Defisit Batu Bara Akibat Tata Kelola Ekonomi Kapitalistik

TintaSiyasi.com -- Kebijakan penghentian ekspor batu bara ke sejumlah negara oleh pemerintah Republik Indonesia merupakan upaya dalam menjaga kepentingan rakyat di dalam negeri dengan tujuan untuk mengamankan ketersediaan batu bara di Indonesia (cnnindonesia.com).

Kebijakan yang tertuang dalam Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan SDA yang terbit pada 31 Desember 2021 lalu dikatakan oleh Deputi Staf Kepresidenan Febri Calvin adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Pemerintah memutuskan mengamankan sumber daya batubara guna ketersediaan dan kepentingan dalam negeri seperti keamanan pasokan listrik.

Hal ini mengacu kepada kebutuhan batu bara seluruh dunia akibat krisis batu bara yang terjadi. Perusahaan pertambangan batu bara dilarang untuk melakukan ekspor batu bara mulai 1 sampai 31 Januari 2022 (cnbcindonesia.com).

Keputusan pemerintah menimbulkan reaksi keras dari Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) bahwa hal ini mengganggu volume produksi batu bara nasional sebesar 38 - 40 juta ton per bulan. Selain itu juga pemerintah kehilangan devisa hasil ekspor batu bara sebesar kurang lebih 3 M dollar AS per bulan.

Keputusan tersebut menciptakan ketidakpastian usaha sehingga berpotensi menurunkan minat investasi di sektor pertambangan mineral dan batu bara.
Keputusan penghentian ekspor pemerintah menggoyang pasar dunia.

Hal tersebut tidak lepas dari peran Indonesia yang menjadi pengekspor utama batu bara global. Pasar khawatir jika keputusan berlanjut ketahanan energi negara-negara di Asia Pasifik yang akan berdampak. Pemerintah seharusnya memutuskan memperbaiki kontrak jangka panjang batu bara agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan suplai dalam negeri.

Menteri ESDM mengeluarkan perubahan DMO yang bisa di evaluasi tiap bulan. Pemerintah mengancam perusahaan yang tidak menepati kontrak akan diberi penalti, atau bahkan dicabut izinnya.

Sejak awal pengelolaan batu bara disandarkan pada ekonomi kapitalistik. Konsep kapitalisme neoliberal tidak memberikan manfaat besar bagi rakyat menjadikan korporasi swasta menguasai sumber daya energi dan tambang. Padahal, semua itu merupakan aset yang seharusnya dikelola negara dan hasilnya diperuntukkan bagi kemaslahatan umat.

Ketika kepemilikan sudah di tangan pengusaha profit menjadi satu-satunya tujuan. Kerakusan korporasi tak pernah berbalas kasih. Tak akan peduli masyarakat sekitar yang terkena dampak. Semakin memprihatinkan kala pemerintah hanya bertugas sebagai "satpam" korporasi.

Menjaga korporasi agar tetap aman beroperasi di tengah teriakan warga yang harus membayar mahal kebutuhan listrik mereka. Argumen pengelolaan SDA oleh asing akan professional sehingga dapat menciptakan lapangan kerja bagi rakyat sekitar hanyalah omong kosong yang menyakitkan. Faktanya perusahaan batu bara itu hanya dapat melakuakan ekspor besar-besaran tanpa peduli kebutuhan listrik rakyat dalam negeri .

Islam menetapkan sejumlah sumber daya alam tidak bisa dimiliki individu. Kepemilikannya adalah milik seluruh umat. Negara menjadi pengelolanya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Kalaupun ada individu atau perusahaan yang terlibat dalam pencarian produksi atau distribusinya, maka ia hanya dibayar sesuai dengan kerjanya yang diistilahkan dengan service contract, bukan dengan pola konsesi atau bagi hasil yang seakan-akan kontraktor menjadi bagian dari pemilik.

Pasalnya, hak kepemilikan umum tidak bisa dialihkan kepada siapapun. Penguasaan individu atas barang-barang tambang yang melimpah dan menguasai hajat hidup orang banyak merupakan milik publik dan tidak boleh dikuasai individu.

Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al Mughni telah merinci masalah ini. Beliau berpendapat bahwa barang tambang yang tampak (zhahir) seperti garam, air, sulfur, ter, batubara, minyak bumi, celak, yakut, dan semisalnya merupakan milik umum, tidak boleh dapat dimiliki secara privat dan dikuasakan kepada siapapun meskipun tanahnya dihidupkan oleh orang tertentu. 

Seseorang juga dilarang menguasainya dengan mengabaikan kaum Muslim barang-barang itu terkait dengan kepentingan umum umat Islam, sehingga tidak boleh dihidupkan oleh pihak tertentu (untuk dikuasai) ataupun pemerintah menguasakan barang itu kepada pihak tertentu. 

Beliau mencontohkan, jika aliran air dan jalan umat Islam merupakan ciptaan Allah SWT yang sangat melimpah dan dibutuhkan, dimiliki pihak tertentu. Maka ia akan berkuasa untuk melarang penggunaannya. Beliau mengutip pernyataan Ibn 'Aqil : Barang-barang tersebut merupakan barang milik Allah yang Mahamulia dan keberadaannya sangat dibutuhkan. Jika ia dimiliki seseorang, lalu menguasainya, maka akan menyulitkan manusia. 

Jika ia mengambil kompensasi (darinya) maka akan membuatnya mahal sehingga ia telah keluar dari ketetapan Allah SWT untuk menjadikannya sebagai milik umum kepada pihak-pihak yang membutuhkan tanpa adanya ketidaknyamanan. Ini adalah pendapat mazhab Syafii dan saya tidak mengetahui ada yang menyelisihinya. Dengan penerapan konsep ekonomi ini, negara Islam (khilafah) akan mengelola batu bara secara mandiri tidak diintervensi oleh perusahaan mau pun, negara mana pun hasil pengelolaan batu bara akan membawa kemakmuran bagi rakyatnya.

Wallahu a’lam bishshawab. []


Oleh: Sahna Salfini Husyairoh, S.T
(Aktivis Muslimah)

Posting Komentar

0 Komentar