini karena negara meliberalisasi konten dari media yang dikonsumsi oleh rakyatnya. Sistem pergaulan yang digunakan pun tak menciptakan sifat ghadhul bashar kepada nonmahram sehingga syahwat dengan mudahnya diumbar-umbar dan mencari mangsa untuk objek pelampiasan.

Berbeda dengan sistem Islam, Allah menjadi Sang Pengatur dalam setiap aspek kehidupan manusia, bukan hanya ibadah saja namun seluruh aspek dalam kehidupan seperti pemutusan hukuman para pelaku kejahatan juga diatur ketat dalam Islam. Islam dengan tegas memberikan hukuman kepada pelaku korupsi sesuai dengan takar kejahatannya, hukuman tertinggi adalah hukuman mati.

Islam juga memberikan tindakan pencegahan dengan melakukan pencatatan secara tepat terhadap harta para pejabat, seperti yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Jika Beliau merasa ragu dengan harta pejabatnya, Beliau tak akan merasa ragu untuk memotong setengah harta pejabat tersebut dan memasukannya ke dalam Baitul Mal, seperti yang dialami Abu Barkah yang harus membagi dua hartanya kepada Baitul Mal karena kerabatnya ada yang bekerja sebagai pengurusan tanah di Irak dan Khalifah Umar merasa ragu atas hal tersebut. Khalifah Umar menunjukkan pada kita betapa tegasnya seorang Khalifah dalam Islam mengenai pengurusan harta pejabatnya.

Khilafah juga melakukan pencegahan ketat untuk mencegah pelecehan seksual. Islam akan menutup segala tayangan pornografi maupun pornoaksi yang memicu bangkitnya syahwat baik bagi laki-laki dan perempuan. Jika masih terjadi pelanggaran, khilafah akan memberi sanksi tegas kepada para pelakunya. Bahkan, hukuman mati tak segan diberikan bila perilaku yang dilakukan begitu bejat dan tak bisa dimaafkan. Dari Al-Barra’, ia berkata : “Aku bertemu pamanku yang sedang membawa  bendera. Aku pun bertanya kepadanya, ‘Hendak kemana engkau?’, Ia pun menjawab: ‘Rasulullah SAW mengutusku untuk mendatangi seorang laki-laki yang menikahi istri ayahnya setelah kematiannya agar aku memenggal lehernya dan mengambil hartanya.’

Begitu tegasnya hukuman yang Islam berikan kepada kejahatan yang dilakukan dengan sepadan. Bahkan, kematian pun menjadi pilihan bila kejahatan yang dilakukan sungguh biadab dan mengerikan. Berebeda dengan demokrasi yang senantiasa berat sebelah karena membiarkan manusia untuk memutuskan kebijakan. Maka, sudah seyogyanya umat kembali kepada sistem Islam dalam pengaturan kehidupan. []


Oleh: Asih Senja
Sahabat TintaSiyasi

Posting Komentar

0 Komentar