Setahun Berlalu, Pencarian Keadilan oleh Rakyat Kecil di KM 50 Tak Kunjung Berhasil


TintaSiyasi.com -- Justice, salah satu nilai dasar hukum dibentuk dan ditegakkan selain kepastian dan kemanfaatan. Secara ideal, penggagasnya yaitu Gustav Radbruch mengatakan bahwa keadilan hrs diutamakan jika hukum negara dan keadilan bertentangan. 

Keadilan menjadi syarat mutlak keberlangsungan kehidupan manusia. Keadilan adalah dambaan setiap insan, termasuk rakyat kecil yang biasa diperdagangkan dengan sebutan wong cilik oleh wong licik. Tanpa melihat latar belakangnya, pasti setiap orang menginginkan keadilan dan menolak segala bentuk kezaliman. 

Keadilan tidak boleh memihak. Jika keadilan memihak, misalnya tunduk pada kepentingan penguasa atau tumpul ke atas dan tajam ke rakyat, maka yang lahir adalah kezaliman. 

Pertanyaannya, mana yang sekarang berlaku? Keadilankah, atau justru ketidakadilan? 

Mari kita pakai keadilan sebagai alat potret penanganan tragedi KM 50 

Secara jujur saya menilai bahwa dalam penanganan atas tragedi KM 50 sebenarnya telah terjadi rasa ketidakadilan hukum khususnya bagi rakyat kecil. Ketidakadilan itu tampak dalam beberapa hal sebagai berikut: 

Pertama, sejak awal para ahli telah menyarankan agar dilakukan investigasi oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen. Tapi, ditolak oleh Pemerintah. Ini awal mula tragedi ini tidak segera terungkap secara fair atau adil. 

Kedua, terlalu berlebihan jika soal pelanggaran prokes kemudian disikapi dengan penguntitan  terhadap H4ERS. Ancaman pidana hanya 1 tahun atau denda 100 juta rupiah. Tetapi, mengapa disikapi oleh polisi seperti pengejaran terhadap teroris? 

Ketiga, petugas tidak jelas, sehingga tidak jelas pula rombongan penguntit itu dari unsur mana? Polisi, TNI atau BIN atau aparat negara lainnya ataukah ada mafia pembunuh bayaran layaknya ghost rider

Keempat, tindakan polisi atau pihak lain dalam pembunuhan secara extraordinary adalah tindakan yang overacting, bertentangan dengan kepatutan, etika penegakan hukum dan bersifat sadis, kejam tanpa rasa kemanusiaan, khususnya terhadap 6 anggota laskar EFPeI pengawal H4ERS. 

Atas fenomena ketidakadilan penanganan kasus tragedi KM 50 ini, muncullah usaha untuk mengungkap peristiwa serta mengawal penyelesaian tragedi unlawfull killing. TP3 dibentuk untuk kepentingan tersebut. TP3 sesungguhnya mempunyai misi yaitu melakukan pengawalan. Adapun yang dilakukan dalam menjalankan misinya tersebut antara lain TP3 menguji kebenaran langkah dan pernyataan pemerintah maupun penegak hukum sehubungan dengan terjadinya pembunuhan atas enam warga negara Indonesia (WNI) yang kebetulan merupakan pengawal H4ERS. 

Buku Putih TP3 ini saya juluki buku putih setengah hati. Saya katakan demikian karena komentar Pak Amien Rais (anggota TP3) terakhir yang menyatakan bahwa:  POLISI-TNI tidak terlibat dalam dugaan pelanggaran HAM berat atas extrajudicial killings atas 6 anggota laskar EFPeI. Saya katakan ucapan itu ibarat panas setahun tersapu oleh hujan sehari.

Ambyar, kontra produktif dan justru akan diplintir oleh pihak tertentu untk semakin meneguhkan bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat dalam kasus tersebut. Kabar terakhir menyatakan bahwa TP3 melalui Pak Marwan Batubara menyampaikan Keterangan Pers yang berisi klarifikasi pernyataan Pak Amin Rais. Patut disayangkan pula, mengapa bukan Pak Amin Rais sendiri yang memberikan klarifikasi. 

Apapun ada banyak sisi yang terungkap dalam Buku Putih TP3, secara prinsip dapat disimpulkan bahwa telah terjadi extrajudicial killings atau unlawfull killings atas 6 anggota laskar EFPeI dan ini tentu bertentangan dengan asas hukum presumption of innocent dan prosedur penangkapan, sekaligus terjadi pelanggaran HAM (ketegori berat atau tidak harus di kroscek dengan UU HAMb1999 dan Pengadilan HAM 2000). Buku Putih ini mendalilkan: telah terjadu pelanggaran HAM berat.

Dugaan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat, Pasal 8 dan 9 UU No. 26 Tahun 2000 menjelaskan jika: 

Pertama, kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara (a) membunuh anggota kelompok; (b) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; atau 

Kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa, antara lain (a) pembunuhan. 

