UU Ciptaker, Mungkinkah Dibatalkan oleh Rezim Kapitalisme?

TintaSiyasi.com -- Sakit tak terobati, pasti begitu yang tengah dirasakan rakyat kecil khususnya kaum buruh. Dikecewakan berkali-kali oleh pemerintah dalam isu yang sama. Setelah berbagai persatuan buruh di Tanah Air menggelar berbagai demonstrasi di daerah dan pusat, untuk mendorong pemerintah mencabut dan membatalkan pengesahan UU Ciptaker, tetapi bak anjing menggonggong kafilah berlalu. Tuntutan pembatalan itu hanya direspon dengan pengkajian ulang dan tetap mengesahkannya disertai beberapa revisi.

Kekecewaan serupa juga dirasakan oleh anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon yang menegaskan bahwa UU Ciptaker cacat sejak awal dan tidak mungkin lagi untuk diperbaiki sehingga putusan MK agar pemerintah melakukan revisi terhadap UU tersebut adalah putusan yang tidak tepat. Bahkan di akun Twitter-nya, Fadli Zon menyatakan bahwa UU Ciptaker itu bertentangan dengan konstitusi negara ini (News.detik.com, 27/11/2021).

Putusan MK dalam uji formal UU Ciptaker ini juga bukan hanya mengundang kekecewaan rakyat, bahkan para ahli hukum di negeri ini beramai-ramai mengkritisi putusan MK tersebut. Di antaranya Guru Besar Hukum dan Tata Negara, Denny Indrayana mengkritisi putusan MK ini malah mendatangkan kebingungan di tengah masyarakat. Dikarenakan pada awalnya ketua MK menyatakan dengan tegas UU Ciptaker ini inkonstitusional tetapi pada akhirnya mengambil keputusan jalan tengah dengan memberi peluang disahkannya UU ini dengan memberi waktu  pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi selama dua tahun.

Menurut Denny seharusnya MK dengan tegas membatalkan UU ini karena sejak awal, karena UU yang inkonstitusional sejak awal tidak bisa diperbaiki jadi tidak perlu lagi memberi waktu agar UU ini tetap disahkan. Senada dengan Denny Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, menyatakan bahwa UU Ciptaker yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat menunjukkan adanya kemenangan kepentingan politik tidak menunjukkan keberpihakannya pada rakyat yang menuntut pembatalan UU tersebut (CNNIndonesia, 27/11/2021)‌.

MK memutuskan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat, harus ada perubahan yang diberi tenggat dua tahun. Putusan ini menunjukan pemerintah setengah hati, untuk membatalkan UU yang sudah jelas cacat sejak awal, tidak sesuai dengan konstitusi dan kepentingan rakyat. Selain itu keputusan ini menegaskan MK hanya merespons tuntutan penolakan rakyat dengan menuntut pemerintah merevisi, bukan mencabut UU yang cacat. 

Hal ini menjadi bukti bahwa MK tidak bisa diharapkan menjadi tempat bergantung untuk mendapat keadilan dan MK merupakan bagian tidak terpisahkan dari rezim pro kapitalis. Hal ini sudah menjadi rahasia umum bahwa MK sendiri bagian dari pemerintahan karena dipilih oleh presiden, sehingga tidak bisa dimungkiri jika keberpihakan MK lebih condong pada pemerintah daripada pada rakyat. 

Sungguh sangat berbeda dengan mahkamah mazalim dalam sistem Islam yang membela kebenaran dan memenangkan kemaslahatan rakyat. Mahkamah Mazalim juga bersikap tegas terhadap penguasa yang zalim bahkan kepala negara sekalipun. Dikarenakan kewenangan Mahkamah Mazalim adalah melakukan koreksi terhadap penguasa.  Pengaduan baik dari penguasa sendiri terhadap penguasa lainnya, maupun dari rakyat terhadap penguasa tertinggi, sekalipun akan diproses jika memiliki bukti pelanggaran hukum syariat. Sebab peradilan dalam Islam sangat berbeda dengan peradilan kapitalisme yang tengah diterapkan di negeri ini dan negara-negara Barat berdasarkan konsensus (kesepakatan) tidak memandang benar dan salah, halal atau haram,  yang penting hukum itu disepakati dan mengikat.

Sedangkan dalam Islam, sistem peradilan berlandaskan syariat Islam. Di mata hukum Islam semua manusia setara, baik rakyat maupun penguasa harus tunduk dengan syariat Allah. Sehingga salah satu peradilan Islam yaitu Mahkamah Mazalim ditujukan untuk mencegah kezaliman dilakukan yang dilakukan oleh penguasa, maka Mahkamah Mazalim bisa bertindak menghentikan kebijakan yang zalim dengan mencabut, bahkan hingga mengajukan pemecahan penguasa tersebut. Meski seorang hakim. Mahkamah Mazalim diangkat oleh khalifah sebagai kepala negara tetapi bukan berarti hakim tersebut bisa berkongsi menetapkan kebijakan yang zalim karena takut dipecat khalifah, karena mekanisme syariat Islam melarang pemecatan hakim Mahkamah Mazalim oleh khalifah saat hakim mengajukan aduan terkait kezaliman khalifah tersebut.

Sempurnanya peradilan Islam ini karena syariat Allah yang sempurna, tidak memberi celah, baik penguasa maupun rakyat mengesankan apalagi menjalankan hukum buatan manusia seperti UU Ciptaker yang menyengsarakan rakyat dan menguntungkan pengusaha. Untuk itu mari kita semua umat Islam berjuang agar syariat Islam bisa ditegakkan kembali secara sempurna di bawah naungan khilafah. Wallahu a'lam bishshawab. []


Oleh: Leihana 
Ibu Pemerhati Umat

Posting Komentar

0 Komentar