TintaSiyasi.com -- Merefleksi perpolitikan di Tanah Air setahun lalu, Cendekiawan Muslim Ustaz Muhammad Ismail Yusanto, M.M. (UIY) mengungkapkan bahwa demokrasi tidak pantas untuk dirujuk, apalagi dijadikan modal untuk sebuah sistem politik negara.
"Demokrasi tidak pantas untuk dirujuk, apalagi dijadikan modal untuk sebuah sistem politik negara," ujar UIY sapaan akrabnya di YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) yang bertajuk Refleksi 2021: Culasnya Politik Parpol dan Bungkamnya Politik Umat, Sabtu (11/12/2021).
UIY mengatakan, Indonesia sering disebut negara demokrasi, meskipun pada faktanya jika membaca konstitusi sejak awal sampai akhir, tidak satupun disebut bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.
"Kalau pun ada kata demokrasi, itu baru muncul belakangan setelah amandemen yang ke sekian kali. Seperti diketahui Undang-undang Dasar (UUD) 45 mengalami amandemen sebanyak empat kali, dan katanya, sekarang sedang dipersiapkan amandemen yang kelima kali," katanya.
Menurutnya, demokrasi muncul di dalam amandemen pasal 33 yang berkaitan dengan ekonomi. "Jadi, ekonomi yang dikehendaki adalah ekonomi demokratis. Sehingga, di situlah muncul kata demokrasi," tuturnya.
Hal yang menarik menurut UIY adalah saat ia membaca notulasi debat yang terjadi di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Karena, di antara peserta ada yang mewanti-wanti untuk negara yang hendak dibentuk jangan sampai terpengaruh oleh paham Barat, dan yang dimaksudkan adalah paham Barat demokrasi.
"Jadi, founding father kita dari awal sebenarnya sudah melihat bahwa demokrasi bukan sistem yang baik untuk dijadikan sistem negara," pungkasnya.[]Nurmilati
0 Komentar