Dalam Buku Putih TP3, upaya pembuktiannya lebih ditekankan pada dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat yang kedua, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dengan cara melakukan pembunuhan secara langsung kepada penduduk sipil secara sistematis. Extrajudicial killings sebagai pelanggaran HAM berat patut diduga telah terjadi.
Lalu, siapa pelaku extrajudicial killings? Jelas sesuai dengan keterangan pers Kapolda Metro Jaya pasca tragedi adalah POLISI. Adakah pihak lain yang terlibat? Buku Putih ini mendalilkan di pengantar hlm 6-7: BUKAN POLISI pelakunya. Lalu siapa? Buku Putih ini menjawab: Aparatur Negara. Namun tidak menyebutkan siapa sebenarnya aparat negara yang dimaksud. 

Siapakah aparat penegak atau petugas yang bukan berasal dari kepolisian itu? Ini sisi gelap tabir tragedi KM 50 yang juga belum diungkap dalam Buku Putih TP3. 

Hal tersebut juga dapat dirunut melalu kegagalan TP3 untuk mengungkap ghost rider dalam 3 mobil hantu seperti yang diungkap oleh M Rizal Fadillah (15 Juli 2021) dalam artikel "Mobil Mana Mobil?" 

Atas dasar analisis singkat Rizal, dapat disimpulkan bahwa kendatipun pihak kepolisian, Komnas HAM dan TP3 telah bekerja, namun ternyata masih menyisakan misteri 3 mobil yang diduga kuat terlibat secara langsung atas tragedi unlwafull killing di KM 50. Jika 3 mobil tersebut tidak terungkap, lalu bagaimana bisa mengungkap pengendara (Rider) nya? Maka, tidak aneh pula hingga sekarang pun mereka itu pantas dijuluki sebagai ghost rider (s). Dan ketika ghost rider-nya tidak dapat "diungkap" maka sangat sulit untuk bisa mengungkap pula tabir misteri dugaan pelanggaran HAM berat pada KM-50 Tol Jakarta-Cikampek. 

Setahun sudah, peristiwa getir unlawfull killings atas 6 anggota laskar FPI berlalu, sejak 7 Desember 2020. Enam anggota Laskar FPI yang dibunuh oleh anggota Polda Metro Jaya kesemuanya Muslim yang haram ditumpahkan darahnya tanpa alasan yang haq. Hingga kini peristiwa tersebut belum menunjukkan tanda-tanda dapat diungkap secara terang benderang, siapa dalang dan seluruh pelaku pembantaian di KM 50. Bahkan, persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum lama ini dinilai banyak pihak sebagai Persidangan Dagelan. Lantas, apa yang harus dilakukan umat Islam untuk menuntut pertanggungjawaban peristiwa pembantaian KM 50? Lalu bagaimana prospek penanganan tragedi kemanusiaan di KM-50 yang terindikasi adanya pelanggaran HAM berat? 

Terkait dengan permasalahan ini, ada 2 hal catatan saya: 

Pertama, meskipun sudah ada bahan pembanding hasil investigasi (Polisi, Komnas HAM dan TP3), APH akan cenderung PASIF karena ada conflict of interest. Mengapa? Karena ada indikasi terjadi pelanggaran HAM oleh penguasa. 

Buku Putih TP3 hanya sekedar curcol dari para saksi yang tidak diambil keterangannya di bawah sumpah sehingga tidak berarti dalam pembuktian secara hukum. Namun, bisa sebagai pressure factor sehingga membuat TP3 menjadi buzzer yang diharapkan menciptakan bising Penguasa for bringing justice to "rakyat kecil". 

Sebenarnya, ketika kasus ini diangkat masuk dalam proses SPP atau HAM, Buku Putih ini dapat dipakai sebagai legal opinion dari amicus curiae dalam hal ini TP3. 

Kedua, prospek penyelesaiannya dapat diprediksi sangat suram. Hal ini mengingat Pemerintah, c.q. APH (Polisi dan Jaksa) serta Komnas HAM kurang memiliki political will untuk menuntaskan segera tragedi kemanusiaan KM 50. Apalagi, sekarang ini Pemerintah tengah bergelut menanggulangi pandemi Covid 19 yang belum jelas kapan akan berakhir. Saya memprediksi, selama rezim ini, kasus ini akan cenderung di-PETI ES-kan. Namun, jangan khawatir kasus pelanggaran HAM itu tidak mengenal kadaluarsa. 

Mengenai daluarsa pelanggaran HAM diatur secara lex specialis menyimpang dari ketentuan KUHP yaitu dalam Pasal 46 UU 26/2000 sebagai berikut: 

"Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa." 

Jadi, bagi para pecinta keadilan dan kebenaran, harapan untuk menemukan ghost rider tetap masih ada sepanjang rezim memiliki political will untuk menyibak misteri dugaan pelanggaran HAM berat pada kasus unlawfull killing di KM-50 Tol Jakarta-Cikampek. Jika tidak sekarang ya nanti, jika tidak di dunia, pasti akan ada pengadilan akhirat. Anda percaya, bukan? 

Tabik...!!! 

Jakarta, Kamis: 9 Desember 2021

Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum.
Pakar Hukum dan Masyarakat

Posting Komentar

0 Komentar