Advokat: Ada Ketidakadilan dalam Proses Hukum yang Menjerat Ulama


TintaSiyasi.com -- Merespons kriminalisasi ulama yang terjadi sepanjang tahun 2021, Advokat Aziz Yanuar, S.H.,M.H., ada ketidakadilan dalam proses hukum yang menjerat para ulama,

"Ada ketidakadilan dalam proses hukum yang menjerat para ulama," paparnya dalam MimbarTube: Selama Rezim tidak Berganti, Ulama tidak akan Berhenti Dikriminalisasi, Sabtu (8/01/21) di YouTube Pusat Kajian dan Analisa Data. 

"Saya mau katakan hal penting soal Habib Bahar khususnya. Awalnya Habib Bahar ini dilaporkan berkaitan dengan statmentnya terhadap Pak Dudung dan KKB dan ini menjadi ramai di masyarakat. Tapi, faktanya yang dilaporkan adalah dugaan berbohong terkait pembunuhan KM 50 dan dalam kasus ini Habib Bahar diperlakukan tidak adil," jelasnya.

Kemudian ia melanjutkan, dalam kasus pelaporan ini Habib Bahar langsung ditahan dan diproses secara hukum padahal statusnya baru dugaan melontarkan ujaran kebencian tapi pelaku yang membunuh tidak ditahan. 

"Nah, coba deh, tidak usah mengerti hukum, orang yang mempunyai hati nurani pasti melihat ini tidak adil," tegasnya.

Lalu terkait tafsir keonaran dalam pasal 14 tahun 2021, menurut Aziz ini sangat berbahaya karena bisa ditafsirkan. Sebenarnya bukan pasalnya, bukan undang-undangnya tapi penafsirannya ini yang digunakan, sehingga nanti kedepannya ketika ada ulama diprotes dan dikomplen karena melakukan satu hal, ini bisa dikenakan UU keonaran juga, maka kriminalisasi terhadap ulama nantinya semakin berbahaya. 

"Berdasarkan data yang saya catat dari tahun 2014 hingga 2022 ini, pihak yang kontra dengan pemerintah itu sudah dilaporkan pemerintah hampir 71 pelaporan dan hampir semuanya diproses termasuk kasusnya Habib Bahar dan Habib Rizieq ini. Sementara untuk pihak-pihak yang dilaporkan oposan ada sekitar 50 sekian kasus seperti kasus penistaan dan penghinaan agama yang diproses bisa dihitung dengan jari," tegasnya.

"Seharusnya hukum itu untuk menciptakan keadilan dan kedamaian di masyarakat bukan digunakan untuk memberangus pihak-pihak yang bersebrangan dengan pemerintah dan bukan juga digunakan sebagai alat oleh oligarki untuk membungkam suara-suara kritis di masyarakat," pungkasnya. [] Emmy

Posting Komentar

0 Komentar