Direktur IMuNe: Muslimah Negarawan Adalah Cita-cita Kepemimpinan bagi Umat


TintaSiyasi.com -- Geostrategist sekaligus Direktur Institut Muslimah Negarawan (IMuNe) Dr. Fika Komara, M.Si. menyatakan bahwa sosok Muslimah negarawan adalah cita-cita kepemimpinạn bagi umat yang tetap segaris dengan peran kodrati sebagai perempuan.  

“Jadi siapakah Muslimah negarawan? la adalah cita-cita kepemimpinạn bagi umat ini, yang tetap segaris dengan peran kodrati sebagai perempuan,” ujarnya dalam Majelis Bina Siyasi Episode 12: Siapakah Muslimah Negarawan Itu di kanal Institut Muslimah Negarawan, Ahad (16/01/2022). 

Fika menerangkan, di saat yang sama, Muslimah negarawan mampu “memberi nyawa" terhadap setiap kewajiban utama Muslimah untuk satu peranan besar kebangkitan umat. Baik itu kewajibannya sebagai ummu wa rabbatul bait, menuntut ilmu, melakukan dakwah serta perbaikan di tengah masyarakat. 

“Trilogi misi Muslimah negarawan adalah seorang intelektual peradaban, ibu generasi penakluk, dan penggerak opini,” lugasnya. 

Ia menerangkan bahwa kewajiban seorang Muslimah negarawan akan menhadapi tantangan. “Kewajiban menuntut ilmu tantangannya sekularisasi ilmu; kewajiban berdakwah tantangannya kapitalisasi informasi; dan kewajiban sebagai ibu tantangannya adalah krisis generasi,” urainya. 

“(Perlu adanya) pemetaan peran publik perempuan, yaitu terkait pemikiran politik, maka tidak ada batasan, sama dengan laki- laki. Sedangkan, terkait aktivitas politik, maka Sebagian aktivitasnya sama, sebagian berbeda dan dibatasi,” terangnya. 

Fika menyebutkan enam kiprah politik Muslimah yang wajib. “Pertama, peran sebagai ibu pendidik generasi; kedua, dakwah amar makruf nahi mungkar; ketiga, baiat kepada khalifah; keempat, menasihati dan mengoreksi penguasa; kelima, menjadi anggota partai politik; keenam, hak memilih dan dipilih menjadi Majelis Umat,” paparnya.

“Yang terlarang adalah aktivitas yang termasuk dalam wilayah kekuasaan atau pemerintahan, seperti menjabat menjadi khalifah, muawwin tafwidh, wali dan amil (kepala daerah), amirul jihad,” urainya. 

Negarawan

"Negarawan adalah kualifikasi tertinggi agar mampu mengembạn peran besar dan cita-cita kepemimpinan atas umat Muhammad SAW. Sosok negarawan itu adalah pemimpin politik tertinggi, namun ia tidak selalu menjadi pejabat dan tidak semua pejabat adalah negarawan. Negarawan adalah pemimpin kultural yang siap untuk menjabat, meskipun tidak harus menjabat,” jelas Fika. 

Ia mengatakan, kebanyakan orang beranggapan bahwa negarawan adalah penguasa atau orang-orang yang memerintah suatu negara, sehingga mereka memberikan julukan tersebut kepada kepala negara, perdana menteri, dan posisi-posisi pemerintahan lainnya. 

“Mereka tidak memberikan julukan tersebut kepada orang lain. Lebih jauh lagi, mereka membagi warga negara dalam dua kelompok, yaitu negarawan dan orang biasa. Mereka memasukkan setiap pejabat dan pegawai negeri dalam kelompok kedua, yaitu orang biasa,” ujarnya. 

Fika menegaskan, pemahaman mengenai negarawan tersebut tidak benar. Penguasa bisa saja seorang negarawan, namun bisa juga bukan. Sebaliknya, seorang biasa dapat menjadi seorang negarawan, meskipun ia tidak melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Dapat saja seorang petani di sawah, seorang karyawan di suatu pabrik, seorang pedagang, atau seorang guru menjadi seorang negarawan. 

“Negarawan merupakan seorang pemimpin politik kreatif dan inovatif. la seorang yang mempunyai mentalitas pemimpin (leadership) yang mampu mengatur urusan kenegaraan, menyelesaikan permasalahan, serta mengendalikan hubungan pribádi dan urusan umum. Inilah seorang negarawan sejati. la dapat saja muncul di tengah- tengah rakyat dan tidak menjabat suatu kedudukan kenegaraan, serta tidak melakukan tugas-tugas pemerintahan,” terangnya lagi. 

Ia mengatakan, seorang negarawan harus memiliki mentalitas dan kepribadian pemimpin, mampu mengatur urusan kenegaraan, mampu melakukan problem solving, dan mampu mengendalikan hubungan pribadi dan urusan umum. 

“Untuk memimpin perubahan besar, maka seorang negarawan harus memiliki ketajaman ihsas (penginderaan). Ia memahami realitas yang rusak dan realitas ideal sebagai pengganti,” ucapnya. 

Ia mengatakan, negarawan bisa memiliki kesadaran pemikiran yang lahir dari tiga hal. Pertama, sudut pandang menyeluruh dan khas tentang kehidupan; kedua, sudut pandang tertentu tentang kebahagiaan hakiki bagi masyarakat; ketiga, keyakinan akan sebuah peradaban yang akan diwujudkan. 

“Bagi kaum Muslim, ketiga persyaratan tersebut cukup banyak tersedia dalam bentuk buku-buku maupun buah pikiran para ulama. Kaum Muslim tinggal menerjemahkannya dalam aspek-aspek kehidupan praktis,” tandasnya.[] Reni Tri Yuli Setiawati

Posting Komentar

0 Komentar