Mahalnya Mahar Politik, Melahirkan Feodalisme Elit Politik

TintaSiyasi.com -- Setelah puluhan tahun demokrasi tegak di negeri ini, baru sekarang terdengar selentingan tentang betapa mahalnya mahar politik. Pasalnya, banyak keluhan kepala daerah dan anggota legislatif lantaran besarnya biaya Pilkada yang harus dikeluarkan, menjadi dasar bagi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengharapkan Presidential Threshold 0 persen. Sebab, hal inilah yang menjadi pemicu seorang kepala daerah maupun anggota legislatif melakukan korupsi, agar modal yang telah dikeluarkan untuk pencalonan bisa kembali (Berita politik RMOL 12/12).

Komandan lembaga anti rasuah itu berharap agar preshold 0 persen bisa membersihkan negara dari praktik-praktik korupsi. Katanya, pemimpin berkualitas bisa didapat jika tidak ada lagi pilkada, pileg, dan pilpres yang membutuhkan ongkos politik yang mahal. Karena hanya dengan begitu pemimpin yang terpilih tidak tersandera kepentingan pihak lain. 

Politik demokrasi memang butuh biaya tinggi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa peserta pemilu harus menyiapkan dana tak sedikit untuk maju menjadi kepala daerah, anggota legislatif, ataupun presiden. Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, calon bupati atau wali kota butuh dana Rp 20 hingga Rp 100 miliar untuk memenangi Pilkada. Setidaknya, ada lima tahapan pemilu yang dianggap membutuhkan modal besar. Pertama, untuk menarik perhatian publik, partai atau bakal calon yang akan berlaga dalam pemilu membuat baliho hingga melakukan survei. Kedua, calon tersebut juga harus menarik perhatian partai politik dengan menyerahkan "mahar". Masing-masing parpol mematok harga. Ketiga, saat kampanye merupakan tahapan termahal. Dalam Pasal 74 ayat 5 Undang-undang Pilkada, disebutkan bahwa sumbangan dana kampanye perseorangan paling banyak Rp 75 juta dan dari badan hukum swasta paling banyak Rp 750 juta. Keempat, tahapan yang juga menguras kantong adalah pendanaan saksi saat pemungutan suara. Terakhir, persiapan dan pengawalan sengketa. Kasus yang menyeret mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menjadi contoh sempurna bagaimana pada tahapan ini para kandidat rela mengeluarkan banyak uang. 

Faktor lain, adanya konsep pembatasan kekuasaan dengan periodisasi jabatan akan membuat para calon sulit membangun kepemimpinan di tengah rakyat. Cara termudah untuk mendapat dukungan adalah dengan menawarkan interest berupa dana bantuan pada masyarakat yang tidak kecil. Jadi, penerjemahan konsep demokrasi menyebabkan biaya politik mahal. 

Kondisi inilah yang membuat pemilu dan kekuasaan yang dihasilkan selalu jauh dari kebaikan. Alih-alih rakyat mendapatkan semua janji manis masa kampanye di setiap perhelatan 5 tahunan, rakyat malah harus bersiap menerima kebijakan zalim dari penguasa yang dipilihnya. Jargon dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat tinggal kenangan. Karena, faktanya dari pemodal, oleh pemodal, untuk pemodal. Alhasil, pemilu dalam sistem demokrasi bukan jalan perubahan hakiki. Yang terjadi malah rakyat kecewa berkali-kali. Jangan harap demokrasi akan membawa kebaikan. Karena dengan sendirinya, nilai-nilai luhur dan aturan halal-haram akan tersingkirkan. Bahkan yang kerap terjadi adalah mencampuradukan antara kebenaran dan kebatilan. 

Padahal, dalam Islam kekuasaan bukan hal yang diperebutkan karena alasan manfaat material. Rakyat mengangkat penguasanya karena mereka percaya atas kapabilitas dan sifat amanah mereka, bukan karena uang dan hasil iklan penuh pencitraan. Sehingga, pemilihan penguasa dalam Islam akan jauh dari kesan jor-joran. Semua pihak yang terlibat akan memiliki pandangan yang sama berdasarkan hukum syara. Mereka hanya fokus pada memilih orang yang tepat sesuai kriteria yang disyariatkan. Keterlibatan rakyat hanya fokus pada pemilihan khalifah dan Majelis Umat saja. Itu pun dengan cara yang simpel sebagaimana aturan syariat. Pemilu bukanlah segalanya. 

Adapun pemilihan pejabat dan kepala daerah merupakan kewenangan mutlak khalifah, bukan hak dan kewajiban umat. Mereka dipilih sesuai kebutuhan untuk mengatur urusan rakyatnya. Sehingga otomatis tak butuh biaya mahal untuk pilkada, apalagi hingga ratusan triliun. Hal lain yang perlu dipahami adalah bahwa dalam Islam kedudukan penguasa tak jauh lebih mulia dari rakyatnya. Keduanya terikat oleh syariat yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Penguasa wajib memimpin dan menjaga umat dengan menerapkan aturan Islam secara kaffah, sekaligus wajib berlaku adil terhadap rakyatnya. Sementara rakyat wajib taat pada penguasanya dan melakukan koreksi jika penguasa melakukan penyimpangan. 

Maka wajar jika dalam Islam, kekuasaan justru menjadi sumber kebaikan. Kesejahteraan dan keadilan benar-benar bisa dirasakan oleh rakyat dari zaman ke zaman. Hingga darinyalah, lahir peradadan cemerlang yang menebar rahmat ke seluruh alam. Sesungguhnya, masih ada kesempatan untuk membangun kembali peradaban mulia itu jika kaum Muslim mencampakkan sistem jahiliyah yang sedang bercokol di bumi pertiwi. Feodalisme elit politik pun bisa terhapus sampai keakarnya. Wallahu a'lam bishshawab. []


Oleh: Teti Ummu Alif
(Pegiat Literasi Kota Kendari)

Posting Komentar

0 Komentar