Direktur Eksekutif IPO Beberkan Prosedur Pengambilan Survei Kebijakan Publik


TintaSiyasi.com -- Direktur Eksekutif Indonesia Politicial Opinion (IPO) Dedi Kurniasyah, menyampaikan prosedur pengambilan survei kebijakan publik. 

"Sebelum merilis hasil survei ke media, kami berdialog dengan stakeholder (partai politik, pejabat, kepala daerah, kementerian hingga presiden) sebagai yang berkepentingan tentang hasil survei yang didapat, dengan harapan sebagai basis data untuk mengambil kebijakan, itu tujuan idealnya," katanya dalam Insight ke-120 Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) bertajuk 71,7% Publik Puas Kinerja Jokowi: Serius Atau Harapan Pupus? Rabu (29/12/2021) di YouTube Channel Pusat Kajian dan Analisis Data.

Ia menjelaskan, banyak hal terkait serba serbi lembaga survei. Dari mulai metodologi, latar belakang, sampai tujuan diadakannya survei. Termasuk perbedaan rilis surveinya dengan lembaga survei lain, yang menyatakan 71,7 persen masyarakat puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

Dedi mengatakan, di periode satu bulan terjadi dinamika perubahan yang begitu cepat dalam hasil survei. Perbedaan hasil survei suatu lembaga survei dengan lembaga survei lainnya, menurutnya, ada beberapa kemungkinan.

"Yang harus dipahami, bahwa yang berubah itu persepsi responden saat jajak pendapat atau pengambilan opini. Persepsi dengan konotasi prasangka dan perasaan masyarakat saat itu dan hal ini sangat dipengaruhi informasi yang baru didapat," urainya.

Kemudian hal yang jarang disampaikan, mengenai  pemaparan hasil survei. Katanya, ada hasil murni, berupa tabulasi angka pure sesuai responden. Kemudian, ia menjelaskan, ada juga pengkajian seperti pembobotan, sampling dan hal lain, sebelum disampaikan ke publik. 

"Demi menjaga situasi agar masyarakat dapat lebih mudah memahami. Tapi, pengkajian tersebut sesuai dengan data, tidak direkayasa," imbuhnya

Di sela penjelasan mengenai survei, ia juga menyebutkan, biaya untuk proses survei cukup mahal. Dengan sampel 1200 responden dalam skala nasional, katanya, bisa menghabiskan biaya dalam satu bulan 400-500 juta rupiah. 

“Jika dilakukan dengan pelaksanaan satu bulan satu kali, maka dalam dua bulan lembaga survei menghabiskan biaya 1 miliar rupiah," tambahnya.

Ia menjelaskan, lembaga survei dalam tujuannya bermaksud memotret opini publik tentang situasi yang terjadi di tengah masyarakat akan suatu kebijakan, kemudian disampaikan ke stakeholder

"Adapun tujuan praktisnya berupa imbalan. Imbalan yang dimaksud adalah eksistensi dan reputasi lembaga survei itu sendiri. Tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga survei, hal itu dapat dilihat, selama metodologinya clear dan memiliki argumentasi yang jelas, maka saya, seratus persen percaya, apapun lembaga surveinya," tandasnya.[] Hanif/Ika Mawarningtyas

Posting Komentar

0 Komentar