Harga Minyak Goreng Melejit, Rakyat Menjerit



TintaSiyasi.com -- Kado awal tahun selalu dinanti. Kado indah tahun 2022 adalah dihapusnya minyak goreng tanpa kemasan di pasaran. Dengan kata lain tidak dibolehkan minyak curah beredar di pasar. Kebijakan garing ini terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022. Kado luar biasa. 

Dikutip dari harian Republika (16/11/2021), Direktur Barang Pokok Penting Kemendag, Isy Karim mengatakan, wajib kemasan minyak goreng diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020. Mulai Januari 2022
Mendag minta industri membantu buffer stock minyak goreng. 

Dengan kata lain, tidak boleh ada minyak goreng curah atau tanpa kemasan. Semua harus pakai kemasan walau sederhana. Kebijakan ini menuntut dan mewajibkan produsen minyak goreng curah untuk menyiapkan dana khusus pembuatan kemasan minyak goreng.

Dampak Kenaikan Harga Minyak Goreng

Bagi produsen, adanya kenaikan harga minyak goreng ini tentu membawa masalah. Pertama, dari mana uang tambahan untuk pembuatan kemasan? Berikutnya jika minyak goreng tetap dikemas akan menambah ongkos produksi, maka harga jual pun wajib naik. Apakah akan tetap bisa terbeli oleh masyarakat? 

Di samping beberapa masalah bagi produsen, tentu dampak kenaikan harga minyak goreng akan menjadi masalah tersendiri bagi ibu-ibu di Indonesia. Bagaimana tidak? Minyak goreng seolah menu wajib dan utama di dapur. Tanpanya terasa hambar dan sepi perdapuran. Kehadiran minyak goreng seolah membawa keceriaan tersendiri bagi penghuni rumah. Terlepas dari adanya bahaya yang mengintai jika pemanfaatannya berlebihan. 

Namun, jika harganya menggunung maka mau tidak mau pengguna minyak goreng akan mencari alternatif menu tanpa minyak goreng. Maka hampir bisa dipastikan jika harga minyak goreng terus meroket tentu banyak konsumen akan dirugikan. Terutama pengusaha atau industri rumah tangga dari kalangan penjual gorengan, pemilik warteg dan pengusaha-pengusaha kecil lainnya. 

Sistem Islam Menjamin Stok Minyak Goreng 

Sudah sering kali terjadi meroketnya harga minyak goreng dan bahan pangan di negeri ini. Seolah menjadi siklus tahunan. Lalu muncul pertanyaan kenapa ini terus berulang, bukankah negeri ini memiliki kebun kelapa sawit yang luas? Dan semestinya negara hadir memberi solusi agar masalah semacam ini tidak berulang terus. Selayaknya pemerintah memberi solusi agar kebutuhan pokok ini terjaga pasokannya sehingga tidak memicu kenaikan harga. 

Kenaikan harga bahan pangan biasanya dipicu oleh ulah spekulan atau orang-orang yang ingin mereguk untung besar, tanpa peduli nasib sebagian besar rakyat atau konsumen. Jika kondisi kenaikan harga ini dipicu oleh kurangnya stok produksi, maka seharusnya penguasa dan pemerintah yang berwenang lah yang perlu membuat kebijakan agar tidak terjadi kekosongan produksi. Kalau betul negara ini tak punya pasokan minyak kelapa sawit tentu bisa merambah ke komoditas lainnya sebagai pengganti. 

Di sinilah dibutuhkan kepekaan, kecerdasan, dan empati seorang penguasa terhadap masalah kebutuhan rakyatnya. Tidak menunggu rakyat berteriak lantang atau demo, pemerintah sudah sigap mengatasi masalah. Agar terwujud kecintaan rakyat pada penguasa dan penguasa cinta rakyat. 

Dari sekelumit fakta ini menunjukan bahwa pemerintah dan penguasa di negeri ini tidak sungguh-sungguh dalam memperhatikan dan memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Negara belum mampu menjadi pelayan yang tulus bagi masyarakat. Juga belum mampu membuktikan kualitas kepemimpinan yang baik bagi negeri ini. 

Selayaknya pemerintah bisa menempuh jalan yang cerdas, menyiapkan alternatif pengganti minyak kelapa sawit misalnya, agar rakyat tidak melulu jadi korban kebejatan para cukong dibalik bisnis kelapa sawit. Juga sebagai tanda hadirnya pemerintah dan serius mengurusi masalah rakyat atau warga negaranya. 

Muncul suatu pertanyaan, adakah pemerintahan yang tulus melayani rakyat, yang bisa memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya tanpa pamrih? Jawabannya ada, namun tidak dalam sistem demokrasi saat ini. Pemerintah yang peduli dengan tulus pada rakyat hanya ada dalam sistem pemerintahan Islam. Dalam pemerintahan Islam, negara atau pemerintah merupakan pelayan rakyat. Maka semua kebijakan dan aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah diimplementasikam semata untuk melayani dan menyejahterakan rakyat. 

Secara spesifik dalam sistem politik dan ekonomi Islam, hal yang bisa digunakan sebagai cara mengatasi kenaikan harga minyak goreng yaitu menyubsidi harga minyak goreng tersebut dan memberikan bantuan gratis berupa pemberian bantuan langsung kepada masyarakat yang tidak mampu. Bantuan tanpa embel-embel dan tanpa syarat yang menyulitkan. 

Inilah peran mulia penguasa dalam Islam, yakni mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok individu per individu baik kebutuhan personal maupun kolektif bagi masyarakat, yakni kebutuhan sekolah, kebutuhan keamanan, transportasi dan lain sebagainya. 

Semua kebutuhan kolektif ini disediakan secara gratis. Jika terpaksa berbayar maka dengan bayaran atau tarif paling rendah. Sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap kebutuhan pokok masyarakat yaitu adanya upaya sungguh-sungguh untuk mencegah penimbunan barang, memastikan terpenuhinya pasokan barang sesuai mekanisme pasar secara alami. Sehingga harga tidak akan meroket. Konsumen atau masyarakat pun tidak akan menjerit karena harga selangit.  

Semua diwujudkan karena yakin bahwa kekuasaan adalah sarana untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk menimbun kekayaaan apalagi sekedar cari popularitas atau pencitraan.

Oleh: Ramsa 
(Pemerhati Kebijakan Publik) 


Posting Komentar

0 Komentar