UMP dan Pajak Naik, Komisi IX DPR RI: Itu Numpang Lewat doang Mas


TintaSiyasi.com -- Merespons wacana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2022 disertai kenaikan pajak, Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayanti mengatakan, hal itu sama saja seperti numpang lewat doang. 

"Kalau gaji 4 juta naik Rp40.000,- kemudian pajak naik 1 persen. Itu namanya in out ya. Numpang lewat doang itu mas. Jadi, ini rasanya perlu ditinjau ulang ya," ungkap Kurniasih dalam Insight ke-104 Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD): UMP 2022 Naik, Huru Hara Nasib Pekerja Imbas UU Cipta Kerja? Senin (22/11/2021) di YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data.

Ia menyampaikan, pertama, pihaknya mengusulkan di dalam pengambilan keputusan kebijakan sebaiknya pemerintah mengajak duduk bersama seluruh stakeholder (pemegang kebijakan) yang terkait.

“Dewan pengupahan seharusnya diajak bicara, didengarkan dulu. Kemudian ada Serikat Pekerja yang juga perlu diajak bicara. Harus ada duduk bersama mendengarkan kebutuhan-kebutuhan dan apa yang sebenarnya dirasakan oleh teman-teman pekerja,” tegas Kurniasih.

Kurniasih menyampaikan, yang kedua, kenaikan UMP ini harus mengacu kepada standar hidup di masing-masing provinsi dan daerah yang berbeda-beda. Artinya, hal itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dasar. Yang harus menjadi patokan itu, katanya, adalah kebutuhan dasar kehidupan.

"Bayar kontrakan aja naik terus, bayar listrik naik terus. Rp50.000,- kira-kira kalau buat beli pulsa tadi kata Bapak tuh yang enggak cukup juga sih Pak ya. Untuk kuota data buat anak-anak sekolah daring, sudah habis deh kayaknya, kalau anak-anaknya sekolahnya daring. Artinya, kebutuhan-kebutuhan di masa pandemi ini sangat berat," tuturnya lagi.

Belum lagi bagi pekerja yang status pekerjaannya terjadi pengurangan jam kerja karena masa pandemi, menurutnya, hal itu artinya secara pendapatan berkurang, ditambah lagi kenaikan UMP hanya sedikit, sehingga kurang signifikan.

Oleh karena itu, Kurniasih menyampaikan, pihaknya meminta kepada pemerintah agar bantuan penerima upah ini, BSU, realisasi pencarian BPU BSU bisa dipercepat. Dengan sistem ekonomi yang baru ini, ia berharap, pemerintah bisa lebih adil dan lebih realistis melihat kebutuhan dasar. Karenanya pihaknya meminta kepada pemerintah untuk duduk bersama.

"Tapi, kalau kenaikan 1 persen, rasanya kok itu kayak bercanda begitu ya, kayak main-main begitu lo, kaya guyon gitulah, kalau menurut saya orang Jawa nih. Naik 1 persen terus ada pajak 1 persen, itu in-out, itu namanya. Sama aja enggak naik. Itulah kurang lebih pandangan dari kami seperti itu," tutupnya.[]HN/Ika Mawarningtyas


Posting Komentar

0 Komentar