Cacat Demokrasi Melahirkan Penista Agama

TintaSiyasi.com -- Berkaca pada tren nasional saat ini,  penistaan agama tidak dapat dipisahkan dengan wacana politik dalam rupa informasi yang digunakan sebagai bagian dari pertarungan politik (weaponized information). Meskipun sudah berusia tua dan berulang terjadi, penistaan agama dalam era digital muncul dalam wajah yang lebih rumit karena digerakkan dalam logika informasi digital yang menekankan pada aksesibilitas, efisiensi pesan dan unjuk kerja.

Sebagaimana kegaduhan akibat cuitan Ferdinand Hutahaean di Twitter yang menyatakan “Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya. Dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela". Cuitan ini telah dihapus pada Rabu 5 Januari 2022. Atas cuitan ini, Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama melaporkan Ferdinand ke Mabes Polri karena berpotensi memicu permusuhan antar kelompok di Indonesia yang majemuk. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Bareskrim Polri telah resmi menetapkan Ferdinand sebagai tersangka. Ferdinand dijerat dengan Pasal 45 Ayat 2 Juncto Pasal Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara (www.wartaekonomi.co.id, 12/01/2022).

Di Indonesia, sejak diundangkannya undang-undang anti penodaan agama – secara resmi Keputusan Presiden No.1 Tahun 1965 (tahun 1969 disahkan menjadi UU No. 1/PNPS/1965) tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (selanjutnya PNPS 1/ 1965) – dan ditambah dengan Pasal 156a KUHP,  sampai dengan tahun 2017, ada 60 kasus penodaan agama, atau kira-kira dua kasus per tahun (Hukumonline.com, 2017). 

Bahkan ada yang mengklaim bahwa sejak lahirnya undang-undang tersebut, ada 97 kasus penodaan agama (Wardah, 2017). Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan hasil olah data kumparan. Berdasarkan data direktori putusan Mahkamah Agung (MA) ada 60 salinan putusan kasus penistaan agama sepanjang 2011 hingga Mei 2021. Penista agama paling banyak dihukum selama 1-2 tahun penjara, yaitu mencapai 36,76 persen. Sementara vonis 0-1 tahun mencapai 25 persen dan vonis 2-3 tahun sebanyak 21,67 persen (kumparan.com, 2021). Adapun yang belum diproses hingga saat ini beberapa diantaranya adalah penistaan agama yang berkali-kali dilakukan oleh Sukmawati, Viktor Laiskodat dan Ade Armando.

Menarik untuk diketahui bahwa pada masa Orde Baru (1968-1998), hanya ada delapan kasus penodaan agama, selebihnya dihasilkan setelah era Reformasi (Wardah, 2017; Hefner, 2018, hlm. 15–16).  Kasus seperti HB Jassin dan Arswendo Atmowiloto terjadi sebelum  penerapan UU ITE. Sementara penistaan agama oleh Alexander Aan, Ahok, Ade Armando, Sukmawati Soekarnoputri, Meiliana, dan Abraham Moses, Tretan Muslim dan Coki Pardede, Joseph Suryadi, Jozeph Paul Zhang, M Kece, Ferdinand Hutahaean terjadi setelah penerapan UU ITE.
  

Cacat Demokrasi Melahirkan Penista Agama

Penistaan agama terus berulang terjadi semenjak demokrasi semakin massif diterapkan di Indonesia. Empat pilar kebebasan yang destruktif yakni kebebasan berpendapat, kebebasan berperilaku, kebebasan beragama dan kebebasan kepemilikan memicu banyak gesekan dan keresahan di tengah-tengah umat. Kebebasan beragama telah melahirkan berbagai aliran yang menyimpang dari Islam, atau penghinaan ajaran Islam oleh pemeluk Islam sendiri.

Kebebasan berpendapat telah memberikan keberanian untuk mengeluarkan pendapat yang menyimpang dari kebenaran Islam, menghina dan menghujat ajaran Islam yang pasti kebenarannya. Seperti keagungan Allah, kebenaran Al-Qur’an, kemakshuman Rasulullah bahkan mengobrak-abrik ajaran Islam yang sudah baku. Mereka bebas melontarkan pemikiran atau pendapat sesuai hawa nafsunya. Tanpa memikirkan apakah benar atau salah, menyakitkan bagi orang lain atau tidak. Apakah pemikirannya sesat atau menyesatkan orang lain atau tidak. Salah satu contohnya adalah pembelaan diri Ferdinand Hutahaean yang mengaku muallaf sejak tahun 2017 dan cuitannya adalah pergumulan pemahaman pribadinya dalam hidup tentang Tuhan.  

Sangat ironis, di negara Muslim terbesar di dunia, mayoritas pelaku penistaan agama di negeri ini justru berasal dari agama Islam sendiri, yakni 56,7 persen. Kemudian pelaku beragama Protestan sebanyak 23,3 persen. Agama Buddha, hindu, bahkan ateis masing-masing hanya 1,7 persen. Agama Islam merupakan agama yang paling sering dihina. Ada 51 kasus penistaan agama Islam dalam 10 tahun terakhir. Diikuti oleh 6 kasus penistaan agama Katolik. Hasil olah data menunjukkan bahwa 64,7 persen pelaku yang beragama Islam terbukti menistakan agamanya sendiri seperti penghinaan terhadap nabi, terhadap Allah, hingga berjoget saat salat (kumparan.com, 2021).


Islam Menjaga Kemuliaan Agama

Islam melarang pemeluknya menghina agama lain. Islam yang dipraktikkan secara politik dalam khilafah akan mencegah berkembangnya konflik sosial yang dipicu oleh agama. Serta melarang Muslim maupun non-Muslim mengolok-olok dan menista agama. Islam sebagai diin yang sempurna tidak akan membiarkan tersebarnya pemikiran yang bertentangan dengan Islam.

Dalam Islam tidak ada larangan seseorang untuk berpendapat selama tidak bertentangan dengan akidah dan hukum Islam. Islam memandang bahwa akidah dan syariah adalah perkara penting yang harus ada dan tetap eksis di tengah masyarakat. Menyucikan Allah dari perbuatan buruk adalah perkara akidah. Sementara mengolok-oloknya adalah bentuk kemaksiatan. Khilafah sebagai institusi negara bertugas mewujudkan kemuliaan agama dengan mengedukasi masyarakat, tidak mentoleransi pemikiran, pendapat, paham, aliran, dan aturan yang bertentangan dengan akidah dan syariah Islam.

Dengan demikian, saat Islam diterapkan, pelaku maksiat penista agama pasti akan diberikan sanksi nyata yang memberi efek jera. Yakni hukuman ta’zir sesuai dengan derajat kejahatan yang dilakukan. Hukuman terberatnya adalah hukuman mati. Dengan adanya sanksi yang tegas disertai edukasi secara sistemis oleh negara, penjagaan kemuliaan agama akan dapat diwujudkan. Selain itu, ketentraman hidup berdampingan antar umat beragama dapat terwujud. Sebagaimana kerukunan antara umat Yahudi, Nasrani, dan Islam di Andalusia pada masa penerapan Daulah Islam di sana. Wallahu a’lam bishshawab. []


Oleh: Nur Annisa Dewi, S.E., M.Ak.
(Sahabat TintaSiyasi)

Posting Komentar

0 Komentar