Pelabelan PBI dan Non-PBI dalam BPJS Bukti Ketidakadilan Penguasa

TintaSiyasi.com -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menegaskan kelas-kelas rawat inap di rumah sakit untuk peserta BPJS Kesehatan tetap ada seperti yang selama ini diterapkan. Dengan demikian, BPJS Kesehatan membantah rumor penghapusan kelas-kelas rawat inap yang sebelumnya disebutkan akan diterapkan bertahap mulai tahun depan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan, nantinya ada perbedaan fasilitas medis bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI) maupun non-PBI. Soal perbedaan fasilitas medis antara PBI dan Non-PBI, pihak Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) kini tengah merancang skema iuran bagi peserta PBI dan Non-PBI.

Kabar yang beredar sebelumnya, BPJS Kesehatan berencana untuk mengubah penerapan kelas pelayanan di fasilitas kesehatan. Perubahan itu dari yang selama ini terbagi menjadi kelas 1, 2, dan 3 menjadi “kelas standar” atau kelas tunggal. 

Penerapan BPJS kelas standar akan memenuhi amanah Undang-Undang SJSN terkait prinsip ekuitas di Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penghapusan kategori kelas itu sesuai dengan amanat Undang-undang Sistem Jaminan Sosial (SJSN) Pasal 23 (4) yang mengatakan bahwa jika peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka diberikan "kelas standar". 

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Tubagus Achmad Choesni mengatakan, kelas standar BPJS Kesehatan akan mulai berlaku pada 2022 secara bertahap. Pihaknya mengungkapkan, peraturan terkait perubahan tersebut sedang dipersiapkan secara matang juga hal-hal terkait lainnya.

Sebelum kelas BPJS Kesehatan dihapus, pemerintah berencana melakukan transisi kelas rawat inap (KRI) JKN yang dibagi dalam dua kelas standar. Kelas ini adalah kelas standar A dan kelas standar B. Kelas standar A adalah kelas yang diperuntukkan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Sementara itu, kelas standar B diperuntukkan bagi peserta Non-PBI JKN.

Aturan penghapusan kelas tersebut mulai dari penyesuaian manfaat medis dan non-medis, Indonesia Case Based Groups (INA CBGs) atau rata-rata biaya yang dihabiskan oleh untuk suatu kelompok diagnosis, kapitasi, hingga iuran peserta. Kelas BPJS Kesehatan yang akan dihapus hanya berlaku untuk rawat inap. Sedangkan untuk rawat jalan tetap normal.

Kriteria yang disusun bukanlah kriteria baru melainkan diambil dari kebijakan yang ada di Kementerian Kesehatan, yaitu berupa Pedoman Teknis Bangunan Rumah Sakit-Ruang Rawat Inap, Permenkes Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.

Selain itu merujuk pada draft konsep kelas standar Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, serta masukan dari PERSI dan ARSADA dalam rapat penyusunan kriteria Kelas Standar JKN. Konsep kelas standar nantinya hanya akan terdapat dua kelas kepesertaan program, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non-PBI. Berdasarkan kelas PBI dan non-PBI itu, ketentuan luas kamar dan jumlah tempat tidur tiap kamar akan berbeda. Di mana untuk kelas untuk peserta PBI, minimal luas per tempat tidur (dalam meter persegi/m2), sebesar 7,2 meter persegi dengan jumlah maksimal 6 tempat tidur per ruangan. Sementara untuk kelas non-PBI, luas per tempat tidur sebesar 10 meter persegi dengan jumlah maksimal 4 tempat tidur per ruangan.
 
Penerapan rawat inap kelas standar ini akan mulai berlaku pada 2022, atau paling lambat Januari 2023. Sementara mengenai besaran iuran belum diketahui secara pasti, karena semua masih berproses. Walaupun Iqbal membantah rumor penghapusan kelas rawat inap, namun pada saat yang sama dia tidak menampik adanya rencana DJSN pada penghapusan segmentasi kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 kedepannya menjadi segmentasi kelas standar PBI dan kelas standar non-PBI.

Perbedaan fasilitas kesehatan ke depan akan dibedakan antara penerima bantuan dengan bukan penerima bantuan. Semakin nampak antara fasilitas yang gratis dengan fasilitas yang berbayar, tentunya akan seiring dengan pelayanan yang berbeda pula antara keduanya. Adanya kelas standar PBI dan non-PBI semakin memperjelas posisi penguasa dalam memberikan layanan kepada masyarakatnya tidak adil dan merata. 

Uang sangatlah menentukan pelayanan penguasa kepada rakyatnya di bidang kesehatan. Walaupun mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak semua warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) pasal 28 H, namun layanan yang didapatkan masyarakat dibedakan oleh negara disesuaikan dengan apa yang diberikan masyarakatnya kepada negara.

Makna penguasa sebagai pelindung masyarakatnya semakin tiada dalam dunia kapitalisme, karena semua ditentukan oleh materi. Negara tak seharusnya membedakan pelayanannya kepada seluruh masyarakatnya. Karena mereka adalah warga negara yang sama yang dipimpin oleh penguasa yang sama, dengan undang-undang yang sama. Sudah menjadi hak bagi mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan yang sama.

Sebagaimana Islam selama diterapkan dalam  seluruh sistem kehidupan di bawah naungan institusi Khilafah Islamiyah telah membuktikan betapa pelayanan negara kepada semua masyarakatnya sama baik Muslim maupun non-Muslim, baik miskin maupun kaya pada aspek kesehatan.

Rasulullah SAW pernah mendapatkan hadiah dokter atau tabib dari Muqauqis Raja Mesir, kemudian menjadikan dokter tersebut sebagai dokter umum untuk seluruh masyarakat dibawah kepemimpinannya. Demikian Khalifah Umar pernah memerintahkan dokter untuk mengobati Aslam.

Bahkan lebih jauh lagi dari masa kepemimpinan Umar bin Khattab ada sebuah Rumah Sakit An nuri yang melayani pasien secara gratis baik Muslim maupun non-Muslim hingga warga Eropa pun berduyun-duyun berobat di Rumah Sakit An nuri.

Dari masa Rasulullah hingga masa khilafah yang jauh setelahnya semua memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada seluruh masyarakatnya dikarenakan Islam mengajarkan bahwa kesehatan adalah bentuk kebutuhan seluruh umat manusia, dan negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebutuhan masyarakatnya terpenuhi.

Karena Rasulullah telah bersabda yang artinya: "Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia laksana penggembala, dia yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya." (HR Al-Bukhari).

Dan kesehatan menurut Islam adalah bagian dari kebutuhan, sebagaimana hadis Nabi SAW: "Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya." (HR. Bukhari).

Sehingga fasilitas kesehatan maupun layanan tidak boleh dikomersilkan bahkan dibeda-bedakan tersebab apapun. Semua masyarakat harusnya mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang sama dengan kualitas terbaik. Wallahu a'lam bishshawab. []


Oleh: Heni Trinawati, S.Si.
(Sahabat TintaSiyasi)

Posting Komentar

0 Komentar