Harga Kebutuhan Pokok Merangkak Naik, Rakyat Tak Berdaya

TintaSiyasi.com -- Seolah sudah menjadi tradisi rutin, bahwa harga kebutuhan pokok akan selalu naik menjelang hari-hari besar, bahkan sudah menjadi pemakluman. Terlebih beberapa waktu terakhir menjelang Natal dan pergantian tahun 2022 harga-harga komoditas semakin naik. Alih-alih ada solusi dari problem berulang seperti ini pemerintah seperti biasa hanya akan melalukan operasi pasar untuk memastikan harga dipasaran tidak terlalu tinggi. Seperti yang dilakukan oleh instansi terkait yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Tana Tidung rutin memantau harga di lapangan (kaltim.tribunnews.com, 10/12/2021).

Seperti diketahui dan terjadi di semua wilayah Indonesia harga minyak goreng, cabai hingga telur terus mengalami kenaikan menjelang akhir tahun 2021 lalu. Ketiga komoditas bahan pokok ini diperkirakan akan terus merangkak naik hingga Januari 2022 mendatang. Namun masyarakat diminta untuk tidak terlalu khawatir karena harga-harga pangan tersebut akan kembali turun pada kuartal I-2022. Dengan adanya ketidakpastian ekonomi seperti ini dikhawatirkan dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok ini akan semakin menurunkan daya beli masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah.


Jangan Berlindung dengan Alasan “Banyaknya Permintaan Pasar”

Memang benar adanya bahwa kenaikan harga bahan kebutuhan pokok salah satunya dipicu karena adanya peningkatan permintaan. Penyebab lain adalah karena adanya spekulasi pedagang yang menimbun bahan makanan. Negara harus hadir melalukan pengawasan agar barang-barang yang ada dipasaran mampu dibeli oleh rakyat dan para penimbun tidak merajalela dengan pemerintah memegang kendali pasar.
Sebab kebutuhan pokok seperti minyak, telur, dan cabai ini merupakan kebutuhan pangan yang menjadi kebutuhan mendasar bagi rakyat. Melakukan sidak pasar bukanlah langkah efektif yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi kecurangan pedagang. Sebab kenaikan harga pangan dipicu oleh penerapan sistem ekonomi yang kapitalistik neoliberal. Sistem inilah yang meminimalkan peran negara mengurusi kebutuhan rakyatnya, akhirnya kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak pro rakyat.
Negara yang mengadopsi sistem kapitalisme saat ini hanya berfokus pada produksi dan mengabaikan faktor distribusi. Sistem ini menjadikan harga sebagai satu-satunya pengendali distribusi. Artinya, setiap orang diperlakukan sama dan dipaksa “berjuang” bersama untuk mendapatkan bahan makanan dengan cara membeli. Tidak ada mekanisme lain kecuali dengan cara membeli.

Faktanya, setiap orang tidak memiliki akses yang sama terhadap bahan pangan. Orang miskin tentu akan kesulitan mengakses pangan jika harga menjadi pengendali satu-satunya. Jangan-kan untuk membeli pangan terbaik, uang yang menjadi faktor utama penunjang jual beli saja sulit didapatkan. Terlebih rendahnya daya beli masyarakat saat pandemi. Seperti inilah realitas sistem pasar bebas yang tak menghendaki campur tangan negara dalam distribusinya. Wajar saja distribusi kebutuhan pokok menjadi buruk.


Solusi Islam

Dalam aspek perdagangan Islam telah merinci peran negara dalam menjaga terwujudnya perdagangan yang sehat.

Pertama, larangan ta’sir (taksir). Ini adalah larangan bagi pemerintah untuk mematok harga, baik harga batas atas (ceiling price), maupun harga batas bawah (floor price). Alasannya, karena akan menyebabkan kezaliman pada penjual atau pembeli. Sementara, Islam melindungi kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual dengan bersamaan. “Orang-orang berkata, “Wahai Rasulullah, harga mulai mahal. Patoklah harga untuk kami!’ Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya Allahlah yang mematok harga, yang menyempitkan dan yang melapangkan rezeki, dan aku sungguh berharap untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak seorang pun dari kalian yang menuntut kepadaku dengan suatu kezaliman pun dalam darah dan harta.” (HR. Abu Dawud).

Kedua, operasi pasar. Baitul Mal akan bertindak sebagai penstabil harga di pasar dengan operasi pasar. Ketika terjadi panen raya, suplai yang melimpah akan menyebabkan harga mengalami penurunan (deflasi). Maka, pemerintah cukup memborong barang-barang tersebut dengan harga yang mendekati harga pasar, kemudian menyimpannya di gudang Baitul Mal.

Pemborongan oleh pemerintah ini ditujukan untuk persediaan ketika nanti memasuki musim paceklik, yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga (inflasi). Pemerintah dapat melepaskannya agar suplai bertambah. Sehingga, harga tidak terlalu tinggi dan pihak produsen juga tidak terlalu dirugikan.

Ketiga, tidak perlu ada pungutan pajak. Pemerintah dalam sistem ekonomi Islam tidak perlu memungut berbagai pajak beserta turunan-turunannya. Misalnya pajak penjualan (PPn), pajak pertambahan nilai (PPN), cukai, pajak impor, pajak ekspor, bea materai, dan segala sesuatu yang memberatkan pelaku pasar.

Disinilah peran negara yang betul-betul mengurusi dan memelihara urusan rakyat akan membawa kepada kesejahteraan. Sebab, bagian dari tanggung jawab negara adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok rakyatnya (sandang, pangan, dan papan). Wallahu a'lam bishshawab. []


Oleh: Nurhayati, S.S.T.
Sahabat TintaSiyasi

Posting Komentar

0 Komentar