Prihatin Tragedi Novi Widyasari, Prof. Suteki: Agar Tidak Terulang, Bentengnya Agama yang Lurus


TintaSiyasi.com -- Merespons tragedi Novi Widyasari (NW) yang bunuh diri karena tertekan dipaksa aborsi oleh sang pacar yang seorang polisi, Pakar Hukum dan Masyarakat, Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. menyebut, benteng terawal dan terakhir adalah agama yang lurus. 

"Agar tidak terulang kasus tragis ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke publik, yaitu benteng terawal dan terakhir adalah agama yang lurus. No law without moral, no moral without religion. Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa," tuturnya dalam segmen Tanya Profesor Aja bertajuk Ironis, Polisi Terlibat Aborsi Mahasiswi, di kanal YouTube Prof. Suteki, Selasa (7/12/2021). 

Selain itu, Prof. Suteki menyampaikan, agar wanita jangan mudah terbujuk rayu lelaki dan begitu pula sebaliknya. 

"Jangan pernah menjadi pribadi murahan. Menjaga marwah, kehormatan wanita harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga," pesannya. 

Selanjutnya, ia pun mengingatkan, agar pintu-pintu kekerasan seksual dan kemesraan seksual harus mulai dikurangi dan dibatasi, jika perlu dilarang. 

"Sarana media harus ketat dan peraturan hukum mesti tegas dengan sanksi yang menjerakan. RUU KUHP dan UUPKS segera dituntaskan dengan menampung aspirasi rakyat, wajar jika di negara demokrasi mayoritas mengendalikan, ruler class bukan tertindas," imbuhnya. 

Terkait ancaman hukuman yang dapat dikenakan kepada Bripda Randy Bagus (BR), Prof. Suteki menjelaskan, pertama, Disiplin Polri dan Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik Pasal 7 dan 11. Menurutnya, ini sudah memenuhi unsur, hukuman terberatnya adalah pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH). 

Kedua, ia melanjutkan, BR akhirnya ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana aborsi atau Pasal 348 KUHP juncto Pasal 55 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. 

"Ketiga, sanksi pidana bagi pelaku aborsi diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan yang berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar," ungkapnya.  

Di mana pada Pasal 194, ia melanjutkan bahwa UU Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya.

Pada akhirnya, ia mendorong agar proses hukum yang berlangsung tidak hanya meminta pertanggungjawaban dari tersangka pelaku BR, tetapi juga petugas kepolisian jika ada petugas yang tidak menindaklanjuti laporan korban. 

"Jadi, semua pihak yang turut serta membantu pelaku harus dimintai pertanggungjawaban, termasuk petugas kepolisian yang tidak menindaklanjuti laporan korban dan pendampingnya," pungkasnya. [] Puspita Satyawati

Posting Komentar

0 Komentar