Benarkah Percepatan Investasi Meningkatkan Ekonomi Daerah?

TintaSiyasi.com -- Kegiatan investasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari setiap masyarakat dan negara, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun negara. Tanpa investasi, ekonomi mustahil berkembang. Akan tetapi, model investasi dalam suatu masyarakat atau negara akan mengikuti ideologi yang mereka anut.

Di Indonesia sendiri, melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), pemerintah hadir untuk mendorong investasi melalui kemudahan perizinan berusaha bagi para investor. Selama ini, persoalan tumpang tindih dalam perizinan usaha antara kewenangan Pusat dan Daerah serta Kementerian/Lembaga (K/L) telah menyebabkan sulitnya proses perizinan bagi investor. Tak hanya memakan waktu lama, tetapi calon investor juga harus melalui proses yang berlarut-larut.

Aturan turunan UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk mendorong investasi adalah Perpres No. 10 Tahun 2021 yang mengatur tentang Daftar Prioritas Investasi. Pemerintah telah menetapkan lebih dari 1.700 bidang usaha terbuka untuk penanaman modal, 245 bidang usaha prioritas, 89 bidang usaha yang dialokasikan untuk kemitraan dengan Koperasi dan UMKM, serta 46 bidang usaha dengan persyaratan tertentu.

Sedangkan investasi di Jawa Tengah selama pandemi Covid-19 masih didominasi penanaman modal dalam negeri (PMDN). Hingga triwulan ketiga 2021, realisasi investasi Jateng Rp38,19 triliun. Terdiri atas PMA Rp14,31 triliun dan PMDN Rp23,88 triliun (radarsemarang.jawapos.com, 08/12/2021).

Namun, pandemi Covid-19 yang terjadi kurang lebih dua tahun terakhir ini, berdampak pada melambatnya investasi di Kabupaten Temanggung. Pemkab setempat saat ini tengah berupaya agar investor bisa menanamkan modalnya di kabupaten penghasil tembakau ini.

Magelangekspres.com (09/12/21) melansir, Bupati Temanggung M Al Khadziq mengatakan, dampak pandemi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat saja, namun iklim investasi di Kabupaten Temanggung juga mengalami perlambatan. Menurutnya, sebelum pandemi Covid-19 melanda Temanggung, sejumlah investor dari beberapa daerah berniat untuk masuk ke Temanggung, namun karena pandemi sejumlah investor tersebut kemudian mundur. Oleh karena itu lanjut Bupati, pihaknya akan mencoba kembali melakukan pendekatan-pendekatan ke sejumlah investor yang sebelumnya sudah berniat untuk menanamkan modalnya di Temanggung. Bupati berharap, jika para investor itu menanamkan modalnya di Temanggung, maka ke depan bisa menggerakan roda perekonomian di Temanggung, dengan demikian dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat Temanggung.

Pernyataan Bupati Temanggung tersebut jika diteliti kembali, maka akan timbul pertanyaan. Apakah benar adanya investasi itu akan menggerakan roda perekonomian di Temanggung? Dan seberapa besar dampaknya yang akan langsung dirasakan oleh masyarakat Temanggung?


Investasi, Kapitalisasi Ekonomi

Sesungguhnya, adanya pandemi yang berdampak pada berkurangnya investasi berbanding lurus dengan berkurangnya pendapatan asli daerah. Pemerintah yang selama pandemi defisit anggaran akan berusaha untuk mengembalikan investasi ke wilayahnya karena dengan investasi itulah diharapkan ekonomi akan bangkit. Akan tetapi, investasi yang masuk sebenarnya hanya berputar pada pemilik modal, sedangkan pemerintah hanya mendapatkan fee yang jumlahnya sangat kecil dan masyarakat hanya menjadi buruh sehingga pertumbuhan ekonomi yang menetes ke bawah dan menyebar ke samping tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu, klaim bahwa investasi bisa menggerakan roda perekonomian dan dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat tidaklah benar.

Bergantungnya pemerintah terhadap investasi baik oleh PMDN maupun PMA menunjukkan sistem kapitalisme bercokol di negeri ini hingga peran negara menjadi sangat minim. Maka, dengan semakin dimudahkannya investasi, kapitalis semakin menguasai perekonomian sedangkan negara tidak mampu untuk mandiri.


Pengaturan Investasi dalam Islam

Islam telah mengatur suatu mekanisme dalam pengembangan harta, serta menjelaskan hukum-hukum yang harus dipatuhi atau yang dilarang untuk dikerjakan, dan salah satu usaha untuk pengembangan harta kekayaan adalah melalui kegiatan investasi.

Dalam Islam, kegiatan investasi yang dilakukan seseorang wajib terikat pada syariah Islam. Berbeda dengan amal ibadah mahdhah yang mengharuskan niat yang benar dan pelaksanaan yang sesuai aturan Islam, kegiatan investasi masuk dalam kategori tasharufat. Yang dinilai adalah kesesuaian perbuatannya dengan syariah Islam saja. Tidak memasukkan faktor niat di dalamnya.

Perbedaan paling mendasar antara Islam dan kapitalisme dalam investasi adalah batasan kepemilikan. Ekonomi kapitalisme tidak mengenal batasan kepemilikan. Siapa yang bermodal besar dapat memiliki apapun, termasuk kepemilikan umum seperti barang tambang, sarana publik, dan sejenisnya.

Sementara Islam membagi kepemilikan menjadi tiga, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara. Dalam hal kepemilikan umum, negara dilarang memperjualbelikannya kepada individu atau swasta. Negaralah pihak yang bertanggung jawab mengelola harta kepemilikan umum untuk dikembalikan hasilnya kepada rakyat. Salah satu dampak positif dari larangan kepada individu maupun swasta untuk berinvestasi pada barang milik umum adalah agar sumber pendapatan umum dan yang penting bagi kehidupan umat manusia tidak dikuasai oleh kehendak individu sehingga ia dapat berbuat sewenang-wenang dengan harta itu.

Oleh karena itu, dalam Islam pemerintah bertanggung jawab agar investasi dapat berjalan sesuai koridor Islam. Selain menerapkan aturan Islam secara total, termasuk dalam hal investasi, ia juga harus mengawasi pelaksanaannya. Nabi SAW dan para khalifah setelah beliau telah mencontohkan bagaimana mereka, misalnya, mengawasi kegiatan perdagangan di pasar.

Pemerintah juga harus mengelola harta milik umum dan milik negara secara optimal dan penuh amanat, sehingga ia dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi rakyat.  Sikap tersebut tercermin dalam pernyataan Khalifah Umar bin al-Khaththab ra: “Sungguh saya tidak menemukan kebaikan pada harta Allah ini kecuali dengan tiga hal: diambil dengan cara yang benar; diberikan dengan cara yang benar; dan dicegah dari berbagai kebatilan. Ketahuilah, posisi saya atas harta kalian seperti seorang wali atas harta yatim. Jika merasa cukup, saya tidak mengambilnya, namun jika saya membutuhkannya, maka saya akan memakannya dengan cara yang makruf”.

Maka, untuk mewujudkan investasi yang islami secara paripurna hanya dapat terlaksana jika negara ini mengadopsi risalah Islam secara menyeluruh di bawah institusi Khilafah Islam.

Wallahu a’lam bishshawab. []


Oleh: Anita Kusuma Wardani
Sahabat TintaSiyasi

Posting Komentar

0 Komentar