APBN 2022 Masih Defisit: Bahan Pokok dan Pajak Naik, Rakyat Terbebani

TintaSiyasi.com -- Baru memasuki awal tahun 2022, pemerintah sudah kembali menaikkan sejumlah harga komoditas kebutuhan pokok dan tarif pajak dengan alibi menutupi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 yang diperkirakan masih defisit ratusan triliunan rupiah. Seolah sudah menjadi tabiat pemerintah membebani masyarakat demi menambah pemasukan anggaran negara.

Melonjaknya harga bahan pokok seperti telur, daging ayam, cabai dan minyak goreng di akhir tahun 2021 lalu yang belum sempat stabil, kini Pemerintah di awal tahun 2022 kembali menaikkan sejumlah komoditas kebutuhan pokok seperti menaikkan harga jual gas elpiji non subsidi dan tarif listrik non subsidi (adjustment), lalu pemerintah juga berencana mengganti BBM jenis Premium dan Pertalite yang beroktan rendah ke oktan yang lebih tinggi seperti Pertamax yang dinilai lebih ramah lingkungan, serta akan ada kenaikan sejumlah tarif pajak, mulai dari tarif hasil cukai (THC) dari 12,7 persen menjadi 13,7 persen lalu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik 1 persen dari 10 persen menjadi 11 persen dan Pajak Penghasilan (PPh) dari yang semula 4 lapisan menjadi 5 lapisan.

Tentunya kebijakan ini akan berdampak dan membebani masyarakat umum terlebih lagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Masyarakat akan semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup dengan kondisi perekonomian yang sudah terpuruk, apalagi di masa pandemi Covid-19 yang sudah hampir dua tahun lamanya melanda Indonesia. Kenaikan sejumlah komoditas kebutuhan pokok ini seperti ‘kado pahit’ di awal tahun dari pemerintah. Apalagi kenaikan UMP hanya 1% atau hanya sekitar puluhan ribu rupiah saja. Namun, kenaikan upah tersebut malah dibenturkan dengan naiknya berbagai bahan pokok. Dengan dalih menutupi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 yang diperkirakan masih defisit ratusan triliun rupiah, dan rendahnya peluang menambah utang luar negeri karena banyak negara yang melakukan emergency country, pemerintah justru mengambil jalan pintas dengan menaikkan harga-harga bahan pokok dan pajak yang pastinya akan menyulitkan masyarakat.

Menurut Kurniasih Mufidayati, anggota Komisi IX DPR pada Minggu (02/01), sekecil apapun kenaikan harga akan memberatkan beban masyarakat. Pemerintah seharusnya mampu meredam gejolak harga bahan pokok (bapok) dengan melakukan intervensi, operasi pasar atau langkah lainnya (Poskota.co.id, 04/01/2022).

Artinya, pemerintah bertanggung jawab dalam menjamin ketersediaan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Hal ini juga sudah ditetapkan dalam UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Tapi menimbang kebijakan pemerintah saat ini, regulasi yang telah dibuat di atas perundang-undangan hanya seperti formalitas saja. 

Padahal pemerintah sering menambah pinjaman melalui utang luar negeri, tapi nyatanya bukan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat, melainkan untuk memenuhi hasrat pemerintah dalam membangun infrastruktur yang tak efektif untuk masyarakat, ujung-ujungnya ‘mangkrak’ karena besar pasak dari pada tiang, akhirnya tak sedikit pula yang diserahkan pada perusahaan asing dan swasta dengan alibi investasi -yang dilindungi regulasi, salah satunya dalam PP Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing-  seperti Bandara Silangit, Soekarno-Hatta (Soetta), Bangka Belitung dan Labuan Bajo, Bandara Kualanamu dan Mandalika. Belum lagi menurut data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2019-2020 oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, harta kekayaan para pejabat negara naik sebanyak 70,3 persen selama setahun terakhir atau di masa pandemi Covid-19, termasuk Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Hal ini sangat kontras dengan kondisi perekonomian masyarakat apalagi di masa pandemi banyak yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

