Ancaman Krisis Batubara, Mungkinkah Negeri akan Merana?


TintaSiyasi.com -- Saat ini, Indonesia terancam menghadapi krisis batubara di pembangkit PLN. Ketersediaan batubara diperkirakan dibawah batas aman untuk mencukupi  kebutuhan selama 15 hari.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru-baru ini mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor batubara bagi perusahaan batubara terhitung sejak 1Januari 2022 hingga 31 Januari 2022.

Keputusan pemerintah dengan menghentikan secara total ekspor batubara guna menjamin pasokan batubara domestik, menunjukan bahwa kondisi ketahanan energi kita benar-benar tidak aman dan diambang krisis."ujar Andri Prasetyo, peneliti Trend Asia (suara.com, 5/1/2022)

Bahkan PT. PLN (persero) menyatakan masa krisis batubara belum terlewati meskipun perseroan baru saja menerima pasokan sebesar 3,2 juta ton dari pemilik izin Usaha Tambang (IUP) dan izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Akibat adanya krisis pasokan batubara, sebanyak 20 pembangkit listrik tenaga uap akan padam sehingga akan terjadi pemadaman bergilir kepada masyarakat yang dilakukan PLN demi efisiensi penggunaan batubara. Tentu hal ini akan mengganggu aktivitas masyarakat baik di sektor rumah tangga, sekolah, perkantoran, fasilitas umum lainnya bahkan penggunaan internet pun akan terganggu. Hal ini bisa mengganggu kestabilan perekonomian secara nasional. 

Menurut Lembaga Riset Institute for Essential Services Reform (IESR) mengungkapkan faktor mendasar krisis batubara yang terjadi di PLN karena ketidakefektifan kewajiban pasokan atau Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 25 persen dari produsen menjadi sebab utamanya. (Okezone,4/1/22)

Tidak maksimalnya pasokan batubara dari perusahaan produsen batubara dikarenakan adanya perbedaan harga antara harga ekspor dengan harga pasok batubara dalam negeri sehingga banyak perusahaan batubara yang lebih memilih mengekspor batubara keluar negeri karena nilai keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan memasok batubara ke PLN yang nilai untungnya dinilai kecil.
 
Negeri ini tercatat memiliki cadangan batubara sebesar 34,87 miliar ton hingga akhir 2020. Dengan jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai pemilik cadangan batubara terbesar ketujuh di dunia bahkan menjadi produsen batubara  terbesar ketiga dunia setelah China dan India pada 2020 lalu.

Batubara adalah salah satu bahan bakar fosil dengan kandungan karbon sebagai mineral utama dan juga hidrogen, belerang, serta oksigen dalam mineral sekundernya yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Selain itu, batubara juga bisa digunakan untuk pembuatan baja dalam industri.

Batubara penggunaannya sangat penting dalam kehidupan. Tapi mengapa pemerintah lalai dalam masalah ini hingga negeri ini terancam krisis batubara?

Kalau kita mencermati hal ini, bukan semata-mata dikarenakan berkurangnya eksplorasi batubaranya untuk memasok kebutuhan batubara nasional. Tetapi, adanya salah kelola yang dilakukan oleh negara. Negara menyerahkan pengelolaan batubara kepada pihak swasta yang mana keuntungan sebesar-besarnya akan menjadi tujuan utama dalam pengelolaan sumber daya alam ini.

Belum lagi dampak lingkungan yang akan ditimbulkan dari eksplorasi batubara sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti pencemaran lingkungan, terganggunya habitat hewan dan tumbuhan.

Selain itu, pihak swasta sebagai produsen batubara yang senantiasa mencari keuntungan ditambah juga adanya liberalisasi pengadaan listrik PLN akan berimbas pada kenaikan biaya penggunaan tarif listrik yang pastinya akan menambah beban yang ditanggung oleh rakyat.

Kerakusan para kapitalis untuk menguasai sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak merupakan ciri dari ekonomi kapitalisme yang mana kepemilikan umum boleh dimiliki oleh individu maupun swasta dan negara hanya berperan sebagai pengatur regulasi yang ada.

Berbeda halnya dengan Islam. Dalam islam, kepemilikan umum yang menyangkut hidup orang banyak harus dikelola sepenuhnya oleh negara. Dan negara akan memberikan kemanfaatannya dalam bentuk fasilitas umum untuk melayani kebutuhan rakyat.
Karena sejatinya, pemimpin dalam islam itu sebagai pelayan umat dan pengurus umat karena mereka akan dimintai pertanggungjwabannya di akhirat atas periayahannya kepada umat. 

Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam bersabda yang artinya "Kaum muslim berserikat dalam tiga hal : air, padang gembalaan, api"(HR.Abu Dawud dan Ahmad).

Air, padang gembalaan maupun api yang disebutkan dalam hadis diatas tentu saja menyangkut kepemilikan umum yang mana itu menjadi tanggungjawab negara untuk mengelolanya. Negara bisa mengambil dananya dari baitul mal untuk mengelola kepemilikan umum ini.

Api yang dimaksud disini adalah pemanfaatan dari kepemilikan umum yang bisa dijadikan sebagai sumber energi termasuk turunan yang dihasilkannya seperti energi listrik dimana batubara merupakan bahan baku yang bisa menghasilkan energi panas atau listrik.
 
Oleh karena itu, negara harus benar-benar mengelola barang tambang seperti batubara ini dan tidak boleh diserahkan kepada individu maupun swasta. Sebagaimana dulu Rasulullah pernah menarik kembali sumur yang isi didalamnya mengandung garam yang sangat banyak.

Negara tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari pengelolaan kepemilikan umum ini  sehingga semua rakyatnya bisa menikmati fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh negara seperti penyediaan listrik yang berbiaya murah, BBM murah dan lain sebagainya sehingga rakyat tidak dibebani dengan biaya hidup yang tinggi, jauh berbeda keadaannya dengan kondisi sistem saat ini.

Penguasa Islam melayani rakyatnya dilandasi dengan aqidah Islam. Penguasa Islam tahu jika mereka menyusahkan rakyatnya maka akan Allah susahkan pula mereka di akhirat begitupula sebaliknya. Dan ini ada dalam hadis. Oleh karena adanaya dorongan keimanan dan ketakwaan, penguasa dalam sistem Islam melayani umat tanpa mengambil keuntungan sedikit pun atas fasilitas-fasilitas negara yang diberikan kepada umat.

Tentu saja penguasa seperti itu akan lahir dari sistem yang shohih yaitu sistem Islam yang diterapkan oleh Khalifah dalam institusi negara Khilafah yang terbukti telah membawa kemakmuran dan kesejahteraan kepada rakyatnya hampir selama 14 abad. Tidakkah kita merindukannya? Semoga segera terwujud bisyaroh Rasulullah yaitu tegaknya Khilafah Rasyidah dizaman kita saat ini! Wallahu'alam bishawab.


Oleh: Riana Agustin
Aktivis Muslimah Kayumanis Bogor

Posting Komentar

0 Komentar