Babe Haikal Diusir, Prof. Suteki: Jangan Main Hakim Sendiri



TintaSiyasi.com-- Terkait pengusiran Haikal Hassan saat berceramah di Malang, Ahad (24/1/2022), Pakar Hukum dan Masyarakat, Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. mengingatkan agar warga jangan main hakim sendiri. 

"Ke persoalan persekusi terhadap Ustaz Haikal Hassan, semua warga saya harap jangan main hakim sendiri, melakukan persekusi," ungkapnya dalam segmen Tanya Profesor Aja "Babe Haikal Diusir, Salahnya Apa?" di kanal YouTube Prof. Suteki, Rabu (26/1/2022). 

Prof. Suteki, sapaan akrabnya, meminta agar mempercayakan kasus hukum kepada aparat penegak hukum (APH) karena ini negara hukum, bukan negara kekuasaan sekelompok orang. 

"Konfirmasi, duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi bersama," ujarnya.

Dari kasus ini ia menilai, tak semua warga masyarakat belajar agar memiliki kedewasaan politik. Menurutnya, mungkin tepat kalau pada kasus ini orang bilang maling teriak maling, orang intoleran teriak intoleransi. 

"Di negara demokrasi seperti ini rasanya aneh terjadi model-model pengusiran  orang yang dituduh, diduga melakukan perbuatan yang butuh pembuktian secara hukum," cetusnya. 

Ia menyatakan sangat prihatin dengan pola-pola vandalisme yang cenderung menutup ruang diskusi terhadap pemahaman bernegara dan beragama yang mungkin berbeda. 

"Ajaran agama atau pemahaman sepihak dijadikan alat untuk menyerang yang berbeda, bukan justru untuk mengasihi dan merahmati sesama," imbuhnya. 

Menyikapi kasus ini, Prof. Suteki mengajak untuk  mengecam segala bentuk tuduhan yang tidak berdasar oleh suatu oknum kepada siapa pun juga, dan berhati-hati dalam hubungan manusia dengan manusia khususnya dalam hal pemahaman agama. 

Selain itu katanya, prinsip konfirmasi dan verifikasi harus menjadi landasan utama. 

"Tidak boleh seseorang menuduh orang lain dengan sebutan memecah-belah persatuan, anti NKRI, khilafah, dan lain sebagainya. Apalagi jika sebutan itu tidak memiliki dasar. Meminta kepada aparat Kepolisian untuk mengusut tuntas persoalan persekusi ini," jelasnya. 

Persekusi kepada ustaz pendakwah menurutnya harus dihindari karena perbuatan ini jelas melanggar HAM dan hukum, yakni KUHP Pasal 175 ( kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, diancam 1 tahun 4 bulan) atau Pasal 170 (secara bersama-sama melakukan kekerasan yang diancam dengan pidana mulai dari 7, 9 hingga 12 tahun). 

Adapun jika persekusi dilakukan oleh ormas, ia menyebut, anggota dan pengurus bisa dihukum, serta ormasnya bisa dicabut badan hukumnya dan dibubarkan. 

"Hal ini diatur dalam UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas. Pasal 59 ayat (3) huruf d. Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkasnya. [] Puspita Satyawati

Sumber: Kanal YouTube Prof. Suteki 

Posting Komentar

0 Komentar