Proyek Vaksin Asing, di Mana Tanggung Jawab Pemimpin?

TintaSiyasi.com -- Pandemi yang masih terus melanda, sungguh telah menunjukkan banyak hal. Kebijakan tumpang tindih, banyaknya rakyat dan nakes yang jadi korban, ketidaksiapan penanganan di saat puncak pandemi, juga problem ketersediaan vaksin. Diakui oleh Menteri Kesehatan Budi Sadikin hal ini karena ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku obat-obatan hingga teknologi di bidang kesehatan dari luar negeri, termasuk vaksin. 

Meski belum mampu mencegah resiko penularan, namun vaksin telah diakui efektif  dalam menekan tingkat keparahan infeksi. Berdasar data dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat, seseorang yang sudah divaksinasi secara penuh pada usia 65 tahun ke atas risiko masuk rumah sakit ketika terinfeksi Covid-19 menurun hingga 94 persen (Merdeka.com, 11 Agustus 2021). Untuk itulah kebutuhan vaksin saat ini bagi negara dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa ini, tidak bisa disepelekan.

Di sinilah pemerintah bermaksud mengajak investor asing untuk  memproduksi vaksin di Indonesia. Karena masih demikian tergantungnya negeri ini terhadap obat-obatan hingga teknologi di bidang kesehatan dari luar negeri (kumparan.com, 4 Desember 2021). Dengan adanya investasi, pemerintah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan rakyat akan vaksin. Apalagi pandemi masih terus berlangsung dan berbagai varian baru juga masih terus bermunculan. 

Namun benarkah mengajak swasta apalagi asing untuk berinvestasi di sektor kesehatan -sektor yang masuk dalam kebutuhan mendasar rakyat- adalah langkah yang tepat? Mengingat setiap investasi swasta tentu berorientasi profit. Apalagi bisnis sektor kesehatan dalam situasi pandemi, tentu keuntungan yang didapat akan berlipat kali. Sebagai contoh telah terungkap keuntungan bisnis yang didapat produsen vaksin Covid-19 di tahun 2020 lalu sebesar 365 T (cnbcindonesia.com, 6 November 2020). Artinya, akan ada proyek yang menjanjikan keuntungan triliunan rupiah di atas penderitaan orang sakit. Mau tidak mau rakyatlah yang harus menanggung beban jika mereka ingin selamat. Baik secara langsung dengan membeli vaksin atau kalaupun gratis, rakyat jualah yang akan membayarnya lewat pajak demi menopang kas negara yang tergerus diantaranya untuk pembelian vaksin. Sementara produsen akan menikmati keuntungan berlipat akibat berbisnis di sektor publik. 

Demikianlah yang terjadi jika kebutuhan hak dasar rakyat alias urusan publik dikelola oleh swasta. Apalagi swasta asing yang tentu tidak lepas dari beragam kepentingan atas negeri ini. Dengan mengandalkan pengelolaan dan pemenuhan sektor publik pada asing, mereka akan dapat menekan beragam kebijakan strategis demi makin kokohnya hegemoni atas negeri ini. Bagaimana nasib suatu negeri jika salah satu sektor publik strategisnya dikuasai asing? 

Di sinilah pentingnya negeri ini harus mandiri, termasuk dalam pengadaan vaksin. Baik teknologi, bahan baku maupun produksinya. Namun selama penguasaan pemilik modal di negeri ini belum terselesaikan, tidak mungkin kemandirian itu akan dicapai. Mengapa? Karena cengkeraman mereka telah  demikian kuat dan menggurita. Beragam regulasi telah dibuat demi memuluskan investasi asing, termasuk di industri strategis negeri ini, sebagaimana yang termuat dalam UU Ciptaker. Meskipun UU tersebut bermasalah di MK, namun faktanya tidaklah mengubah isi pelaksanaannya, sektor kesehatan tidak termasuk dalam Daftar Negatif Investasi (DNI). Artinya, silakan asing menanamkan investasinya dan menikmati keuntungan berlimpah di negeri ini baik lewat  pendirian RS, alat-alat kesehatan, pabrik farmasi hingga vaksin sekalipun. 


Mandiri dengan Islam

Berbeda dengan kapitalisme yang menjadikan negeri ini berubah sebagai regulator pelayan pemodal, Islam mendasarkan tugas khalifah selaku pemimpin negara sebagai penanggung jawab urusan rakyat. Haram hukumnya menyerahkan penanganan urusan rakyat pada pihak lain, termasuk swasta, apalagi asing. Juga tidak akan pernah terjadi selama Khalifah berpegang teguh pada Al-Qur’an dan as-Sunnah, membiarkan jalan bagi asing untuk berpotensi mengarahkan dan mendikte kebijakan negara.

 وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا

"Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk menguasai orang-orang beriman." (QS. An-Nisa' 4: 141).

Lantas bagaimanakah cara negara dalam menyelesaikan persoalan ini? Persoalan di bidang kesehatan sejatinya tidaklah berdiri sendiri. Membutuhkan kerjasama dalam beberapa subsistem yang saling menopang dan menguatkan, yaitu:

Pertama. Sistem pendidikan Islam akan mampu mencetak SDM yang beriman sekaligus  berpengetahuan, menguasai perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan teknologi terkini, juga mampu menghasilkan SDM profesional nan terampil di bidang kesehatan sebanyak-banyaknya sesuai kebutuhan, tanpa terbebani dengan biaya ini itu. Mengapa demikian? Karena sistem pendidikan Islam mengharuskan negara menyediakan pendidikan bagi seluruh rakyat yang gratis dan berkualitas.

Kedua. Negara wajib membangun infrastruktur, sarana dan prasarana seperti pabrik farmasi juga laboratorium penelitian vaksin yang mumpuni. Karena ini juga  termasuk kebutuhan dasar rakyat terkait kesehatan.

Ketiga. Dengan ekonomi Islam, negara akan mampu mendanai penelitian vaksin dengan metode mutakhir yang membutuhkan biaya besar. Baik dengan menggunakan sumber dana milik negara maupun masyarakat berupa hasil kekayaan alam yang berlimpah.

Ini semua tidak akan terwujud tanpa negara mau berbenah. Membuang sistem kapitalisme sekuler warisan penjajah dan menggantinya dengan ideologi islam. Karena hanya dengan menjadikan Islam sebagai satu-satunya landasan dalam bernegara, solusi paripurna terhadap seluruh persoalan  akan didapat. Wallahu a’lam bishshawab. []


Oleh: Ima Kartikasari
(Praktisi Kesehatan)

Posting Komentar

0 Komentar