Putusan MK JR UU Ciptaker Sekadar 'Meng-entertaint Balik' Perasaan Presiden?

TintaSiyasi.com -- UU Ciptaker dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dalam putusannya MK juga memerintahkan Pemerintah dan DPR memperbaiki UU maksimal dalam waktu 2 tahun. Setelah didesak publik, akhirnya UU ini dinyatakan inkonstitusional bersyarat, saya melihat putusan MK ini tidak tegas dan terkesan mengambil jalan tengah. 

Pertimbangan MK: 

Pertama. Aspek formil. MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena cacat secara formil lantaran dalam proses pembahasannya tidak sesuai dengan aturan dan tidak memenuhi unsur keterbukaan. 

Kedua. Aspek materiil. Selain itu mahkamah juga menemukan fakta terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden. Padahal setelah UU disahkan oleh DPR tidak diperbolehkan lagi adanya perubahan. 

Kita patut curiga, MK mengambil jalan tengah yang penting jalan meskipun banyak ditemukan pertentangan dengan UUD 1945. Kita tahu  hakim MK itu dapat "hadiah" untuk masa jabatan hakim hingga 70 tahun.  Dan perubahan masa jabatan dari 5 tahun menjadi 15 tahun.  DPR dan Presiden mengesahkan UU Mahkamah Konstitusi (MK) dengan memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi dari 5 tahun menjadi 15 tahun. Ahli  HTN Zainal Arifin Mochtar menduga-duga jangan-jangan ada maksud tertentu yaitu DPR-Presiden sedang meng-entertaint hakim konstitusi saat ini. 

Apakah ini berpengaruh terhadap kinerjanya dalam hal JR yang semua pihak itu melibatkan DPR dan Presiden. Jadi akan banyak putusan yang Ambigu: bisa Conditionally Constitutional atau Conditionally Inconstitutional. 

Dulu pernah ada UU SDA yang di JR, Putusan MK CC dengan syarat Pemerintah tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh Pemohon, yaitu privatisasi air. Ternyata kekhawatiran Pemohon terbukti dan dilakukan JR kedua. Saya menjadi Ahli di MK dari PP Muhammadiyah. Dan Putusan MK membatalkan UUSDA. Ini baru putusan tegas tidak ambigu. 

Dalam putusan MK No. 91 PUU 2020 tersebut dinyatakan UU No.11 Tahun 2020 bertentangan dengan UUD 1945, tapi kenapa tidak dibatalkan saja? Hal ini disebabkan MK mengambil jalan tengah. MK setengah hati untuk menyatakan bahwa UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945 karena di situ ada 78 UU yang direview dan tidak semua UU yang direview bermasalah atau dipermasalahkan oleh Pemohon. Omnibuslaw, ini merupakan UU Gabungan maka mestinya yang segera diperbaiki adalah UU yang di dalamnya ada pasal-pasal yang digugat. 

Maka UU Ciptakerja dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak diperbaiki dalam waktu 2 tahun. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau perintah perbaikan oleh MK dilakukan tetapi tidak menyeluruh dan tidak sesuai dengan perintah MK lalu bagaimana? Kapan MK dan Pemerintah bersama Presiden membicarakannya? Apa tolok ukurnya? Ini yang mestinya dipikirkan sejak sekarang. 

Perintah MK itu sebenarnya hanya perintah untuk menunda pembentukan peraturan turunan baru dari UU Ciptaker dan tidak membuat kebijakan yang bersifat strategis dan luas selama 2 tahun sembari melakukan revisi sebagaimana yg dimaksud MK, sedangkan UU Cipta Kerja sendiri tetap dinyatakan berlaku oleh MK. Jadi jika Presiden Jokowi berpendapat bahwa UU Cipta Kerja tetap berlaku dan tidak satu pun pasal yang dibatalkan itu wajar. Yang  bersalah itu MK, ambigu, tidak jelas dan tidak tegas, dan terkesan mencari aman bahkan terkesan sedang "meng-entertaint" balik (menyenang-nyenangkan) perasaan Presiden. Tabik.! []


Oleh: Prof. Dr. Suteki, S.H.,M.Hum.
Pakar Hukum dan Masyarakat

Semarang, Sabtu: 11 Desember 2021

Posting Komentar

0 Komentar