Ambisi Pemindahan IKN di Tengah Kondisi Rakyat yang Sekarat


TintaSiyasi.com -- Dunia berduka, alam beserta isinya terluka. Sederetan problem bergulir menghiasi siang malam para penghuni bumi. Tak ada lagi ruang yang tersisa dari konflik, semua terisi dengan kondisi pahit. Inilah krisis multidimensi yang harus dihadapi. Alih-alih mengurangi krisis. Negara kini bersiap meluncurkan megaproyek pemindahan IKN bersama UU IKn yang telah disahkan hanya dalam tempo 42 hari. 

Pemindahan IKN ini dilakukan karena beberapa alasan, diantaranya lokasi IKN yang sekarang disebut tak layak dari segi daya tampung akibat padatnya penduduk, belum lagi krisis air bersih dan pertumubuhan ekonomi hanya bergilir di sekitaran lokasi IKN (Kompas, 21/01/2022).

Sekilas terlihat sebagai solusi, bak angin segar untuk rakyat, Namun perlukah pemindahan ikn ditengah krisis multidimensi? 

Menyolusi Krisis dengan Membebani Rakyat

Manis dibibir memutar kata. Sepenggal lirik lagu yang sangat tepat menggambarkan tindakan pemerintah. Janji tidak akan membebani APBN dalam megaproyek IKN ini, lagi lagi hanya manis dibibir. Awalnya hanya 19,3 persen, tapi berubah menjadi 53 persen. Bisa dibayangkan betapa banyak beban APBN yang tentu menjadi beban rakyat.

Postur APBN saat ini mustahil mampu membiayai IKN. Tak heran pemerintah akan melenggang dengan menggandeng para pihak swasta/asing untuk bekerja sama. Pembangunan jalan, jembatan,gedung dan yang lainnya merupakan ladang bisnis yang menjanjikan bagi para kapital, di sisi lain rakyat menjerit, bahkan sekarat.

Ditengah merebaknya varian omicron, alih alih fokus dalam menghadapi pandemi, dana pemulihan ekonomi nasional justru direncanakan sebagian dialokasikan untuk pembangunan IKN. Padahal dalam UU yang mengatur dana PEN tersebut sama sekali tak ada kaitannya dengan pemindahan IKN. 

Beberapa pakar telah menyatakan bahwa alasan pemerintah membangun megaproyek tersebut bukanlah sesuatu yang urgen. Lokasi IKN baru ternyata juga mengalami hal yang sama dengan lokasi IKN yang sekarang. Seperti krisis air bersih, banjir dan seterusnya juga kerap terjadi di Kaltim. 

Pemerintah berniat baik ingin menyolusi permasalahan yang ada tetapi justru menambah masalah baru.  Pemerintah berniat menyolusi krisis justru membuat rakyat menangis. Megaproyek IKN ini tak ayal hanyalah untuk kepentingan para kapitalis. 

Pandangan Islam

Menjadi suatu hal yang wajar terjadi. Seluruh kebijakan yang lahir dari sistem demokrasi kapitalistik hanya akan menjadikan asas manfaat sebagai acuan dalam melakukan suatu perbuatan. Berbeda dengan sistem Islam, yang menjadikan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama. 

Prioritas pembangunan dalam Islam berorientasi pada pelayanan umat. Negara akan berfokus pada pembangunan yang urgen demi kebutuhan rakyat seperti kesehatan, infrastruktur pendidikan yang merata,  perbaikan sarana publik dan yang lainnya. Negara akan membiayai penuh infrastruktur dari dana yang bersumber dari baitulmal. 

Pemindahan IKN hanya dilakukan tatkala dibutuhkan/urgen. Dalam peradaban Islam, setidaknya terjadi pemindahan IKN sebanyak empat kali, yang kesemuanya berangkat dari alasan politis yaitu demi kemaslahatan umat. 

Wallahu a'lam


Oleh : Nurhidayah
Sahabat TintaSiyasi

Posting Komentar

0 Komentar