Presiden PKAD: Penegakan Hukum di Indonesia Sudah tidak Mengenal Prinsip-prinsip Hukum


TintaSiyasi.com -- Menanggapi potret hukum selama satu tahun ke belakang, Presiden Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) Slamet Sugianto mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia sudah tidak mengenal Prinsip-prinsip Hukum.

"Penegakan hukum di negara kita ini, benar-benar penegakan hukum yang sudah tidak lagi mengenal prinsip atau mengikuti prinsip-prinsip hukum," ujarnya di YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD): Ulama dan Tokoh Kediri Raya Gugat Ketidakadilan Hukum atas Para Ulama, Habaib dan Aktivis, Jum'at (17/12/2021).

Ia memberi contoh, bagaimana penegakan hukum terhadap HRS, terhadap 6 laskar syuhada yang benar-benar telah menabrak prinsip-prinsip prakmatis.

"Undang-undang (UU) ormas itu adalah sebuah UU yang diproduksi untuk menyekat, menghambat kebangkitan politik umat. Penangkapan terhadap imam besar Habib Rizieq Shihab itu adalah upaya juga bagaimana meredam simbol perlawanan umat sebagai bagian dari kekuatan politik umat," lanjutnya.

Slamet mengingatkan bahwa pembubarkan HTI dengan cara mencabut badan hukumnya dan pembubaran FPI dapat menjadi satu konfirmasi kepada kita bahwa ada sebuah rekayasa yang digunakan sedemikian rupa dengan membentuk produk perundang-undangan yang namanya undang-undang ormas itu hingga kemudian segala kemungkinan bangkitnya politik umat itu tidak bisa terjadi.

"Nah, di sinilah sebetulnya kita ini akhirnya harus sadar bahwa kita terus harus  memperkuat silaturahim. saya sampaikan kepada Ustaz Rahmat Mahmudi, kita ini terus melakukan roadshow, diskusi-diskusi rekomen pernyataan sikap dan aksi ujungnya. aksi itu bisa berbentuk audiensi atau kalau perlu sebagaimana yang dilakukan oleh FUI, aksi jalan," tuturnya

Ia menjelaskan, semua aksi tersebut sebetulnya dilakukan dalam rangka memberikan kesadaran kepada umat. 

"Bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Bahwa persoalan yang kita hadapi ini adalah persoalan solusi yang sistemik dan itu hanya ada di dalam Islam. Maka Islam menjadi sasaran, alamat serangan oleh rezim," jelasnya.

Rekayasa Sistem

Ia mengungkap bahwa yang sesungguhnya rezim yang ada sekarang tidak bekerja secara independen, tapi merupakan perpanjangan dari kekuatan internasional (kekuatan global). 

"Sebagaimana yang dideskripsikan oleh Al-Quran secara jelas di dalam surah Al-Baqarah ayat 120, Wa lan tarḍā 'angkal-yahụdu wa lan-naṣārā ḥattā tattabi'a millatahum, mereka itu tidak akan senang hingga kemudian orang Islam itu mengikuti ideologi mereka dan ini adalah sebuah rekayasa sistem," ungkapnya.

Slamet menerangkan, kekuatan media digerakkan untuk membantu. Sehingga kemudian mau tidak mau rakyat dipaksa mengakui keberadaan penegakan hukum atas nama undang-undang, atas nama hukum tersebut, menjadi satu modus operandi yang dilakukan oleh rezim sekarang. 

"Dan ini sebetulnya menunjukkan kepada kita bahwa problem kita sekarang ini, problem rezim sekaligus sistem. Kalau kita ingin menyelesaikan persoalan ini, solusinya harus ganti dan ganti rezim dan ganti sistem, tidak bisa hanya ganti rezim," terangnya.

Ia menasehati, agar rakyat jangan mudah terjebak kepada sebuah eforia perubahan hanya dengan ganti rezim saja. Karena sistem eksisting sekarang tidak mampu menjadi sebuah bantahan dan mengantarkan kepada sebuah perubahan yang hakiki. 

"Karena sesungguhnya instrumen yang namanya demokrasi secara politik itu adalah sebuah bunuh diri secara politik. Karena ini adalah gelanggang yang sesungguhnya disuguhkan kepada umat Islam, pada akhirnya umat Islam tidak akan mendapati suatu kemenangan hakiki," ungkapnya.

Menurutnya, demokrasi adalah ciptaan manusia yang tidak akan pernah bisa mengantarkan kepada tujuan ideal. Sehingga kemudian Islam bisa diterapkan secara kaffah. "Dan itulah sesungguhnya hikmah dibalik pentingnya kita menghindar dari Kekhikafan untuk pada akhirnya tahu tentang kekhilafahan," katanya.

Slamet mengajak, agar silaturahim dijadikan suatu bagian yang penting di antara umat Islam. "Kita ini harus kuat, kita harus dialog, silaturahminya harus kuat diantara elemen kita. agar bersama kita untuk benar-benar peka terhadap masalah yang dihadapi. Apalagi ada sebuah upaya adu domba yang dilakukan secara sistemik yang dilakukan atas nama hukum, atas nama kebijakan itu terus masif dilakukan," pungkasnya.[] Nabila Zidane

Posting Komentar

0 Komentar