Bila dicermati, kebijakan ekonomi pemerintah saat ini mencerminkan kebijakan ekonomi yang kapitalistik. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, pemerintah dalam kebijakan ekonominya mengacu pada loss and profit atau untung dan rugi, sedangkan untuk melayani masyarakat agar memiliki daya jangkau dalam memenuhi kebutuhan bukan menjadi hal yang prerogatif, sehingga pemerintah kerap kali ‘berbisnis’ dengan masyarakat melalui kebijakan kenaikan harga dan pajak. Padahal Indonesia sangat kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah ruah dari Sabang sampai Merauke. Namun, rakyat seperti pembeli, dan pemerintah tak ubah seperti pedagang. Pemerintah rela menaikkan harga bahan pokok dan pajak demi menutupi defisit anggaran negara, sedangkan imbasnya, rakyat yang harus mengorek kocek dalam-dalam untuk membeli bahan pokok yang meroket harganya karena kebijakan pemerintah.

Hal ini sangat berbeda dengan konsep ekonomi syariah Islam yang mewajibkan negara sebagai ra’in (pelayan rakyat) untuk  memenuhi kebutuhan pokok setiap individu. Dengan mekanisme 3 (tiga) kepemilikan yaitu:

Pertama, kepemilikan individu (private property) yaitu berupa kekayaan, tanah dan bangunan pribadi. Setiap individu boleh memiliki kekayaan, bangunan, dan tanah yang dapat dikelola sendiri, namun apabila tanah yang dimiliki tidak dapat dikelola secara mandiri, negara akan memerintahkan untuk diberikan kepada yang sanggup untuk mengelola tanah tersebut. Sehingga tidak akan terjadi sengketa tanah, karena negara telah menetapkan regulasi yang sesuai dengan syariah. 

Kedua, kepemilikan umum (public property) yaitu fasilitas umum seperti transportasi umum, layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan Sumber Daya Alam (SDA) berupa tanah/padang (tambang, ladang, hutan dan sebagainya), air (sungai, laut, dan sebagainya), dan api (batu bara). Hal ini bersandar pada firman Allah yang artinya, “Dan (Dialah) yang menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan yang ada di bumi.” (QS. Al-Jatsiyat:13). Dan terdapat pula dalam hadis Rasulullah yaitu, Ibnu Abbas menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, “Kaum Muslim bersekutu dalam tiga hal : air, padang, dan api." (HR. Abu Dawud). Syariat Islam telah mengamanahkan ketiganya untuk dikelola negara dengan melibatkan masyarakat, sehingga akan tercipta lapangan kerja, dan hasilnya harus disalurkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kepemilikan Umum ini juga tidak boleh diserahkan pengelolaannya kepada perorangan, swasta apalagi pihak asing.

Ketiga, kepemilikan negara (state property) yaitu harta yang merupakan hak seluruh masyarakat, sementara pengelolaannya menjadi wewenang negara. Harta negara ini terakumulasi dalam APBN atau dalam istilah syariah disebut Baitul Mal, sehingga pajak bukan menjadi sektor utama untuk pemasukan anggaran negara.

Dengan konsep dan mekanisme seperti itu maka akan tercipta keseimbangan perekonomian negara. Mulai dari ketersediaan lapangan kerja, tertutupnya jerat penguasaan aset negara oleh investor melalui skema investasi, dan ketersediaannya bahan pokok dari pengelolaan SDA oleh negara secara mandiri, serta pembebasan tarif pajak. Pemerintah tentu tidak lagi menjadi pelaku bisnis kepada rakyat sebagaimana yang terjadi dalam sistem ekonomi kapitalisme. Allahu a’lam bishshawab. []


Oleh: Vindy W. Maramis, S.S.
(Pegiat Literasi Islam)

Posting Komentar

0 Komentar