Bandara Sepi dan Utang Bengkak, Apa Solusinya?

TintaSiyasi.com -- Pada era kepemimpinan Jokowi saat ini banyak bandara yang terbilang sepi. Beberapa bandara seperti  Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Yogyakarta, Bandara JB Soedirman di Purbalingga, Jawa Tengah dan  Bandara Kertajati di Bandung. Padahal tiga bandara raksasa tersebut digadang-gadang mampu memberikan keuntungan besar karena dapat menampung penumpang dengan akses luas yang dimiliki di dalamnya.

Belum lagi memakan banyak dana dalam pembangunannya. Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) menghabiskan dana Rp12 Triliun yang diresmikan pada 28 Agustus 2020 dikelola oleh PT Angkasa Pura I. kemudian Bandara JB Soedirman dengan nilai kontrak Rp245,83 Miliar dan Bandara Kertajati hampir memakan biaya Rp3 Triliun.

Banyak faktor yang mempengaruhi bandara itu sepi penumpang dan mengalami kerugian karena tidak mencapai target selama pengoperasiannya yaitu pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai saat ini, belum lagi aturan pemerintah yang sempat membatasi masyarakat ke luar kota saat lonjakan korban Covid-19 meningkat. Ditambah dengan tingginya tarif tes PCR membuat masyarakat menengah ke bawah mengurungkan niatnya untuk bepergian. Selain karena pandemi, ada juga beberapa bandara yang memang sepi karena lokasinya dinilai kurang strategis.

Pandemi yang menyebabkan bandara mangkrak merupakan penyumbang faktor terbesar tekanan utang yang harus dihadapi oleh PT Angkasa Pura I yang mengelola pembangunan Bandara  Yogyakarta International Airport (YIA). Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo yang menyebut, utang mencapai Rp35 triliun dan rugi per bulan mencapai Rp200 miliar.

PTS General Manager YIA, Agus Pandu Purnama mengatakan, Bandara YIA di Kulon Progo telah merugi selama pandemi COVID-19. Pengelola bandara bahkan melakukan pengurangan pegawai untuk menekan kerugian. Imbasnya pengelola YIA harus mengurangi 50% biaya operasional pada tahun 2022 mendatang. Pasalnya anggaran operasional YIA dari Angkasa Pura I dipangkas yang awalnya Rp 300 miliar per tahun menjadi Rp 156 miliar.

Begitulah jika pemerintah membuat keputusan tanpa perhitungan yang matang, semua dilakukan seperti terburu-buru, alih-alih mendapatkan keuntungan justru malah menambah beban baru bagi negara. Membangun banyak bandara bukanlah prioritas utama sebenarnya saat pergerakan ekonomi negara menurun, seharusnya pemerintah melakukan saving money dan lebih berfokus pada asset lain yang sudah ada agar dapat dikembangkan untuk menstabilkan ekonomi dan dapat dipergunakan untuk membayar utang negara yang bunganya terus membengkak.

Dalam Daulah Islam pembangunan-pembangunan asset yang memerlukan dana yang besar perlu pertimbangan yang serius tidak asal hanya memikirkan untung rugi. Selalu yang menjadi prioritas adalah rakyat, apakah pembangunan semacam itu memberikan maslahat bagi rakyat atau justru sebaliknya. Apalagi dalam kondisi negara yang terlilit utang. Seandainya daulah pasti akan menyelesaikan masalah utang terlebih dahulu, karena hal ini akan mengancam negara beserta rakyatnya, namun pada sejarahnya Daulah Islam sangat menghindari yang namanya utang piutang karena sadar itu dapat menghancurkan sebuah negara. 

Masih banyak problematika di dalam negara kita yang jauh lebih penting dan harus segera diselesaikan, namun jika sistemnya masih kapitalisme, sebuah negara tidak akan mampu menyelesaikan segala permasalahan umat atau rakyatnya, bisa kita lihat bagaimana bobroknya sistem negara kita, kehancurannya mulai terlihat dari dalam belum selesai masalah lama masalah baru justru bermunculan.

Sistem Islam dalam sebuah negara memposisikan sebagai periayah atau pelayan bagi kesejahteraan umat, bukan hubungan pedagang antar pembeli dengan rakyatnya seperti yang dilakukan negara penganut kapitalisme. Maka dari itu negara yang bersistem Islam yang mengikuti aturan Allah akan melakukan kewajibannya dalam mengurus umat dengan amanah, profesional, dan bebas dari korupsi.

Kalaupun negara mengelola sumber daya alam kategori fasilitas umum seperti bandara, maka negara wajib mengelolanya sebagai wakil dari umat, bukan diserahkan ke swasta apalagi asing. Seperi hadis Nabi SAW, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Begitulah Islam dalam mengatur ekonomi agar terjamin kesejahteraan rakyatnya, dan hanya dengan sistem ekonomi Islam lah kita mampu mencapai solusi terbaik dalam menyelesaikan problem negara. Bukan semata-mata hanya di bidang ekonominya saja, namun juga berbagai aspek kehidupan, dari urusan ibadah sampai politik. []


Oleh: Rochie Jiffiani Willys
Sahabat TintaSiyasi

Posting Komentar

0 Komentar