Polemik Permendikbud Ristek 30, Prof. Suteki: Bukan Hanya Kekerasan Seksual, Tangani Juga Perbuatan Asusila


Tintasiyasi.com-- Merespons polemik Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021, Pakar Hukum dan Masyarakat, Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum., menyatakan yang perlu ditangani bukan hanya kekerasan seksual, melainkan juga perbuatan asusila. 

"Saya kira yang perlu ditangani itu bukan hanya kekerasan seksual. Melainkan juga perbuatan asusila yang keduanya bisa diklasifikasikan sebagai kejahatan seksual. Atau setidaknya pelanggaran seksual," tuturnya dalam Forum Ijtima' Ulama, Tokoh, dan Advokat Pasuruan/Probolinggo, "Diskusi dan Rekomendasi Tolak Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021", di kanal YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD), Ahad (5/12/2021). 

Prof. Suteki menjelaskan frasa "tanpa persetujuan korban", itu muncul sebagai konsekuensi dari nomenklatur yang dipakai yaitu kekerasan. Sehingga sudah  pasti semua yang disebut kekerasan pasti tanpa persetujuan korban. "Kalau dengan persetujuan korban itu namanya kemesraan," bebernya. 

Terkait konsekuensi hukumnya, ia memandang ada kesan hanya perbuatan seks menyimpang yang disertai dengan kekerasan (non consent) yang dianggap sebagai pelanggaran dan yang akan ditangani oleh Satgas PPKS. 

"Lalu siapa yang menangani penyimpangan seksual yang tanpa kekerasan (dengan consent)?" tanyanya. 

Selanjutnya ia menyampaikan, frasa "tanpa persetujuan korban" tidak perlu dihapus karena kalau dihapus tidak ada nomenklatur kekerasan yang memang seharusnya dicegah dan ditangani oleh internal kampus lebih dahulu sebelum masuk ke SPP (laporan polisi). 

Ia mengusulkan, ada empat opsi yang perlu dilakukan ketika Permendikbud Ristek 30 Tahun 2021 menuai kontroversi. Yaitu menunda keberlakuan,  merevisinya, membatalkan, atau tetap memberlakukan sembari mempersilakan para pihak yg merasa dirugikan utk menempuh jalur judicial review di Mahkamah Agung. 

"Kalau saya lebih baik menunda pemberlakuan, sembari merevisi dengan dialog bersama semua stakeholders, karena sebenarnya sudah ada mekanisme penyelesaian perkara etika kampus," ungkapnya.  

Ia menyebut Undip misalnya, punya Peraturan Senat Universitas No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dosen jo Peraturan Senat Universitas No. 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme dan Prosedur Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik Dosen Undip. Selain itu, juga ada Peraturan Rektor No. 28 Tahun 2019 tentang Kode Etik Tenaga Pendidik, ada Majelis Etik yang akan memproses setiap pelanggaran tenaga pendidik. 

Terkait revisi Permendikbud Ristek 30, ia mengusulkan untuk mengganti judul Permen menjadi Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Seksual di Perguruan Tinggi.    

"Adapun muatan pokoknya adalah kekerasan seksual (non consent) dan perbuatan asusila (consent)," cetusnya. 

Dia berpesan, mengantisipasi kejahatan dengan hukum tidak akan mencukupi karena penegakan hukum harus pula didasarkan pada manusia bermoral.  

"Tidak mungkin orang mempunyai standar moral yang jelas jika tidak didasarkan pada iman takwa (agama)," tegasnya. 

Apalagi ia memandang bangsa ini sudah mendeklarasikan diri sebagai religious nation state, sehingga karakter religiusitas bangsa ini harus dikedepankan sebelum bicara tentang substansi hukum dan penegakannya. 

"Intinya, kekerasan seksual atau pelanggaran seksual lainnya tidak akan surut ketika moralitas dan kualitas keagamaan atau atmosfer komunitas tersebut jauh dari nilai-nilai moral dan agama. Free sex, mestinya dilarang oleh semua agama apa pun," pungkasnya. [] Puspita Satyawati

Posting Komentar

0 Komentar