Direktur Pamong Institute: Omong Kosong Demokrasi Membasmi Korupsi


TintaSiyasi.com -- Menanggapi mahalnya biaya pemilihan umum dalam sistem demokrasi, Direktur Pamong Institute Wahyudi Al-Maroky mengatakan, omong kosong demokrasi membasmi korupsi. 

"Perubahan kepemimpinan dilakukan dengan pesta demokrasi. Omong kosong mau membasmi korupsi dengan menggunakan pola yang sama, yaitu memilih pemimpin dengan cara pesta demokrasi berbiaya super mahal itu. Kalau itu terus terjadi, maka tidak mungkin membasmi korupsi, malah melakukan praktik-praktik korupsi dengan peraturan legal yang baru," urai Wahyudi dalam Insight ke-129 Pusat Kajian Dan Analisis Data: Plak! Nasib Lapor Korupsi Pak, Rabu (19/1/2022) di YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data.

Ia mengurai tiga hal penting berkaitan dengan membasmi korupsi. Tiga hal yang dapat diupayakan oleh semua pihak utamanya berkaitan dengan pemimpin, sistem hukum dan kecerdasan publik.

"Ada tiga hal penting dalam membasmi korupsi, yakni: Pertama, kita harus menciptakan penguasa yang bersih; Kedua, membangun sistem-sistem yang mampu mencegah korupsi yaitu sistem hukum; Ketiga, kontrol publik yang ketat," jelas Direktur Pamong Institute.

Memang benar, katanya, ketika sistem hukum dan kehidupan yang meneladani model pemerintahan Rasulullah SAW dan dilanjutkan para Khulafaur Rasyidin salah satunya Khalifah Umar bin Khattab dan keluarganya menunjukkan hasil yang seharusnya diterapkan di negeri ini. Ia mengatakan, tindak korupsi para penguasa, keluarga dan pihak yang mengitarinya serasa tak tampak beragam kasus seperti halnya saat ini.

"Pemimpin itu bukan malaikat. Dia bisa salah atau dikelilingi oleh orang yang ingin berbuat salah. Publik bisa mengontrol dengan baik jika publiknya cerdas. Kesadaran politik publik juga mempengaruhi tingkat kecerdasan publik. Adapun kecerdasan publik, hal ini bisa ditingkatkan dengan terus banyak diskusi," bebernya.

Relasi

Membahas tentang oligarki, relasi, hubungan keluarga dengan kekuasaan dan bisnis, Wahyudi menyampaikan hal ini memang sulit dihindari. "Sebagai penguasa, tentu kita tahu bahwa Pak Jokowi atau siapa pun nanti yang jadi penguasa, jadi presiden atau kepala negara, dalam sistem demokrasi dipilih melalui sebuah proses pesta demokrasi yang begitu mahal biayanya. Oleh karenanya dari proses itu diperlukan biaya yang tidak sedikit dan sangat besar. Tidak mungkin biaya itu ditanggung oleh seorang calon sendirian. Tidak mungkin karena sangat besar," bebernya.

"Anda bisa bayangkan kalau yang jadi presiden, dia harus kampanye dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, kan begitu. Seberapa banyak biaya yang dia harus butuhkan. Belum lagi dia membagi-bagikan kaos, membagi-bagikan alat peraga dan seterusnya. Berapa banyak biaya yang harus diputuskan," jelasnya.

Wahyudi menyampaikan kalau dia sendiri membiayanya tentu tidak cukup. Di titik inilah dia memerlukan bantuan dana dari pihak lain yang kebetulan nanti akan lihat posisinya sebagai investor politik. Menurutnya, di titik inilah bertemulah seorang politisi yang membutuhkan biaya untuk melewati pesta demokrasi yang mahal dengan investor politik yang menyiapkan dana untuk ikut membiayai pesta demokrasi itu yang tentu tidak gratis.

"Tentu ada komitmen-komitmen dan juga kesepakatan lain. Dan di titik inilah dimulai adanya berkelindanlah kepentingan politik dan kepentingan bisnis. Kepentingan politisi yang ingin meraih kursinya dengan para pebisnis yang ingin mengembangkan bisnisnya dengan menginvestasikan modalnya ke dalam dunia politik," katanya.

Ketika pejabat politik berhasil meraih kursinya, katanya, berhasil menjadi pejabat dan penguasa maka di saat itulah para investor politik yang ikut menginvestasikan dananya tentu ingin kembali modal. Menurutnya, tentu tidak cukup untuk kembali modal, tapi juga ingin mengembangkan bisnisnya.

Menurutnya, akan mudah dan lancar kalau dalam bisnis itu melibatkan akses pejabat publik yang memberikan izin dan proyek dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta izin khusus dalam proyek pelayanan publik. "Dalam mempermudah menghubungi si pejabat tersebut, dia menggunakan rantai lain, yaitu orang terdekat dari penguasa itu. Bisa keluarga, kolega atau anaknya sendiri. Di sinilah titik temunya relasi yang paling kuat hubungan antara keluarga, pejabat dan pebisnis," pungkasnya.[] HN/Ika Mawarningtyas



Posting Komentar

0 Komentar